2
Batak Modern @BatakModeren
1. Di mana ada kegaduhan yg diotaki oknum penguasa dg antek2nya sebagai pelaku dan provokator, di sana ada korupsi besar2an yg sedang dilakukan Sekali bakar bendera tauhid, tiga misi tercapai: adu domba, pengalihan korupsi, pengalihan kegagalan Jokowi kotakpandoras.wordpress.com/2018/10/28/der…

Terlalu banyak cacat moral, hukum, ekonomi dan politik terjadi selama pemerintahan Jokowi 2014-2019 sehingga kinerja jeblok, korupsi, pelanggaran hukum, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, fitnah, penindasan, kriminalisasi, kebohongan dan seterusnya yang dilakukan oknum pemerintah dan aparat, tidak lagi dianggap sebagai sebuah aib atau suatu hal yang memalukan.

Tiba-tiba kita menjadi asing di negara sendiri. Tidak percaya bahwa kita sedang berada di sebuah negara bernama Indonesia, di mana kita sebagai rakyat hidup dan mati di tanah negeri ini. Luar biasa Jokowi menjadikan negeri ini tercabut dari akarnya, merosot moralnya, kacau kehidupan bangsa, terpecah belah rakyatnya, porak poranda hukum dan keadilannya. Tiba-tiba saja kita asing di negeri sendiri. Luar biasa Jokowi !

Dari satire klasik: “Setiap kematian adalah tragedi, ribuan kematian adalah statistik”, kita dapat menggubahnya sesuai dengan fenomena luar biasa yang terjadi pada bangsa Indonesia.

“Satu bukti kegagalan Jokowi adalah tragedi, ratusan kegagalan Jokowi adalah statistik”.

Menjelang tujuh tahun Jokowi berada di episentrum bencana ipoleksosbudhankam, rakyat Indonesia belum semua tersadarkan dengan realita di depan mata. Sebagian dari masyarakat Indonesia – dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sendiri, dapat mengakomodasi, menolerir bahkan mendukung pemerintah semacam ini. Ada yang menyebut mereka sebagai kelompok minoritas radikal, ada mengklaim diri sebagai kelompok liberal, banyak yang menuding mereka tak lebih dari para chauvinis, yang melihat penerintahan Jokowi sebagai kesempatan emas mereka untuk berada di atas kelompok masyarakat yang lain, khususnya di atas mayoritas Islam dan pribumi.

Selalu ada banyak muncul pihak dan golongan oportunis, mengeruk keuntungan di tengah penderitaan dan kesusahan dialami saudara sebangsanya sendiri: mayoritas Islam dan pribumi Indonesia.

Divide et Impera & Lesser Evil
Pecah belah dan kuasai. Konsolidasi kelompok minoritas, tumbuhkan motif dan oportunity untuk kembali menjadi bagian elit bangsa/negara seperti pada awal masa ORBA hingga tahun 1990. Pecah belah umat Islam, tawarkan kesepakatan yang sulit ditolak kepada anasir Islam oportunis. Strategi ini diterapkan secara simultan dengan doktrin ‘Lesser Evil’ ala Pater Beek, yang terbukti sukses dan efektif membenturkan pemerintah/negara dengan mayoritas Islam Indonesia. Tidak ada beda era Jokowi selama hampir lima tahun terakhir ini dengan era Suharto 1967-1988 di mana Ali Murtopo, Daud Joesoef, Moerdani CSIS sebagai otak intelektualnya: menggeser secara bertahap posisi umat Islam Indonesia, dari pemilik negara Indonesia yang sah, menjadi musuh negara yang harus ditumpas.

Berdasarkan perspektif ini, maka adalah sebuah kekeliruan jika kita menilai Jokowi telah gagal total. Sebaliknya, semua kekacauan sosial politik, kerusakan hukum dan keadilan, kemerosotan ekonomi dan moral bangsa, adalah prestasi luar biasa kinerja Jokowi.

