0
Fadli Zon @fadlizon
1) Ditemukannya kasus jual beli blanko e-KTP di situs online dan Pasar Pramuka, Jakarta, harus mendapat perhatian khusus.
Fadli Zon @fadlizon
2) Menurut sy, kasus ini, bersama dgn kasus 31 juta pemilih yg belum masuk dlm DPT (Daftar Pemilih Tetap), bisa membuat kredibilitas penyelenggaraan Pemilu 2019 menghadapi tantangan besar.
Fadli Zon @fadlizon
3) Harus ada audit terhadap proses pembuatan e-KTP dan ekspose terbuka dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kasus ini. Jika tdk, Kemendagri bs dianggap gagal mengamankan data kependudukan.
Fadli Zon @fadlizon
4) Apapun isu terkait e-KTP memang bs mnjd bola panas Pemilu 2019. Sebab, berbeda dgn pemilu-pemilu sebelumnya, UU No. 7/2017 ttg Pemilihan Umum menetapkan bhw e-KTP mnjd syarat sah bagi pemilih.
Fadli Zon @fadlizon
5) Syarat ini bagus jika administrasi kependudukan kita terjaga ketat. Namun sebagaimana bisa kita lihat, administrasi Kemendagri cukup buruk menangani hal ini.
Fadli Zon @fadlizon
6) Kasus jual beli blangko e-KTP ini bukan kasus pertama yg menunjukkan buruknya standar kerja Kemendagri terkait proses perekaman data, pendistribusian, dan kontroling pencetakan e-KTP.
Fadli Zon @fadlizon
7) Pada Mei lalu, misalnya, ada kasus temuan ribuan e-KTP tercecer di Bogor. Sebelumnya, pada 18 Maret 2017, di tempat sampah bekas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab Gowa, Sulawesi Selatan, juga pernah ditemukan kasus serupa.
Fadli Zon @fadlizon
8) @Kemendagri_RI sepertinya tak punya prosedur ketat dan terkontrol menjaga seluruh lini terkait proses pembuatan e-KTP ini. Padahal ini potensial diselewengkan. Di bank saja, misalnya, jika ada ATM rusak langsung digunting pihak bank krn rentan disalah-gunakan.
Fadli Zon @fadlizon
9) Ini bgmn bs blanko e-KTP keluar tanpa terdeteksi secara internal? Mengingat e-KTP mrpkn instrumen penting dlm penggunaan hak pilih, @Kemendagri_RI seharusnya tak boleh bekerja amatiran. Apalagi ‘raw material’ data pemilih kan asalnya memang dari Kemendagri.
Fadli Zon @fadlizon
10) Untuk menjaga kredibilitas Pemilu 2019, kita perlu menjaga administrasi data kependudukan dan pemilih ini. Merujuk data kependudukan di @Kemendagri_RI, saat ini dari 261 juta penduduk, yg wajib memiliki KTP berjumlah 189 juta.
Fadli Zon @fadlizon
11) Akan ada sekitar 7 juta jiwa berusia 17 tahun pd April 2019 nanti, maka @Kemendagri_RI pada Desember 2017 lalu menetapkan total DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemiluh Pemilu) untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 berjumlah 196.545.636.
Fadli Zon @fadlizon
12) Dari daftar itu, sejak Agustus lalu KPU (Komisi Pemilihan Umum) bbrp kali menetapkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan merevisinya. Pada akhir September 2018, sesudah ada masukan, koreksi, dan sejenisnya, data pemilih dalam negeri ditetapkan sebanyak 185.084.629 pemilih.
Fadli Zon @fadlizon
13) Sementara, jumlah TPS sebanyak 805.068. Adapun untuk pemilih luar negeri, jumlahnya ditetapkan 2.025.344 pemilih. Ini menjadi DPT Hasil Perbaikan Tahap 1.
Fadli Zon @fadlizon
14) Sbg catatan, sejak Pleno KPU tgl 5 Sept 2018, hingga perbaikan tahap 1 tadi, @Gerindra bersama dgn bbrp partai koalisi mengajukan penolakan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap), krn ada sekitar 25 juta data ganda dlm DPS yg kami temukan. Ini harus dibersihkan dulu datanya.
Fadli Zon @fadlizon
15) Celakanya, awal Oktober lalu @Kemendagri_RI malah memberikan catatan ada 31 juta orang yg sudah melakukan perekaman e-KTP tapi belum masuk dalam DPT.
Fadli Zon @fadlizon
16) Padahal, menurut @Kemendagri_RI, angka 31 juta yg disebut itu sudah masuk dlm DP4. Ini telah membuat proses penyusunan DPT jadi meraba-raba lagi, sehingga hingga kini kita masih belum punya DPT.
Fadli Zon @fadlizon
17) Untuk melindungi hak pilih, serta menjaga kredibilitas Pemilu 2019, sy ingin meminta masyarakat luas ikut pro-aktif melakukan pengecekan data pemilih di lingkungannya. Minimal mengecek keikutsertaannya sendiri sbg pemilih.
Fadli Zon @fadlizon
18) Jangan sampai administrasi kependudukan yg buruk dan tidak terkontrol melahirkan potensi penyelewengan. Masih ada waktu hingga pekan depan melakukan perbaikan DPT.
Fadli Zon @fadlizon
19) Mari kita kawal proses koreksi DPT ini. Jangan sampai demokrasi dan suara rakyat dinodai oleh DPT siluman.
Fadli Zon @fadlizon
20) Itu sebabnya setiap proses pelanggaran administrasi kependudukan, termasuk jual beli blangko e-KTP, harus diusut dan dihukum berat. Dan @Kemendagri_RI harus siap diaudit, agar kasus ini jadi transparan dan tdk terulang kembali.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.