Created on App

Polemik DNI, Ketika Menko Darmin Tak Selaras (Lagi) dengan Semangat Kerakyatan Presiden Jokowi

Paket kebijakan yang berisikan tentang relaksasi kebijakan guna ketahanan ekonomi nasional itu, jika didasarkan kembali pada kebijakan Presiden yang pro rakyat kecil, tentu bertolak belakang. Tak selaras dengan semangat Nawacita yang diusung Presiden Jokowi.
0
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Polemik DNI, Ketika Menko Darmin Tak Selaras (Lagi) dengan Semangat Kerakyatan Presiden Jokowi pic.twitter.com/jjgS9lAekO

20/11/2018 14:43:08 WIB
Expand pic
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Paket kebijakan ekonomi XVI yang telah dirilis oleh beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Kerja beberapa hari lalu, menuai banyak kritikan publik begitupun dari beberapa politisi pendukung pemerintah.

20/11/2018 14:43:09 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Paket kebijakan yang berisikan tentang relaksasi kebijakan guna ketahanan ekonomi nasional itu, jika didasarkan kembali pada kebijakan Presiden yang pro rakyat kecil, tentu bertolak belakang. Tak selaras dengan semangat Nawacita yang diusung Presiden Jokowi.

20/11/2018 14:43:10 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Sebelumnya, peluncuran paket kebijakan ekonomi XVI tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta perwakilan OJK Nurhaida.

20/11/2018 14:43:11 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Namun, dengan diluncurkannya paket kebijakan tersebut justru menambah daftar panjang matinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Disamping itu, dalam paket kebijakan tersebut juga bersifat bebas dan terbuka, liberal.

20/11/2018 14:43:12 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Tentu, kebijakan tersebut berseberangan dengan visi pemerintah yang sedang terus mendorong ekonomi kerakyatan.

20/11/2018 14:43:13 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Selain itu, kebijakan diatas juga memungkinkan Penanaman Modal Asing (PMA), yang sebelumnya harus bermitra dengan UMKM dan Koperasi, kini bisa berjalan tanpa kemitraan dan 100% PMA.

20/11/2018 14:43:14 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Kebijakan tersebut berdampak langsung pada matinya UMKM. Padahal, UMKM harus menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pelaku UMKM ini mencapai 99,3% dari total unit usaha. Angka ini setara dengan penyerapan hingga 115 juta tenaga kerja.

20/11/2018 14:43:15 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Jika kita tengok kembali pada langkah kebijakan ekonomi Jokowi, keberpihakannya pada pelaku UMKM justru begitu kentara.

20/11/2018 14:43:16 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Dengan menurunkan pajak bagi pelaku usaha kecil hingga 0,5% semisal, atau menurunkan bunga kredit usaha rakyat dari 22% menjadi 7%, serta kebijakan kredit tanpa agunan sebesar Rp 5 juta sampai Rp 25 juta.

20/11/2018 14:43:17 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Dirilisnya paket kebijakan ekonomi yang baru tersebut harusnya diikuti dengan perencanaan matang dan perlu adanya inventarisir masalah yang memadai. Sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

20/11/2018 14:43:18 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Terkait kebijakan relaksasi DNI, pemerintah seharusnya berdiskusi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait termasuk legislatif perihal sektor mana saja yang akan dibuka.

20/11/2018 14:43:18 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Jadi, jangan sampai sektor-sektor strategis dan vital turut dibuka, seperti Bandara dan Pelabuhan.

20/11/2018 14:43:19 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Seharusnya, untuk dapat menarik investor asing, tidak cukup hanya dengan membuka DNI. Jauh dari itu yang lebih penting ialah menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama permasalahan perizinan, birokrasi, dan korupsi.

20/11/2018 14:43:20 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Kebijakan relaksasi sejumlah sektor DNI memang bermasalah. Selain mematikan UMKM, juga terkesan dilakukan tanpa persiapan yang matang.

20/11/2018 14:43:21 WIB
Siap, Komandan! ✌🏽 @KomandanMarkos

Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut juga semakin menegaskan orientasi para menteri di kabinet Jokowi yang belum mampu keluar dari jebakan ekonomi sumber daya alam atau komoditas alam.

20/11/2018 14:43:21 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!