Pemerintah Jokowi katalisator bagi terwujudnya hegemoni kelompok tertentu atas mayoritas Islam dan pribumi di Indonesia. Jokowi adalah akselarator penguasaan sumber daya dan kekayaan negara ke tangan kelompok tertentu yang terafiliasi dengannya. Jokowi adalah operator luar biasa yang menjalankan agenda politik kelompoknya.

Sebagai presiden, Jokowi diberi kekuasan dan kewenangan oleh konstitusi untuk berbuat apa saja di bawah koridor hukum. Namun, dalam melaksanakan tuga dan kewajibannya sebagai presiden, rakyat Indonesia menjadi saksi dan korban dari begitu banyak pelanggaran dan penyimpangan.

Politik Divide et Impera dan Doktrin Lesser Evil terbukti efektif mengukuhkan Jokowi sebagai penguasa tanpa pengawasan dan teguran dari DPR, DPD dan MPR. Semua lembaga negara telah dikooptasi oleh KPK-lembaga negara pemberantas korupsi yang sudah ditunggangi Jokowi-CSIS-Kubu Jenderal Binaan Murtopo/Murdani dan dijadikan sebagai alat penyandera, penekan dan penumpas semua pihak yang tidak sejalan dengan agenda politik mereka.

Kegagalan Jokowi di mata rakyat adalah keberhasilan Jokowi di mata pendukung dan kelompok tertentu. Sejak awal kemunculannya, Jokowi-Ahok telah menggunakan tirani opini sebagai senjata. Opini publik hasil rekayasa Jokowi cs yang disebarluaskan oleh mayoritas jaringan media nasional, didukung penuh aparat dan oknum petinggi Polri dan TNI. Maka lahirlah era kebodohan di Indonesia. Hiduplah kebohongan dan kemunafikan. Hancurlah hukum dan keadilan. Bangsa Indonesia berada di ambang tirani total minoritas atas mayoritas Islam dan pribumi.

Segala keributan sosial, gaduh di antara masyarakat, manuver oknum polisi, ormas Banser, oknum tionghoa sampai pembacokan oleh orang gila yang kerap terjadi selama 4 tahun belakangan ini juga ditengarai banyak pihak sengaja diciptakan untuk menimbulkan keresahan rakyat, mengalihkan perhatian dari praktek korupsi yang akan, sedang dan telah terjadi. Keributan sosial diperlukan rezim ini agar mereka bisa korupsi dan melanggar hukum dengan tenang.

Sedikitnya tercatat sekitar 20 temuan hasil pemeriksaan BPK yang menimbulkan kerugian negara sangat besar namun luput dari perhatian rakyat karena teralih oleh segala macak keributan yang diciptakan oleh rezim Jokowi, di antaranya:

Penggunaan uang APBN sebesar Rp5,22 triliun untuk belanja subsidi listrik yang tidak dialokasikan atau dianggarkan sebelumnya dalam APBN dan APBN P 2017. Dengan kata lain, ada perampokan uang negara sebesar Rp5,22 triliun oleh oknum berkedok pemerintah.

Kolusi Menteri Kominfo dengan perusahaan penyelenggara dan pengguna hak frekuensi penyiaran sehingga kewajiban para perusahaan penyiaran dan telekomunikasi sebesar Rp2,1 triliun yang sudah sejak tahun 2016 menunggak, dengan sengaja tidak dilakukan tagihannya oleh Kementerian Kominfo.

Penggunaan dana Public Service Obligation (PSO) – Universal Service Obligation (USO) pada BP3TI Kementerian Kominfo sebesar lebih Rp9 triliun untuk pembiayaan Proyek Palapa Ring, sangat kental unsur KKN karena proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh beberapa perusahaan yang merupakan anak satu perusahaan induk (Moratelindo) tidak melalui tender/lelang melainkan penunjukan langsung.

