3
Login and hide ads.

Hari Jumat, tanggal 30 Juni 2017, mahasiswi Fisip UGM Agni mendapatkan perlakukan tidak senonoh dari rekannya, HS, mahasiswa fakultas teknik, saat di lokasi KKN, di Pulau Seram, Maluku.

Tunggal Pawestri @tunggalp
Mahasiswi UGM mengalami kekerasan seksual dari rekannya sesama mahasiswa saat KKN namun pihak kampus tak punya sikap tegas soal ini. Apakah kampus mau jadi sarang pelindung pelaku kekerasan seksual? UGM bersikaplah! Marah saya baca ini balairungpress.com/2018/11/nalar-…
Tunggal Pawestri @tunggalp
@backpacksewaan Bisa kok ... ini screencap dua paragraf pertama pic.twitter.com/efAS1Ll57c
 Expand pic
 Expand pic
Maeve Millay @MaeveisFine
@tunggalp Menjaga status quo/pura-pura semuanya baik2 saja/menutupi kebusukan adalah kebiasaan buruk organisasi2 besar itu
dr. Jiemi Ardian @jiemiardian
@tunggalp Rape culture bahkan juga diam di Universitas yang harusnya menjunjung tinggi nilai nilai ilmiah. Sungguh ironis.
alfa @actoustic
@tunggalp kampusnya takut namanya jd jelek apa?
estehmanis @jbsitumorang
@tunggalp Bukan hanya universitas, beberapa perusahaan besar pun menutupi segala hal "negatif" dengan cara apapun demi melindungi nama baik. Hal biasa yg terjadi di negara merah putih.
Amik Purnima @amik_purnima
@tunggalp Nyebelin banget sik!! Kalo begini dibilang ga berat, trus yg berat apa cm korupsi aja? Kesel ih
elfera chandra @melfera
@tunggalp @csi_wulan Serem..sekelas ugm gkk ada pembelaan thd harga diri perempuan

Penyelesaian dari Pihak Kampus

hmmm @tikahnn
@tunggalp Segini doang ternyata kualitas kampus ternama di Indonesia dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yang terjadi masih dalam agenda perkuliahan. Miris. pic.twitter.com/hXeWNd9h2t
 Expand pic

Setelah proses investigasi selesai, Tim Investigasi memberikan dua jenis rekomendasi. Pertama, ditujukan bagi Agni selaku penyintas. Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah perbaikan nilai KKN. Nuning mengatakan bahwa Tim Investigasi berhasil mengusulkan perubahan nilai yang sesuai dengan kontribusi Agni selama KKN. Per tanggal 14 September silam, Agni mengakui bahwa nilainya kini telah menjadi A/B. Tidak hanya itu, Nuning juga mengatakan bahwa Agni berhak mendapatkan ganti rugi atas uang kuliahnya dan mendapat fasilitas konseling. Penggantian uang kuliah didasarkan karena peristiwa tersebut mengakibatkan kurang kondusifnya perkuliahan Agni sehingga UGM perlu bertanggung jawab. Sedangkan fasilitas konseling juga bentuk tanggung jawab UGM, terlebih sebelumnya Agni menanggung sendiri semua biaya pengobatannya ke psikolog dan psikiater yang tidaklah murah.

Rekomendasi kedua menyangkut sanksi yang diberikan bagi HS. Menurut penjelasan Nuning, HS wajib memberikan surat permohonan maaf yang ditandatangani oleh orang tuanya. HS juga diharuskan mengikuti konseling selama 2-6 bulan, sampai dirasa konseling telah mencapai hasil yang diharapkan. Mengenai tuntutan Agni, Nuning menjelaskan bahwa tidak ada rubrik yang mengatur pengeluaran mahasiswa untuk kasus pelecehan seksual. “Berbeda kalau dosen memberi mahasiswa nilai A, B, C, D, itu kan ada ada rubriknya, sedangkan ini tidak. Ini menjadi salah satu masukan dari kami,” tuturnya.

