0
Pourquoi @JohnySibuea
1.Polemik ttg Perda syariah mengusik saya untuk memberikan pendapat, siapa tahu bisa memberikan kontribusi bagi tafsir hukum secara benar.
Pourquoi @JohnySibuea
2. Acuan politik hukum nasional khususnya dalam pembentukan Undang-undang adalah UU nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-undang.
Pourquoi @JohnySibuea
3. Dalam Pasal 7 UU nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Peraturan Daerah termasuk dalam jenis dan hirarki peraturan per-undang2an Republik Indonesia: pic.twitter.com/2VxC9raxsA
 Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
4. Dengan demikian, maka posisi Perda dalam hirarki Perundang-undangan Nasional adalah dalam hirarki terendah.
Pourquoi @JohnySibuea
5. Karena termasuk jenis perundang-undangan, maka dalam penyusunannya Perda harus mengacu kepada Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) Pasal 6, dan Pasal 14 UU No 12 tahun 2011.
Pourquoi @JohnySibuea
5. Pasal 2 UU No 12 tahun 2011 menetapkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”.
Pourquoi @JohnySibuea
6. Sementara Pasal 3 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 menyatakan” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pourquoi @JohnySibuea
7. Dengan acuan kepada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tersebut, akan timbul pertanyaan “apakah Perda Syariah diperbolehkan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi-Kota dan Kabupaten?”
Pourquoi @JohnySibuea
8. Coba kita lihat pada Penjelasan Umum dari UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatakan sbb: pic.twitter.com/BTD7Omf86j
 Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
9. Bunyi Pasal 6 UU No 12 Tahun 2011 dapat digunakan sebagai argumentasi hukum atas pertanyaan tentang boleh atau tidaknya pembentukan Perda Syariah itu, sebagai berikut: pic.twitter.com/guqzLB0u9g
 Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
10. Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 menyatakan tentang kausa dari posisi Perda dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional, sebagai berikut: pic.twitter.com/isNFxQQLn1
 Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
11. Pertanyaan tentang boleh tidaknya Perda syariah tersebut, berdasarkan uraian di atas dapat dijawab dengan juga pertanyaan “apakah pembentukan Perda syariah tidak bertentangan dengan bunyi Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) Pasal 6, dan Pasal 14 dari UU No 12 tahun 2011?
Pourquoi @JohnySibuea
12. Selain itu dalam UU Otonomi Daerah (UU 32/2004 yg diganti dengan UU 23/2014) dinyatakan bahwa pengaturan agama bukan wewenang Pemerintah Daerah, akan tetapi wewenang Pemerintah Pusat. Pendapat dari Prof Ryaas Rasyid di bawah ini menjelaskan tentang hal itu: pic.twitter.com/Sxx9NoccxZ
 Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
13. Pasal 28 J secara eksplisit telah mengakui agama merupakan salah satu sumber hukum yg tdk boleh dikesampingkan. Perda syariah memang tidak inskonstitusional, akan tetapi nafas agama dlm pemuatannya harus benar2 demi kepentingan rakyat bukan utk politik identitas.
Pourquoi @JohnySibuea
14. Demi menghormati hukum negara (UU 12/2011), serta sbg jaminan perlindungan konstitusi thdp hak dasar manusia sbgmn dinyatakan dlm Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945, Pemda menghindari pembentukan Perda Syariah yg diskriminatif dan hanya menimbulkan konflik SARA, pic.twitter.com/y83oPbevSh
 Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
15. Demikian kulwit ini, selamat malam.
law
Login and hide ads.