Proyek Pembangunan Bandara Baru Kulon Progo dengan total nilai proyek Rp10 triliun, pada pelaksanaan pembebasan lahan terindikasi mark up sehingga merugikan negara sedikitnya Rp1,7 triliun dari Kas BUMN PT Angkasa Pura I (Persero). Pelaksanaan konstruksi Bandara baru Kulon Progo dipastikan KKN karena dalam lelang pertama dan lelang ulang, memenangkan BUMN PT Pembangunan Perumahan (Persero) yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan teknis berdasarkan dokumen lelang,

Sedikitnya lebih Rp54 triliun kekayaan negara jadi bancakan para koruptor berseragam pamong praja dan aparat. Semua korupsi ini hanya dapat dilakukan dengan tenang, aman dan sejahtera bila perhatian rakyat dari hari ke hari hingga pilpres mendatang disibukkan dengan keonaran yang diciptakan rezim dan antek-anteknya.
Belum termasuk penggelapan barang bukti narkoba sitaan lebih satu ton dari operasi pemberantasan penyelundupan oleh oknum yang bernilai lebih Rp 3 triliun.

Suara Rakyat Suara Tuhan
Meningkatnya kesadaran rakyat terhadap jati diri dan posisi rezim Jokowi yang tidak bersahabat dan menjadi penindas mayoritas Islam-Pribumi, menimbulkan optimisme terwujudnya pergantian kekuasaan melalui pemilu-pilpres 2019 mendatang.

Sampai akhir September 2018 sangat kuat keyakinan publik bahwa Prabowo – Sandiaga dan timsesnya akan dapat memantapkan dan meningkatkan dukungan rakyat untuk memenangkan pemilu 2019.

Survey di beberapa kota di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keinginan yang kuat untuk perubahan, kecuali di Kalimantan, Bali dan NTT yang meski mayoritas warga ingin perubahan namun keinginan tersebut belum cukup kuat untuk memastikan kemenangan Prabowo.

Begitu kencangnya angin perubahan, sehingga banyak kalangan memperkirakan Prabowo pasti menang. “Hanya kelengahan yang dapat menggagalkan Prabowo”.

Keyakinan kuat atas kemenangan Prabowo di antaranya didasarkan pada:

Perubahan konstelasi global, diawali dengan kemenangan Trump atas Clinton pada Nopember 2016 lalu. Praktis sejak 2017, kebijakan Amerika Serikat berubah total. Tidak ada lagi adikuasa China, AS dan sekutu-sekutunya yang memaksakan kehendak mereka seperti 2014 lalu: Jokowi harus menang.

China adalah sekutu erat AS di bawah pemerintahan Obama dan Clinton (Partai Demokrat), berubah menjadi “musuh besar” AS di bawah Trump, setidaknya musuh AS dalam perang dagang dan konflik Laut China Selatan.

Selama 16 tahun (masa Clinton dan Obama) China menikmati konsesi politik dan ekonomi AS khususnya dalam bentuk dukungan AS terhadap agenda dan kepentingan Global China, termasuk kepentingan China di Indonesia.

Kilas Balik 2010-2014
Pada 2008-2016 China – AS bersama seluruh sekutunya adalah pendukung terkuat Jokowi-Ahok. Singkatnya dapat disimpulkan bahwa kekuatan dunia internasional berada di belakang Jokowi-Ahok. Vatikan, Santamaria Network, Komunis internasional, China Diaspora Internasional dan lain-lain, berada satu barisan pendukung Jokowi-Ahok. Wajar jika Jokowi-Ahok dijuluki unstoppable sepanjang 2011-2016.

Namun meski demikian, sebagaimana diketahui bersama pada pilpres 2014 lalu Prabowo memperoleh dukungan rakyat sangat besar. Berdasarkan data dimiliki Prabowo – Hatta adalah pemenang pilpres yang sebenarnya dengan perolehan suara 53%.

Sejak 2011 hingga menjelang pengumuman pemenang pilpres 21 Juli 2014, tekanan luar biasa ditujukan kepada Presiden SBY dan pemerintahannya dari luar dan dalam negeri guna memastikan Jokowi ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2014.

