0

😊 😊 😊 Baca ya GUYS ini My Chirpstory https://chirpstory.com/id/qathan1 👈 👈 👈 👈 💩💩💩💩

Pamflet Edy Rahmayadi berkeliaran di Stadion Patriot, Bekasi!! #EDYOUT

URL akurat.co 2 #EdyOut, Demokrasi, dan Militer yang Menjadi Sipil Kritik terhadap Edy Rahmayadi di media sosial, adalah wujud demokrasi modern dal..

Agak aneh rasanya ketika rapat antar klub Liga 1 Indonesia pertama pasca pencabutan pembekuan PSSI oleh FIFA digelar di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad) di Jakarta, 29 Maret 2017.

Mengapa harus dilakukan di markas militer padahal ini adalah urusan sepakbola?

Pertanyaan itu muncul di benak saya namun kala itu cukup disimpan di dalam hati. Menyimpan di dalam hati karena Ketua Umum PSSI yang baru sebagai bagian dari PSSI baru pasca pembekuan FIFA, Edy Rahmayadi, adalah seorang letnan jenderal sekaligus Panglima Kostrad. Fine! Makostrad juga kantornya Ketua PSSI.

Tetapi, mengapa tidak dilaksanakan di tempat lain di mana sang jenderal bisa memposisikan dirinya semata-mata sebagai pemimpin federasi sepakbola yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan posisinya sebagai Pangkostrad?

Saya sempat menanyakan hal tersebut kepada Kemenpora, Imam Nahrawi. Dan Imam menganggap pelaksanaan rapat urusan sepakbola di markas militer adalah hal yang tidak perlu dipersoalkan. “Bagaimana kalau Pak Jokowi membahas sepakbola di Istana Negara?” tanya Imam saat itu.

Setahun setengah kemudian, atau dua tahun sejak Edy terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada November 2016, bagi saya, pertanyaan itu menjadi relevan. Dalam arti, Makostrad memang hanyalah sebatas “tempat”, namun, bagi saya, sejak awal, Edy Rahmayadi telah menggunakan pengaruh militernya untuk membangun kesan kepemimpinannya di PSSI.

Namun, kesan itu terjawab dengan keberhasilannya membawa pelatih yang membawa Tim Nasional Spanyol U-21 menjuarai Piala Eropa 2011, Luis Milla, juga komitmennya untuk memberikan perhatian terhadap pembinaan sepakbola usia muda.

Semua manuver itu menunjukkan hasil di mana Timnas U-16 menjuarai Piala AFF 2018 disertai dengan nyaris lolos ke Piala Dunia U-17, kesuksesan Timnas U-19 lolos ke fase grup Piala Asia 2018, dan lolosnya Indonesia ke perdelapan final Asian Games 2018 dengan gaya permainan yang menjanjikan.

Namun, kesan bahwa Edy terlalu menggunakan posisinya sebagai seorang militer dalam sepakbola itu akhirnya terjawab sudah dengan kegagalan Tim Nasional Indonesia di Piala AFF 2018.

Dari seorang letnan jenderal, mendapatkan popularitas nasional sebagai Ketua Umum PSSI, lantas mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Sumut dan memenangi pemilihan, Edy akhirnya menghadapi situasinya sebagai seorang manusia biasa: keterbatasan.

Saya termasuk orang yang berusaha tidak terlalu mempersoalkan keberadaan rangkap jabatan Edy atau, katakanlah, bau kemiliterannya sepanjang ia bisa membangun sepakbola Indonesia menjadi lebih baik. Dan, ternyata, membangun sepakbola bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan secara “rangkap”.

Persoalan rangkap jabatan ini pertama kali dibicarakan secara terbuka oleh media ketika penulis Fox Sports Asia, John Duerden, menulis artikel yang mempertanyakan cutinya Edy dari PSSI saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut. Artikel yang ditayangkan pada Februari 2018 itu berjudul “Bos (Federasi Sepakbola) Indonesia Harus Memilih: Sepakbola atau Politik?”

