Klaim Ma’ruf soal Antikorupsi Era Jokowi dan SBY. fakta atau Hoaks ?

Mematahkan Klaim Ma’ruf soal perbandingan Antikorupsi Era Jokowi dan SBY
Partai Demokrat SBY kpk Joko Widodo
269 View 0 comments
Add to Favorite
0
Login and hide ads.
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Pada Juli 2009 silam, sejumlah mahasiswa yg tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Anti Korupsi memberikan penghargaan Corruption Award empat individu dan instansi. Keempatnya dinilai berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air #Biru14 #HariAntiKorupsi
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Empat penerima penghargaan antikorupsi itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga pers, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ya, presiden RI ke-6, yang kata cawapres petahana Ma’ruf Amin, kurang komitmen memberantas pidana rasuah.
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Memang, jelang hari antikorupsi se-dunia yang jatuh pada 9 Desember mendatang, para kandidat Pilpres 2019, mulai ‘jualan’ wacana antikorupsi. Salah satunya Ma’ruf, yang mengklaim pemberantasan korupsi di era pemerintahan Joko Widodo, lebih gencar dibanding pemerintahan sebelumnya
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Menurutnya, pemerintah saat ini memberikan keleluasaan untuk melakukan pencegahan maupun penindakan kasus korupsi. Salah satu indikasinya, banyak gubernur, bupati, dan walikota yang ditangkap KPK. Baginya, ini bukti pemberantasan korupsi berjalan.
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Benarkah demikian? Banyak pejabat yang masuk penjara, menjadi tanda penegakan hukum yang luar biasa? pic.twitter.com/GgUIeRAE6H
 Expand pic
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Rasanya agak naif kalau menilai komitmen antikorupsi penguasa hanya dilihat dari kuantitas jumlah kasus korupsi kepala daerah. Apalagi, jika penilaian yang kurang fair itu dijadikan pula sebagai alasan untuk menjelekkan pemerintahan sebelumnya.
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Agar lebih adil, ada baiknya jika kita membuka sedikit data tentang pemberantasan korupsi era SBY. Dengan begitu, kita bisa membandingkan secara menyeluruh dengan rezim Jokowi. Apakah benar klaim Ma’ruf bahwa Jokowi lebih baik, atau malah sebaliknya? simak faktanya di bawah ini
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Dalam pidatonya di sidang paripurna DPR, jelang meletakkan jabatan pada 2014 lalu, SBY memaparkan penanganan korupsi selama 10 tahun ia memimpin bangsa ini.
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Kata SBY, dalam kurun 2004-2014, dia telah menandatangani 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang disangka terlibat korupsi. nasional.tempo.co/read/599916/sb…
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Selain itu, pada rentang waktu yang sama, tercatat ada 277 pejabat negara, baik pusat dan daerah, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang ditangkap KPK terkait tindak pidana korupsi. Jumlah ini belum termasuk perkara yang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan.
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Kala itu, penegak hukum relatif tidak tebang pilih dalam menangkap para koruptor. Tak peduli apa jabatannya, partai politiknya, dan siapa koneksinya, hukum cenderung berlaku adil.
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Buktinya tak sedikit anggota dan pengurus partai penguasa yang mendekam di penjara. Bahkan, kerabat presiden sekalipun, tidak diperlakukan istimewa.
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Karena itulah, SBY dianugerahi Corruption Award oleh mahasiswa. Semangat dan komitmen ketum Partai Demokrat itu dalam pemberantasan korupsi tidak diragukan lagi. Terlebih, sejak dulu hingga kini, keberpihakan SBY terhadap KPK terlihat jelas. Beda jauh dengan pemerintahan sekarang
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Ada banyak hal yang bisa mementahkan klaim Ma’ruf yang menyatakan penguasa saat ini komitmen dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya, Jokowi kerap memberikan remisi kepada koruptor. Sebuah kebijakan yang tak pernah dilakukan SBY sebelumnya.
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Pada peringatan HUT RI tahun 2016, Jokowi memberikan remisi terhadap 428 narapidana kasus korupsi. Tahun 2015, pemerintahannya kembali menerbitkan remisi bagi 1.938 narapidana koruptor. Tindakan yang sama sekali tidak mencerminkan semangat antikorupsi.
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Kemudian soal dukungan terhadap Pansus KPK yang bergulir beberapa weaktu lalu. Meski lembaga KPK itu tengah babak belur dihajar wakil rakyat, Jokowi memilih untuk tidak berbuat apa-apa.
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Semakin memilukan, karena yang tergerak membela KPK justru datang dari kalangan oposisi, Partai Demokrat, PKS, Gerindra dan ditambah PKB.
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Namun di atas itu semua, yg paling disorot publik adalah adanya kesan tebang pilih dalam mengusut perkara korupsi. Saat orang-orang dekat penguasa yang bersengketa, kasusnya cenderung aman. Apalagi yang menyangkut kerabat atau sanak famili, dipastikan perkaranya tak akan berjalan pic.twitter.com/12gaS14Qju
 Expand pic
 Expand pic
Pengamat Keadilan @Pengamat_Eksis
Jika sudah begini, masihkah juga akan menganggap penanganan korupsi era SBY lebih buruk dari saat ini? Jadi ada baiknya mulai saat ini kiai mempelajari data sebelum bicara. Tak perlulah menjelekkan pemerintah sebelumnya, jika yang ingin dipuji ternyata tidak pula lebih baik.
Login and hide ads.