Mantan Presiden Bill Clinton secara khusus menyempatkan diri mengunjungi Presiden SBY pada dini hari tanggal 21 Juli 2014 bertepatan dengan pengumuman pemenang pilpres 2014 oleh KPU. Senator dan Congressman AS secara khusus temui SBY sebelum pelantikan presiden baru. Bahkan SBY harus ke Washington DC temui Obama guna melaporkan tugas dan tanggung jawabnya mengantarkan Jokowi sebagai presiden RI sudah ditunaikan dengan baik.

Sikap Presiden SBY yang diam-diam membantu kemenangan Jokowi-Ahok pada pilkada Jakarta 2012 dilatarbelakangi ancaman dan tekanan luar biasa: di awali dengan pemberitaan di media terkemuka Australia ‘The Age’ dan ‘The Herald’ edisi 11 Maret 2011 berjudul “Wikileaks: SBY Abuse of Power” mengutip informasi yang sengaja dibocorkan kedubes AS di Jakarta guna memberi sinyal tekanan kepada SBY.

Dilanjutkan dengan pemberitaan serupa di sejumlah media asing. Di depan publik Presiden SBY protes keras kepada Dubes dan Pemerintah AS, di belakang SBY terpaksa melakukan kesepakatan rahasia dengan AS untuk mempertahankan kekuasaannya yang sedang terancam. SBY terpaksa menuruti kehendak AS dengan membantu kemenangan Jokowi Ahok di Pilkada Jakarta 2012.

Pasca insiden ‘The Age’ itu, Presiden SBY membuat berbagai keputusan strategis guna membantu kemenangan Jokowi Ahok: Resuffle Kabinet di antaranya mengganti Menpera Suharso Monoarfa dengan Djan Faridz, selanjutnya Faridz mengonsolidasi para pengembang Jakarta untuk mendukung kemenangan Jokowi-Ahok, dan seterusnya.

SBY mempromosikan Mayjen Moeldoko, mantan Pangdam Siliwangi yang sudah disingkirkan ke Lemhanas pasca Kasus Operasi Sajadah, menjadi Wakasad, selanjutnya menjadi Kasad dan Panglima TNI. Mantan Spri Hendropriono ini mengamankan posisi Jokowi Ahok. SBY juga menempatkan paman Jokowi dari pihak Ayah: Irjen Pol Sutarman sebagai Kapolda Metro selanjutnya sebagai Kapolri.

Bantuan terbesar Presiden SBY terhadap Jokowi Ahok adalah memberi perlindungan hukum terhadap banyak kasus korupsi Jokowi – Ahok selama menjabat Walikota Surakarta dan Bupati Beltim serta ketika menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Tidak satu pun institusi hukum Indonesia berani usut kasus-kasus mereka.

Prabowo dan Partai Gerindra boleh saja mengklaim sebagai sponsor utama dan faktor dominan kemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada 2012, namun tidak dapat dipungkiri peran besar SBY, meski untuk itu SBY harus mengkhianati partai dan kadernya sendiri di Pilkada Jakarta: Partai Demokrat adalah pengusung Cagub Fauzi Bowo dan Cawagub Nahrowy Ramly, di mana Ramly sendiri adalah ketua DPD Partai Demokrat Jakarta.

Pengulangan kembali kisah lama ini untuk mengingatkan kita semua pada fakta yang ada sehingga tidak keliru dalam menentukan sikap ke depan.

Menjelang Pilpres 2014, pada akhir Mei 2013 SBY berkunjung ke Amerika. Agenda resminya adalah menghadiri penyerahan penghargaan sebagai Negarawan “Tokoh Toleransi Beragama Dunia” dari sebuah Yayasan Yahudi New York.

