0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Supratman @Gerindra #sulteng Membuka Raker dengan @KPK_RI dan Polri terkait RUU Pengadapan pada pukul 14.28 WIB Rapat telah ditandatangani oleh 20 orang dari 9 fraksi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Supratman A. @Gerindra #sulteng: baleg sedang melakukan penyusunan RUU Penyadapan, telah bbrp melakukan rapat internal dan masukan dr kejagung, BNN, Badan siber dan sandi negara
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Supratman A. @Gerindra #sulteng: masukan dan pandangan dr KPK diharapkan dpt menambah materi dlm RUU penyadapan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Supratman @Gerindra #sulteng: Sebenarnya rapat ini harus dihadiri oleh KPK dan Polri, namun saat ini Ketua Polri dan Wakil Ketua Polri sedang ada urusan yg tidak bisa ditinggalkan. Kami mengharpkan agar pandangan dari KPK bisa menambah usul penyusunan RUU ini
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Supratman A. @Gerindra #sulteng: Baleg sedang melakukan penyusunan RUU Penyaadapan. Baleg telah melakukan beberapa kali rapat internal. Sedianya hari ini kami mengundang KPK dan Kapolrri. Tetapi berhubung pak Kapolri sedang bertugas di luar negeri dan ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Supratman A. @Gerindra #sulteng: ... wakapolri di Papua maka hanya bersama dengan KPK dan bersama dengan Kapolri akan dijadwalkan kembali. Masukan yang diberikan akan menjadi bahan untuk membuat RUU Penyadapan lebih baik lagi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Supratman A. @Gerindra #sulteng: penyusunan RUU Penyadapan: 1. Brdsekan keputusan konstitusi DPR diberi mandat 2. UU Penyadapan hrs dilakukan komprehensif agar mengakhiri perdebatan 3. Tetap menjamin thdp tindak pidana trtentu, kewenangan yg diberi khusus, KPK
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Supratman A. @Gerindra #sulteng: khususnya korupsi tetap seperti buasanya yg dilaksanakan 4. tindak pidana yg membahayakan selain korupsi maka narkotika juga maka tdk perlu ijin dr pengadilan Selain itu kita meminta masukan dr msy atau kalangan kampus, ini masukn
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Supratman A. @Gerindra #sulteng: untuk tindak pidana tertentu(korupsi, ada kewenangan yg dimiliki KPK diberikan kpd lembaga penegak hukum). Ada usulan dr kejaksaan pasaca putusan pengadilan ada implikasi yg harus ditampung
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Laode, Wakil Ketua @KPK_RI : KPK menginginkan agar lembaganya bisa diaudit agar bisa menunjukan kinerja yg akuntabel
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Laode, Wakil Ketua @KPK_RI : Kami meminta agar semua undang-undang yg berhubungan dgn penyadapan ini ada di dalam koridor yg legal
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Laode, Wakil Ketua @KPK_RI : Keseimbangan antara penegakan HAM dan tugas aparat penegak hukum harus kita perhatikan dalam rangka menyusun RUU Penyadapan ini
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Laode, Wakil Ketua @KPK_RI : Ada 2 alternatif, yaitu kita meneruskan RUU Penyadapan ini, atau kita menunggu rumusan KUHP ini jadi sehingga kita bisa memasukannya ke dalam KUHAP
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Laode, Wakil Ketua @KPK_RI : Kami menyadari penerapan RUU ini memang agak sulit, karena banyak aparat penegak hukum yg justru malah terjerat dalam kasus korupsi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Laode, Wakil Ketua @KPK_RI : Penyadapan yg sah didasarkan pada Dwang Middelen dan syarat relatif apabila keadaan memaksa. Aspek legally power juga harus diperhatikan. Penyadap harus mendapat kewenangan dari UU, dan harus mencari bukti permulaan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Laode, Wakil Ketua @KPK_RI : Esensi penyadapan tipikor ini adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kerugian
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Biro Hukum KPK : ada 2 hal yg ingin kami sampaikan, yg pertama scr lgsg kami akan serahkan draf pasal per pas yg kami berikan catatan mulai dr Pasal 1 samapi dgn Pasal 31, yg kedua l, dlm slide yg sdh kami paparkan mengenai pendapat dan usulan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Kepala Biro Hukum @KPK_RI : Kami memandang bahwa apapun yg dilakukan KPK dalam hal penyadapan harus dilakukan demi penegakan hukum
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Kepala Biro Hukum @KPK_RI : Kami berpendapat bahwa kewenangan penyadapan sbgmn yg diatur dalam UU KPK adalah kewenangan yg herdasarkan legally power
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Kepala Biro Hukum @KPK_RI : Ada perbedaan antara penyeledikan dan penyidikan. Dalam penyelidikan, KPK harus meminta izin dari pengadilan negeri setempat. Namun, dalam tahapan penyidikan, semua aparat penegak hukum bisa melakukan penyadapan tanpa meminta izin dari..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Kepala Biro Hukum @KPK_RI : ..pengadilan negeri setempat
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Biro Hukum KPK : pd tahapan penyidikan semua APH bisa melakukan penyadapan tanpa hrs melakukan permintaan izin dr pengadilan setempat
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Kepala Biro Hukum @KPK_RI : Ada beberapa tindak pidana yg seharusnya tahap penyelidikannya tidak perlu meminta izin dari pengadilan, contohnya seperti tindak pidana terorisme. Kami meminta adanya penselarasan Pasal 8,9, dan 10 UU KPN ini
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg KPK: bila melihat dari Kominfo, ada ketentuan dari penyadapan itu sendiri sesuai dengan Perpres 54 tahun 2015. Bahwa tata cara terkait penyadapan, sudah diatur dalam peraturan Kominfo, lalu apakah nanti ada yang diadopsi dalam RUU penyadapan?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Supratman A. @Gerindra #sulteng: jangan-jangan ada draft yang berbeda sebab dalam pasal 8 tidak ada terkait izin yang merupakan kewenangan KPK. Sedangkan dalam pasal 11, penyadapan dikecualikan pada kasus tindak pidana tertentu.
Load Remaining (73)
Login and hide ads.