Tidak adanya panduan yang dimaksud Nuning mengacu pada Peraturan Rektor UGM No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM. Ada tiga tingkatan sanksi yang ditetapkan bagi mahasiswa yang melanggarnya. Sesuai Pasal 22 Ayat 1, sanksi pelanggaran atas tata perilaku tersebut terdiri dari sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan meliputi teguran dan pernyataan permohonan maaf (dan sejenisnya). Sedangkan sanksi sedang adalah surat peringatan, pembatalan nilai mata kuliah tertentu atau selama satu semester, dan skorsing selama 1-2 semester berturut-turut. Sementara sanksi berat yaitu diberhentikan secara tidak hormat sebagai mahasiswa. Pada Pasal 24 dijelaskan lebih lanjut bahwa pelanggaran terhadap perilaku mengenai kesusilaan (Pasal 5 Huruf m) dikenai paling rendah sanksi ringan hingga sanksi berat. Penentuan sanksi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Etik. Dalam konteks kasus pelecehan, tugas dan fungsi tim investigasi sama dengan komite etik.

Menanggapi hal tersebut, Nuning mengatakan bahwa ada pertimbangan indikasi-indikasi tertentu yang didapatkan dari kumpulan cerita yang dikumpulkan selama investigasi. Menanggapi HS yang belakangan diketahui telah melakukan sidang pendadaran pada 6 Agustus 2018, Nuning mengaku bahwa HS memang boleh melakukan sidang. Namun, ia mengatakan bahwa HS tetap tidak diperkenankan yudisium sampai konselingnya dinyatakan selesai. Nuning turut menjelaskan bahwa konseling yang wajib dilakukan HS bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pengarahan kepada pelaku. “Fasilitas konseling ini juga diberikan kepada penyintas sebagai bentuk pemulihan psikologis atas trauma yang dialaminya,” kata Nuning.

Akhir Agustus lalu, Ika Dewi Ana selaku Warek Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengatakan bahwa laporan Agni telah diproses dan investigasi juga sudah dilakukan. “Sudah selesai kok, yang bermasalah juga sudah diselesaikan,” begitu jelasnya.

Sependapat dengan Ika, Erwan Agus Purwanto selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga mengatakan bahwa laporan yang sempat masuk kala itu telah ditindaklanjuti dan telah menghasilkan penjatuhan sanksi kepada terlapor. Erwan juga menjelaskan bahwa pihaknya terus mendampingi penyintas. “Kalau sudah dijatuhkan sanksi, kan berarti sudah selesai ya. Itu yang kasus terakhir adalah implementasi dari peraturan rektor,” kata Erwan.

Terkait pemberian sanksi untuk HS, Muhamad Wildan Waziz selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik mengatakan bahwa dirinya belum menerima sama sekali rekomendasi Tim Investigasi. Waziz mengaku bahwa dirinya hanya diminta untuk menahan yudisium HS. “Mungkin dikirim ke Pak Dekan dan saya belum menerima. Menjelang Juli akhir ini saya hanya diberi pesan untuk menahan yudisium yang bersangkutan karena katanya masih dalam proses. Proses dan sanksinya seperti apa, saya tidak tahu,” jelas Waziz. Namun sayangnya, Nizam selaku Dekan Fakultas Teknik tidak merespon kami ketika hendak dimintai keterangan mengenai hal ini.

Waziz turut berpendapat bahwa terkait sanksi DO, selama hal tersebut merupakan hasil rekomendasi Tim Investigasi, ia bersedia melakukannya. Waziz pun menceritakan bahwa dirinya sering mengeluarkan mahasiswa Fakultas Teknik terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, salah satunya terkait masa studi. Menurut Waziz, Tim Investigasi memiliki kewenangan terkait pemberian sanksi. “Mereka berwenang menentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang dapat memperberat atau meringankan sanksi yang bersangkutan,” kata Waziz.