Penyerahan penghargaan ini adalah kamuflase maksud dan tujuan kunjungan SBY ke Amerika, yaitu memenuhi undangan Obama yang disampaikan Scot Marceil Dubes AS di Jakarta pada awal Januari 2013.
Pertemuan SBY – Obama di Washington DC pada akhir Mei 2013 adalah terkait dengan mewujudkan agenda politik AS untuk menempatkan Jokowi sebagai Presiden RI. Presiden SBY diminta membantu sepenuhnya.

Kesepakatan tercapai: SBY komit membantu penuh Jokowi jadi presiden RI, namun partai pengusungnya adalah PDIP dan minimal 1 partai islam. Saat itu SBY sudah dapat memastikan PKB akan menjadi partai koalisi pengusung Jokowi.

Masalah krusial hanya pada PDIP yang kemungkinan besar menolak permintaan SBY dan AS agar mengusung Jokowi sebagai capres 2014: Hasil Munas PDIP di Bali 2010 mengamanatkan Megawati sebagai capres 2014 dan perjanjian Mega-Prabowo di Batutulis, Bogor menyebutkan komitmen Megawati akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. SBY minta bantuan AS untuk menekan PDIP jika upayanya melalui Taufik Kemas gagal. Wapres Budiono bertemu dengan Taufik Kemas suami Megawati di Acara Peresmian Museum Bung Karno di Ende, NTT pada 1 Juni 2013, dua hari setelah kesepakatan SBY-Obama di DC. Budiono menyampaikan pesan dari SBY kepada Taufik Kemas. Pada 4 Juni 2013 Taufik Kemas kembali ke Jakarta usai mengikuti acara di Ende, NTT. Keesokan harinya, 5 Juni 2013 Taufik menyampaikan pesan SBY yang diterima melalui Budiono: PDIP harus segera mengusung Jokowi sebagai capres. Presiden SBY komit membantu dari balik layar dan pemerintah AS memberikan dukungan penuh mewujudkan kemenangan Jokowi di pilpres 2014.

Megawati menolak permintaan SBY – AS. Selang 2 hari kemudian TK mendadak sakit parah, dibawa ke RS Singapore dan meninggal pada 8 Juni 2013. PDIP mengalami kekalahan di banyak Pilkada termasuk di Bali. Gerakan pendongkelan Megawati dari ketua umum PDIP bergulir di seluruh Indonesia.

Semua ini tidak terlepas dari intervensi kekuatan Konspirasi Global dipimpin AS-China terhadap Indonesia.

Situasi dan kondisi politik 2011-2014 tidak tampak pada 2017-2018 pasca peralihan kekuasaan dari Demokrat ke Republik melalui kemenangan Trump atas Hillary Clinton 4 Nopember 2016.

Agenda utama AS – China menempatkan Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019 dan Jokowi Ahok sebagai Presiden – Wakil Presiden RI 2019-2024, selanjutnya Ahok sebagai presiden RI 2024-2034 semakin sulit diwujudkan pasca kekalahan Demokrat di Pilpres AS Nopember 2016.

Status Jokowi lebih merupakan proksi CSIS dan kelompok jenderal purnawirawan tertentu yang secara politik – historis adalah musuh politik Suharto. Absennya Ahok di pilpres 2019, menyebabkan dukungan China-Demokrat AS dan konglomerat tionghoa di luar kubu Wanandi bersaudara/CSIS terhadap Jokowi menyusut drastis. OTT suap Meikarta (Lippo) oleh KPK adalah salah satu upaya kubu Jokowi-CSIS-Jenderal Binaan Murtopo-Murdani untuk menarik dukungan James Riady dan konglomerat pendukung Ahok untuk mendukung Jokowi.

Manuver KPK terhadap James Riady, memberi sinyal kuat bahwa target berikutnya bisa siapa saja di antara konglomerat pendukung Ahok yang tidak mendukung kemenangan Jokowi. Di sisi lain, manuver KPK ini refleksi kepanikan kubu Jokowi.