Wacana Duerden inilah yang sebenarnya memicu jurnalis Indonesia untuk turut mempertanyakan secara terbuka tentang politik Edy dan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI. Dan pada momen inilah untuk kali pertama muncul isu yang akhirnya menjadi slogan di media sosial yang mendorong Edy untuk meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI: #EdyOut.

Kontrak Luis Milla

Dengan pencapaian Timnas junior, kampanye #EdyOut seakan tidak mencapai titik sasar. Selama sepakbola baik, sepolitis apapun pemimpin federasi, maka posisi sang pemimpin tetap aman.

Namun, “lubang kecil” menjadi semakin dalam ketika PSSI tak jua menemui kata sepakat dengan Luis Milla setelah kontrak sang pelatih berakhir pasca Asian Games, September silam.

Memutus Milla juga melukai perasaan suporter karena di bawah kendali sang pelatih Indonesia mencapai sejumlah perkembangan dan menunjukkan permainan yang punya prospek. Selain itu, sang pelatih juga “jatuh cinta” dengan atmosfer sepakbola Indonesia.

Edy menunjuk Bima Sakti untuk menggantikan Milla di Piala AFF. Dan, #EdyOut harus tiarap sebentar untuk memberikan kesempatan kepada mantan kapten Tim Nasional tersebut dalam debutnya sebagai pelatih kepala.

Kekalahan 0-1 atas Singapura di laga perdana Piala AFF di Stadion Nasional Singapura pada 9 November lalu membawa kembali publik ke dalam lubang yang semakin dalam. Disertai dengan pengakuan Milla bahwa federasi telah bersikap tidak profesional terhadapnya, buruknya penampilan Timnas seakan merupakan imbas dari ketidakprofesionalan tersebut.

Di masa lalu, bersikap “profesional” barangkali belum menjadi “etos” yang dikenali oleh publik Indonesia sebagai sesuatu yang wajib dalam olahraga. Di dunia olahraga negara-negara maju, siapapun yang tidak bersikap profesional, maka karirnya akan hancur.

Sikap Milla bertahan untuk tidak mengiyakan negosiasi PSSI yang membuatnya menjadi tidak profesional adalah “pengalaman baru” bagi Indonesia. Bahwa, profesionalisme tidak bisa ditawar dalam dunia olahraga. Jika Anda tidak profesional, maka Anda tidak akan berprestasi.

Demokrasi dan Media Sosial

Sulit untuk menghindari perasaan bahwa sikap dan cara Edy menjawab sejumlah pertanyaan jurnalis dalam kaitan pekerjaannya sebagai Ketua Umum PSSI menggambarkan karakter seorang jenderal militer, yang, oleh warga Indonesia, cukup mudah dikenali.

Setelah Indonesia bermain imbang 0-0 versus Filipinanya Sven Goran-Eriksson pada laga penyisihan terakhir Piala AFF 2018 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (25/11), harian Jawa Pos memuat judul besar #EdyOut dalam pembahasan satu halaman penuh yang membahas kepemimpinan Edy di PSSI.

Barangkali manuver Jawa Pos ini adalah yang pertama dilakukan oleh salah satu media terkemuka Indonesia untuk “mendorong” Edy meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Mengapa menunggu selama itu?

Harus dikatakan bahwa “trauma” berhadapan dengan pejabat militer di masa lalu telah terefleksikan oleh sikap media Indonesia dalam kaitannya mengkritik Edy pada posisinya di PSSI. Bahwa seorang militer adalah sosok yang antikritik, tegas, arogan, dan dalam beberapa hal akan menggunakan “kekerasan”.

Edy memang belum menggunakan kekerasan fisik kepada jurnalis, namun secara verbal ia beberapa kali menyebut media tertentu dalam kaitan kritik terhadapnya. “Apa urusan Anda menanyakan itu?” adalah pernyataan Edy yang menjadi populer saat di ditanya oleh jurnalis Kompas TV, Aiman, dalam sebuah wawancara langsung tentang kematian suporter serta posisi rangkap jabatannya.