Menanggapi hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Investigasi, Sofia Rahmawati selaku selaku Konselor Hukum Rifka Annisa yang turut menjadi pendamping penyintas menduga bahwa jalan keluar yang digunakan oleh Tim Investigasi merupakan salah satu bentuk restorative justice. Konsep ini kerap ditemui dalam beberapa kasus hukum di mana pelaku menunjukkan iktikad baik terkait kasus yang dialaminya. Iktikad baik yang biasa muncul dalam kasus-kasus umum berupa upaya meminta maaf atau memberikan uang ganti rugi kepada pihak korban. Syarat substantif dari konsep ini adalah pelaku harus menyadari perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab dan memperbaiki diri.

Menurut pemaparan Sofia, perlu ada indikator yang jelas mengenai iktikad baik yang dimaksud. Baginya, pelaku pada kasus apapun bisa saja bertindak seakan-akan merasa bersalah bahkan berbohong ketika dimintai keterangan. Ia turut menyayangkan tidak adanya ahli hukum dalam tim investigasi tersebut. “Di Indonesia, proses mediasi atau konsep restorative justice untuk kasus perkosaan jarang digunakan karena kita belum siap. Lembaga-lembaga pemulihan untuk korban di sini belum bagus,” katanya.

Budi Wulandari selaku pendamping Agni dari Rifka Annisa juga menyayangkan pandangan beberapa pihak yang mulanya menilai ini bukan perkosaan. Perempuan yang kerap disapa Wulan itu menilai bahwa segala rangkaian yang dialami penyintas jelas merupakan perkosaan. Wulan berpendapat bahwa pandangan yang kurang peka kepada penyintas membuat kasus Agni tidak diselesaikan secara serius sejak laporan pertama kali dilayangkan kepada pihak DPkM. Akibatnya, Agni harus melalui proses panjang untuk mengadvokasi dirinya sendiri. “Kegigihannya membuat kami mau membantu dia mendapatkan hak-haknya. Terserahlah sanksinya apa yang penting ada sanksi yang tepat untuk pelaku,” jelas Wulan.

mbah pat @mbahpat
@tunggalp @anatunisa Biasak mah... Dari dimana mana sekolah tuh menjaga nama baik yang SUCI dan tinggi itu dg segala cara termasuk menyingkirkan hak2 mahasiswanya sendiri... Pokoknya nama baik yg SUCI...
Rachmadita Kusuma @rachmaditak
@tunggalp Kebayang gimana bingung dan sakitnya jadi korban. Betapa kuat mental ybs melawan ketidakadilan, mau mengikuti konseling, hingga keberaniannya menuntut investigasi. Nilai yg tidak manusiawi pun ia advokasi kan sendiri. Sampai kapan hal hal seperti ini terus dibiarkan? 😭😭😭
Ferdie Julian @FerdieJulian
@tunggalp Awalnya sudah salah karena tidak percaya dengan korban. Belakangan tetap nggak tegas sanksinya. Kuncinya di UGM yang menganggap itu hanya masalah kesusilaan kecil jadi tidak berat bobotnya pelanggarannya.
Sevelyn Merlyna W. @SavagelynMW
@tunggalp Pelakunya katanya sih bakal wisuda minggu depan. Sakit hati banget dengernya.
DHAN~ @algorithmark
@tunggalp Lebih marah baca respon dari pejabat kampusnya. Gampang banget bilang "ini sudah berlalu, diterimalah sebagai pengalaman" dan sempat-sempatnya menyalahkan korban. Miris:( pic.twitter.com/eWBkPeyWBq
 Expand pic
 Expand pic
Lin @Nillin_
@tunggalp Ini takut merusak nama baik? Lah dengan ngambil sikap kaya gini malah bikin nama jelek karna terkesan melindungi pelaku.
Load Remaining (18)
Login and hide ads.