Kekuatan pendukung Jokowi sebagaimana diuraikan singkat di atas, sekarang relatif sudah tidak ada lagi. Kekuatan pendukung Jokowi menyusut hingga tinggal 10% dari sebelumnya (2010-2014). Oleh sebab itu, prediksi bahwa Prabowo akan memenangkan pilpres 2019 dengan selisih suara yang besar sangat mungkin terwujud.

Namun, perkembangan terakhir menunjukkan gejala cukup mengkhawatirkan, momentum emas kemenangan Prabowo akan dapat saja kembali hilang. Kemenangan yang sudah di tangan lepas. Bukan semata-mata karena kehebatan pihak lawan , namun lebih merupakan kelengahan dan kelemahan dari timses Prabowo – Sandiaga sendiri. Jika hal ini terjadi, sungguh disesalkan karena tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Kembali terperosok ke lubang yang sama.

Kerugian terbesar bukan terhadap Prabowo atau Partai Gerindra, melainkan pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Suatu hal yang rakyat semua tidak menginginkannya. Rakyat, bangsa dan negara Indonesia dipastikan akan semakin hancur selama 5 tahun ke depan.

Prioritas Prabowo – Sandiaga
Waktu tersisa tinggal lima bulan lagi. Prabowo Sandi sebaiknya mempertimbangkan pengembangan timses sedemikian rupa hingga mencakup seluruh tupoksi (tugas pokok dan fungsi) ideal untuk memenangkan sebuah Pilpres.
Tupoksi tambahan itu meliputi:
Pengamanan terhadap independensi KPU, Bawaslu, KPK, MK, Kejaksaan, Polri, TNI dan seterusnya.
Harus ada sebuah tim yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan netralitas KPU, Bawaslu, KPK, MK, Kejaksaan, Polri dan TNI.

Pada 2014 lalu, para komisioner KPU tersandera oleh banyak kasus akibat menerima suap dari para kontraktor rekanan KPU pemenang lelang pengadaan KPU. Juga penyanderaan tambahan terhadap Ketua KPU dengan ancaman penetapan status tersangka oleh Kejari Padang terhadap Endang istri Husni Kamil Manik Ketua KPU.

Pengakuan almarhum Husni kepada para kerabat sebelum kematiannya, mengenai penyanderaan para komisioner KPU dan lain-lain, saat itu tidak bisa dilontarkan ke publik karena begitu kuatnya pengendalian dan kooptasi kubu Jokowi terhadap media mainstream dan medsos. Pengungkapan itu juga tidak akan diproses hukum karena rezim SBY komit mencegah semua proses hukum yang dapat menghalangi kemenangan Jokowi JK.

Sekarang situasinya berbeda dengan 2014 lalu. Media tidak lagi 100% dikendalikan kubu lawan. Artinya, segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh KPU seharusnya dapat kita cegah. Prioritas utama adalah penetapan DPT 2019. Prabowo harus mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mencegah penambahan 31,97 juta pemilih baru yang diragukan keabsahannya ke dalam DPT 2019.

Penetapan DPT adalah kewenangan KPU berdasarkan UU No.7/2017. Apakah timses sudah melakukan upaya maksimal memberi penguatan dan dukungan kepada KPU agar dapat menepis intervensi pemerintah dan menetapkan DPT sesuai UU?

Apakah sudah ada dari timses yang mengawal dan menjaga KPU agar tetap independen, tidak terjerat kasus hukum khususnya dalam berbagai proyek pengadaan di KPU?

Apakah sudah ada dari timses yang memonitor dan mengawasi perilaku komisioner/pejabat KPU guna memastikan tidak terjadinya kolusi dengan kubu lawan? Dan seterusnya.

Di samping DPT nasional yang harus dipertahankan seakurat mungkin, permasalahan DPT Papua juga sangat mengganggu. Jumlah warga Indonesia di Papua hanya 3,3 juta jiwa dengan jumlah pemilih 1,8 juta jiwa, KPU Papua telah menetapkan DPT Papua 2019 sebanyak 3,5 juta atau lebih 200% dari jumlah yang seharusnya.