Namun, ia pernah menggunakan kekerasan terhadap salah seorang suporter PSMS Medan yang menyalakan suar di Stadion Teladan, Medan. Juga video semasa sang jenderal berhadapan dengan masyarakat dalam posisinya sebagai Pangdam Bukit Barisan.

Dengan kata lain, sejumlah hal tersebut menunjukkan bahwa Edy agak cenderung alergi dengan kritik, demokrasi, dan itu ditunjukkan dengan sikapnya terhadap media massa sejak ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut.

Namun, bagaimanapun, Indonesia, atau dunia saat ini, bukanlah dunia di masa lalu. Kritik kini tak lagi hanya datang dari media konvensional, melainkan datang dari jutaan akun media sosial. Slogan #EdyOut adalah gerakan yang memang didorong untuk dibicarakan di media sosial.

Edy mungkin bisa bersikap cenderung arogan terhadap jurnalis, tetapi ia tidak bisa melarang warganet untuk memuat meme dan sindiran yang mengkritik kepemimpinannya di PSSI.

Hari demi hari berlalu, dan warganet semakin nyinyir terhadap Edy. Sang jenderal agaknya berhadapan dengan dunia barunya sebagai warga sipil. Sebagai seorang sipil, ia tidak lagi hidup dalam rantai komando yang mengharuskannya menjawab “siap” atau akan selalu mendengarkan kata “siap” dari prajuritnya.

Dan peran pendapat publik melalui media sosial yang agaknya satu suara untuk meminta Edy mundur dari PSSI seakan memberikan “nyali” bagi media konvensional untuk memberikan sikap yang serupa. Karena pada akhirnya, media kovensional akan menjadi meriam untuk menembakkan peluru akumulasi kekesalan dan kritik di media sosial.

“Kami tak bisa menafikkan saat ini PSSI dapat atensi negatif dari empat arah mata angin. Pertama dari bawah, publik ini sudah muak dengan PSSI. Lalu dari atas ada tekanan pemerintah yant terlihat gesturnya sudah marah ke PSSI. Dari kiri-kanan media pun menekan kami,” kata salah seorang anggota Komite Eksekutif PSSI, Gusti Randa, di Jakarta, Minggu (25/11).

Sulit bagi Edy untuk tak meletakkan jabatannya sebagai bos PSSI. Bukan karena pekerjaannya buruk, sebab harus diakui sebelum ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut, semuanya seperti terlihat “on the track”.

Kini, sejumlah elite di PSSI mengakui bahwa mereka sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Edy. Semua urusan diserahkan kepada Wakil dan Sekretaris Jenderalnya, Joko Driyono dan Ratu Tisha. Namun, kesalahan dan pujian hanya akan dialamatkan kepada pemegang tampuk kekuasaan.

Secara de facto Edy sudah tidak lagi “mengurusi” PSSI sebagaimana seharusnya. Bisa dimaklumi karena posisinya sebagai Gubernur Sumut cukup memakan waktu.

Namun, masa ini bukan lagi masa lalu di mana olahraga, terutama sepakbola, hanya dianggap sebagai organisasi hobi. Zaman sudah tidak lagi memaafkan sepakbola yang prestasinya stagnan.

Sepakbola di zaman ini adalah impian, harga diri, dan juga simbol demokrasi. Kritik terhadap Edy, terutama di media sosial, adalah wujud demokrasi modern dalam era di mana suporter tak pernah menurunkan selera soal kualitas sepakbola dan tim nasionalnya.

Suksesi diperkirakan bisa memanas dan semua akan bergerak pada Kongres Tahunan PSSI yang bakal digelar pada 20 Januari 2019 di mana di momen itulah para pemilik suara bisa mengusulkan Kongres Luar Biasa menunjuk ketua baru.

Load Remaining (10)

Comment

Login and hide ads.