1
Partai Bulan Bintang @PBB2019
1. Penjelasan Ketum PBB yang juga kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra tentang perkembangan proses hukum HTI Vs Menkumham. "Kasasi HTI Telah Didaftarkan Tanggal 19 Oktober 2018" pic.twitter.com/T861Bet21l
Expand pic
Partai Bulan Bintang @PBB2019
2. Pengacara HTI Yusril Ihza Mahendra dari Kantor Hukum Ihza&Ihza Law Firm mengatakan bahwa pengajuan kasasi perkara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah didaftarkan di Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 2018 yang lalu.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
3. Dengan demikian, sampai hari ini perkara gugatan HTI melawan Menkumham RI masih berlanjut dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Partai Bulan Bintang @PBB2019
4. Hal ini dikemukakan Yusril dalam menjawab pertanyaan tertulis beberapa media di Jakarta (28/10/2018).
Partai Bulan Bintang @PBB2019
5. Yusril mengatakan semua pihak hendaknya menghormati proses hukum yang kini tengah berlangsung
Partai Bulan Bintang @PBB2019
6. HTI memang telah dicabut status badan hukumnya dan dinyatakan bubar oleh Menkumham pada bulan Juli 2018.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
7. HTI kemudian melakukan perlawanan ke PTUN Jakarta dan sekarang perkara sedang di Mahkamah Agung.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
8. HTI memang dicabut status badan hukumnya dan dinyatakan bubar oleh Menkumham. “Tetapi tidak ada pernyataan atau keputusan yang mengatakan HTI adalah organisasi terlarang”.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
9. Organisasi yang dinyatakan terlarang di negara ini hanya PKI dan underbouwnya
Partai Bulan Bintang @PBB2019
10. Bahkan Partai Masyumi yang dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Sukarno pada tahun 1960, juga tidak pernah dinyatakan sebagai partai atau organisasi terlarang,
Partai Bulan Bintang @PBB2019
11. jelas Yusril yang pernah menulis disertasi doktor ilmu politik tentang Partai Masyumi dan Jamaat Islami Pakistan itu.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
12. Di negara kita ini, ormas itu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
13. HTI adalah ormas berbadan hukum “perkumpulan” atau vereneging, yang didaftarkan di Kemenkumham. Status badan hukumnya itulah yang dicabut.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
14. Jadi jika mantan pengurus dan anggota HTI melakukan kegiatan dakwah secara perorangan atau kelompok tanpa menggunakan organisasi HTI berbadan hukum, maka hal itu sah saja. Tidak ada yang dapat melarang kegiatan seperti itu.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
15. Bahwa kemudian ada insiden pembakaran bendera yang oleh pihak pembakar dianggap sebagai bendera HTI, penjelasan mantan Sekum dan Jubir HTI Ismail Yusanto sudah sangat jelas bahwa HTI tidak punya bendera.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
16. Bendera bertuliskan kalimah tauhid di atas kain hitam itu dianggap sebagai bendera yang dulu digunakan Rasulullah, S.A.W sehingga bisa digunakan umat Islam di mana saja.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
17. Penjelasan MUI kiranya juga cukup terang bahwa pada bendera yang dibakar itu tidak ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Partai Bulan Bintang @PBB2019
18. Seperti Bendera Bulan Bintang ya bisa digunakan siapa saja, dan itu tidak otomatis Bendera Partai Bulan Bintang” kata Yusril yang juga Ketua Umum PBB itu.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
19. Bendera berlambang Bulan Bintang itu hanya bisa dianggap Bendera PBB jika ada tulisan “Partai Bulan Bintang”.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
20. Soal pembakaran bendera itu sendiri Yusril menyarankan agar diselesaikan secara musyawarah, jangan langsung dipidanakan.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
21. “Presiden tentu dapat menengahi masalah ini dengan mengajak para ulama dan tokoh2 Islam untuk mencari penyelesaian bersama” kata Yusril.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
22. Kepada HTI yang telah dicabut status badan hukumnya, namun sedang diperkarakan itu, tidak perlu ada kebencian.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
23. Pengurus dan anggota HTI itu semuanya adalah saudara-saudara kita sesama Muslim.
Partai Bulan Bintang @PBB2019
24. Bahwa ada perbedaan pendapat mengenai konsep khilafah, perbedaan seperti itu lazim dalam sejarah pemikiran Islam.*** Jakarta, 28 Oktober 2018
Load Remaining (2)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.