Urgensi kehadiran timses dengan tupoksi menjaga independensi KPU harus menjadi concern Bapak Prabowo-Hashim. Urgensi kehadiran timses dengan tupoksi sama terhadap KPK, Bawaslu, MK, Polri dan Kejaksaan juga harus jadi perhatian.

Pada 2013-2014 lalu, 8 hakim MK tersandera kasus hukum. Penyidikan kasus suap Ketua MK Akil Muhtar oleh KPK, menemukan bukti yang cukup untuk menjerat 8 hakim MK lain turut menjadi tersangka suap. Namun, seperti diketahui bersama, faktanya adalah 8 hakim MK saat itu tidak dilibatkan dan tidak dijadikan tersangka oleh KPK. Mereka, 8 hakim MK menjadi sandera KPK dan dipaksa untuk menuruti perintah KPK yaitu memastikan penolakan gugatan paslon pilpres Prabowo-Hatta terhadap kecurangan pilpres 2014.

Modus penyanderaan hakim MK oleh KPK seperti ini harus dipastikan tidak terjadi lagi sekarang pada Pilpres 2019.

Juga harus dipastikan, tidak ada penyanderaan para Kepala Daerah, Komisoner KPU, Kapolri, Bawaslu, tokoh-tokoh kunci di timses PS dll oleh KPK.
Jangan sampai terulang penyanderaan Zulkifli Hasan Bendahara Timses Prabowo Hatta 2014 dan beberapa tokoh kunci timses lalu oleh KPK melalui berbagai kasus korupsi: alih fungsi lahan hutan dll.

Harus ada dari timses yang memastikan KPK independen dalam semua penanganan kasus hukum. Memastikan kasus hukum yang ditangani KPK tidak terkait kepentingan memenangkan petahana. Hal yang sama diterapkan pada Polri dan Kejaksaan.

Untuk memastikan kemenangan Prabowo, kehadiran timses yang khusus menjaga independensi lembaga negara dan pemerintah yang terkait dengan pemenangan pilpres harus direalisasikan secepatnya.

Kasus Ratna adalah contoh kelemahan mendasar timses yang ada sekarang dan ketidakmampuan dalam mengelola sebuah isu. Saya bersyukur banyak pihak di luar timses yang bersedia terlibat untuk membantu membalikkan keadaan.

Prabowo sangat terbantu gerak cepat pendukungnya yang berada di luar timses untuk mengatasi dampak kasus Ratna yang sangat destruktif. Menghancurkan moral pendukung Prabowo. Oleh sebab itu, seluruh jaringan non timses secara cepat dan serempak tanpa diminta turut membantu mengubah opini publik terkait kasus Ratna.

Prabowo seharusnya pasti sudah menyadari kekuatan dahsyat jutaan pendukungnya yang aktif di luar timses, mereka bekerja tanpa pamrih. Semata-mata karena keikhlasan, ketulusan dan kecintaan kepada Prabowo. Ini adalah aset luar biasa, namun sayangnya tidak dikelola dengan baik. Ibarat tanaman, jika tidak dirawat dengan baik, kemungkinan besar mati atau layu. Tidak melihat ada usaha yang signifikan dari Prabowo dan timsesnya untuk merawat jutaan rakyat Indonesia yang setia, cinta, tulus dan ikhlas berjuang bersama Prabowo.

Prabowo sebaiknya sering diingatkan untuk menyampaikan terima kasih, apresiasi, pujian dan sejenisnya kepada puluhan juta bahkan lebih seratus juta rakyat Indonesia yang telah bersama beliau selama ini. Apresiasi itu harus disampaikan secara terbuka dalam setiap kesempatan bicara di depan publik. Ini adalah salah satu contoh terbaik bagaimana memaintain pendukung.

Pada pertarungan pilpres, kandidat butuh semua orang, secara ekstrem dapat diibaratkan timses ideal itu berjumlah 160-190 juta orang. Semua rakyat pemilih.

