Konflik Pertanahan, Peringkat Tertinggi Perusahaan

Dari 8.500 konflik pertanahan dan perkara pengadilan yang terjadi di seluruh Indonesia ternyata keterlibatan perusahaan menduduki peringkat pertama dengan presentase mencapai 18 persen.
Indonesia Politik berita konflik rakyat tanah sengketa
1

Koran Sulindo – Dari 8.500 konflik pertanahan dan perkara pengadilan yang terjadi di seluruh Indonesia ternyata keterlibatan perusahaan menduduki peringkat pertama dengan presentase mencapai 18 persen.

Menyusul berikutnya 15,8 persen konflik melibatkan instansi pemerintah dan 10 persen lainnya merupakan konflik perorangan.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara, Sofyan A. Djalil konflik yang terjadi tak semata-mata melibatkan perorangan namun antar orang, masyarakat, perusahaan bahkan instansi pemerintah. Konflik juga terjadi antar instansi pemerintah.

“Konflik itu tak lepas dari kepentingan untuk menguasai dan memiliki tanah untuk kehidupan, investasi usaha bahkan bahkan spekulasi. Inilah yang pada hakekatnya jika tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan sengketa atau konflik tanah,” kata Sofyan di Jakarta, Kamis (29/11).

Menurut Sofyan, pemerintah berkepentingan untuk menyelesaikan konlik-konflik pertanahan itu untuk memberikan kepastian iklim berusaha di Indonesia.

“Pemerintah memiliki cara penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang prosesnya bisa lebih cepat tentunya masing-masing pihak harus bisa menerima,” kata dia.

Penyelesaian melalui mediasi ini merupakan alternatif tercepat menghindari mekanisme penyelesaian lewat pengadilan yang umumnya membutuhkan waktu yang lama.

Selain itu, meski sudah menempuh proses hukum tetap saja ada salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan yang memicu berbagai upaya hukum lain. Ini membuat penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut.

Baca selengkapnya : https://koransulindo.com/konflik-pertanahan-peringkat-tertinggi-perusahaan/

Comment

Login and hide ads.