Add to Favorite
0
Login and hide ads.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Riza Patria @Gerindra #jabar3: Rapat hari ini diwakili oleh 9 fraksi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Ahmad R @Gerindra #Jabar3 membuka Raker dan RDP dgn MenPan-RB, Kepala BKN, dan Ketua Komisi ASN ttg Evaluasi Rekruitmen dan Kebutuhan ASN serta Membahas Tenaga Honorer pada pukul 10:48 WIB dan dinyatakan terbuka utk umum. pic.twitter.com/UKqlY5dUia
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Riza Patria @Gerindra #jabar3: Rapat hari ini akan membahas Evaluasi rekrutmen kebutuhan ASN dan tenaga honorer, apabila ada hal hal lain yg ingin dibicarakan, nanti akan kita bahas
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Ahmad R @Gerindra #Jabar : pelaksanaan seleksi administrasi sampai saat ini masih ada 15 instansi yg blm mengumumkan hasil seleksi administrasi, utk menyingkat waktu kami persilakan Pak Menteri PAN-RB utk menyampaikan penjelasan2nya
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 MenPAN-RB : ada bbrp hal yg akan kami sampaikan tentu scr singkat namun akan dilengkapi oleh Ketua BKN scr teknis dan Bapak2 Komisioner jg akan membantu melengkapi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 MenPAN-RB : sbg landasan hukum pengadaan CPNS thn 2018 selain UU ASN jg telah diterbitkan PerMen dan satu KepMen yg teridri dr; • PerMen PAN-RB No.36 Tahun 2018 • PerMen PAN-RB No.37 Tahun 2018 • KepMen PAN-RN No.28 Tahun 2018
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 MenPAN-RB : presentasi formasi CPNS 2018; • Tenaga pendidikan / pendidik (52%) • Ten.Kesehatan (25%) • Ten.Teknis (23%) dgn kategori; • umum • khusus (cumlaude, disabilitas, Putra/i Papua&PapBar, DIASPORA, olaharagawan Berprestasi di tingkat Internasional)
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 MenPAN-RB: Selain UU ASN, landasan hukum pelaksanaan seleksi CPNS adalah Permen PAN-RB No.36 th 2018 tentang kriteria penetepan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018, serta..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 MenPAN-RB: ..Permen PAN-RB No.37 th 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompotensi Dasar Pengadaan CPNS th 2018
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 MenPAN-RB: Pelaksanaan seleksi Menggunakan sistem CAT, meliputi kompetensi dasar dan kompetensi bidang
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 MenPAN-RB : test CPNS dilakukan di 270 titik di seluruh Indonesia dgn menggunakan fasilitas CAT-BKN
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 MenPAN-RB : seleksi berbasis CAT ini hasilnya bisa langsung disaksikan d mn seleksi ini dilakukan scr transparan, objektif dan adil sehingga dpt meminimalisasi praktik kecurangan maupun pelanggaran
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 MenPAN-RB : terdapat sejumlah 430rban Eks Tenaga Honorer yg tdk lulus pd thn 2013 yg msh menuntut utk dpt diangkat mjd PNS namun berdasarkan Per-UU maka Pemerintah bersama Komisi2 di DPR pd tgl 23 Juli 2018 telah memutuskan utk membuka formasi Eks-Honorer K2
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 MenPAN-RB: Instansi dengan jumlah pelamar terbanyak adalah sebagai berikut: 1. Kemenkumham (478 ribu) 2. Kemenag (265 ribu) 3. Kemenristekdikti (62.593 ribu) 4. Pemprov Jatim (63.186) 5. Pemprov DKI (32.000)
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 MenPAN-RB: Sedangkan untuk daerah yg baru terkena bencana spt Palu, Donggala, Sigi, pelaksanaan test akan diundur. Pelaksanaan test baru akan dilaksanakan pada Februari 2019
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 MenPAN-RB: Kami membuka kesempatan bagi 8.765 eks tenaga honorer yg masih menginginkan untuk menjadi PNS melalui sistem P3K
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kepala BKN: Pemaparan kami kurang lebih hampir sama dengan MenPAN-RB, apabila ada hal-hal yg belum jelas, nanti bisa ditanyakan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kepala BKN : menurut sy, sy tdk perlu menyampaikan pemaparan krn kurang lebih intinya sama spt apa yg disampaikan oleh Pak Menteri, jd nanti kalo memang ada yg perlu didalami baru sy sampaikan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Komisi ASN : jumlah rekomendasi KASN terhadap pengisi jabatan Pimpinan Tinggi dr tahun 2015 hingga Juni 2018 semakin byk tingkat kepatuhannya
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Komisi ASN: setelah pilkada banyak terjadi pergantian pimpinan kepala daerah, hal tsb perlu kami tinjau kembali
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Komisi ASN: Peraturan kode etik perilaku harus mengacu pada PP No.42 th 2004, kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik di 10 kota di 34 Provinsi di semester pertama pd thn ini,
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Komisi ASN: hasilnya; hanya 71 instansi pemerintah yg telah menyusun peraturan nilai dasar kode etik dan berperilaku, dan hanya 7% instansi yg memiliki majelis kode etik berperilaku
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Komisi ASN: Mandat Kami untuk melakukan melakukan pengawasan dan pencegahan mencakup ruang lingkup yg sangat luas
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Komisi ASN: Bangak ASN yg masih merasa menjadi korban ketidakberdayaan dari perintah PPK
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Komisi ASN : ada bbrp rekomendasi yaitu perlu melakukan roadmap implementasi nilai dasar dan kode perilaku, kami saat ini sdg menyiapkan modul utk e-learning dan secepatnya dpt kami luncurkan, ini dpt mengurangi tekanan politik
Load Remaining (78)
Login and hide ads.