Ini memang hanya metafora untuk menggambarkan bahwa sebagai capres, Bapak Prabowo butuh dukungan semua orang. Satu musuh terlalu banyak. 100 juta teman belum cukup memastikan Prabowo menjadi Presiden RI 2019-2024. Kanalisasi untuk menampung semua pendukung harus dilakukan.

Untuk timses inti, sebaiknya dibentuk secara khusus tim Alfa hingga tim Zulu dengan tupoksi khusus masing-masing. Sebagai model, timses yang pernah dibentuk SBY pada pilpres 2004 dan 2009 dapat dijadikan contoh. Lebih banyak tim yang bergerak di belakang layar. Tim ini akan lebih efektif dalam mencapai target/tujuan. Di samping mencegah mereka dari sasaran kriminalisasi dan likuidasi kubu lawan.

Maknanya adalah keterlibatan dan partisipasi rakyat sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pilpres.

Salam Indonesia Raya
Indonesia First – MAKES INDONESIA GREAT AGAIN !!

URL Kotak Pandora 28 Derita Rakyat Bahagia Jokowi Terlalu banyak cacat moral, hukum, ekonomi dan politik terjadi selama pemerintahan Jokowi 2014-2019 sehingga kinerja jeblok, korupsi, pelanggaran hukum, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaa…
Batak Modern @BatakModeren
2. Penggunaan uang APBN sebesar p5,22 triliun untuk belanja subsidi listrik yang tidak dialokasikan atau dianggarkan sebelumnya dalam APBN dan APBN P 2017 Dengan kata lain, ada perampokan uang negara sebesar Rp5,22 triliun oleh oknum berkedok pemerintah kotakpandoras.wordpress.com/2018/10/28/der…
Batak Modern @BatakModeren
3. Kolusi Menteri Kominfo dg perusahaan penyelenggara/pengguna hak frekuensi penyiaran sehingga kewajiban para perusahaan penyiaran& telekomunikasi sebesar Rp2,1 triliun yg sejak 2016 menunggak, dengan sengaja tidak dilakukan tagihannya oleh @kemkominfo kotakpandoras.wordpress.com/2018/10/28/der…
Batak Modern @BatakModeren
4. Penggunaan dana Public Service Obligation (PSO) – Universal Service Obligation (USO) BP3TI @kemkominfo Rp9 triliun utk pembiayaan Proyek Palapa Ring, kental KKN Proyek2 tsb dikerjakan oleh perusahaan2 yg anak satu perusahaan induk (Moratelindo) kotakpandoras.wordpress.com/2018/10/28/der…
Batak Modern @BatakModeren
5. Proyek Bandara K Progo Rp 10,2 T Pembebasan lahan dimark up. Merugikan negara Rp1,7 triliun dari Kas BUMN PT Angkasa Pura I (Persero) Pelaksanaan konstruksi Bandara KKN Lelang pertama & ulang, memenangkan PT PP (Persero) yg tdk lolos syarat teknis kotakpandoras.wordpress.com/2018/10/28/der…
Batak Modern @BatakModeren
6. Lebih Rp54 triliun kekayaan negara dibancak koruptor berseragam pamong praja/ aparat Semua korupsi ini hanya dapat dilakukan dg tenang, aman &sejahtera bila perhatian rakyat hingga pilpres mendatang disibukkan dg keonaran ciptaan rezim & antek2nya kotakpandoras.wordpress.com/2018/10/28/der…
Batak Modern @BatakModeren
7. Ini belum termasuk pesta pora narkoba kualitas trbaik sitaan dari FV Sunrise Gloria yg diduga digelapkan sebanyak Rp1,3 ton senilai Rp 3 triliun Bersama Jokowi semua untung & bebas dan pesta pora. Semua bahagia kecuali rakyat dan negara ! kotakpandoras.wordpress.com/2018/10/28/der…

Comment

Bung.A FY @BungFy 29/10/2018 21:02:15 WIB
1x bakar bendera, 3 isue tertutupi., Super sekali ini Mukidi
Login and hide ads.