0
Irene @IreneViena
1. Sdh Rp 180 triliun dikucurkan pemerintah selama 3 tahun terakhir untuk Dana Desa Meliputi 74.957 Desa Bgmn pertanggungjawabannya? Apakah semua sampai ke Desa? Ada lebih 2,000 Desa berpenduduk kurang dari 100 orang Ada ratusan Desa tidak diketahui jumlah penduduknya
Irene @IreneViena
2. Bahkan banyak desa yg tidak punya perangkat Desa, tidak penuhi syarat hukum sbg Desa, namun tetap dicatat sebagai Desa dan diberi bantuan Dana Desa Desa-Desa itu Penduduknya hanya 7-100 orang Siapa penerima? Bgmn peruntukkannya? Siapa penanggungjawabnya? pic.twitter.com/ASaIbRj2j0
Expand pic
Expand pic
Irene @IreneViena
3. Realisasi Dana Desa sudah dilakukan selama 3 tahun, sdh Rp179 triliun dikucurkan dari dana ABPN utk 74,957 masing2 Desa terima Rp800 juta/thn Bgmn hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen Kemendagri/PPDT, Bawasda dll terhadap penggunaan Dana Desa Rp 179 Triliun pada 74,957 Desa?
Irene @IreneViena
4. Khusus Dana Desa pada 2,000 Desa yg tidak penuhi syarat Desa berdasarkah UU, karena tidak ada perangkat Desa, siapa penerima Dana tsb? 2000× Rp800 jutax3 = Rp4,8 triliun ! Bgmn hasil pemriksaan @bpkri @BPKPgoid @itjenkemendes @Kemendagri_RI dll?
Irene @IreneViena
5. Mengapa bisa terjadi pencatatan dan pengakuan status Desa terhadap Desa Kamai yang hanya berpenduduk 7 jiwa? pic.twitter.com/AzcfwYqxDU
Expand pic
Irene @IreneViena
6. Semua rakyat setuju desa diberdayakan. Dikucurkan Dana APBN sebesar2nya, asal berguna bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan desa Rp180 triliun selama 3 tahun terakhir dikucurkan, apakah hasil nyata yg positip yg dilaporkan pemerintah? Rp180 triliun itu uang rakyat
Irene @IreneViena
7. Presiden/pemerintah yg ceroboh menghamburkan Rp180 triliun uang pajak rakyat utk kepentingan terselubung tanpa akuntabilitas, tdk jelas penerima dan penggunaannya, adalah pemerintah/presiden Sontoloyo Rp1 pun uang negara harus jelas pertanggungjawabannya
Irene @IreneViena
8. Pemerintah Jokowi adalah pemerintah nekad, terbukti sering melanggar konstitusi dan UU Contoh terakhir, TANPA ada dasar hukumnya, pemerintah Jokowi menaikkan belanja subsidi listrik dlm APBN 2017 sebsar Rp 5,2 Triliun ! Rp. 5,220,000,000,000 ini korupsi pemerintah Jokowi pic.twitter.com/47hITYPFkf
Expand pic
Irene @IreneViena
9. Jangan anda sangka penambahan belanja Rp5,220,000,000,000 ini subsidi untuk rakyat. Salah besar ! Subsidi Rp5,22 triliun ini dinikmati oleh oknum PLN, Pertamina, Pembangkit Swasta, Pemasok Batubara/BBM, oknum kemen BUMN dll Bukan untuk rakyat pelanggan listrik . , pic.twitter.com/LlhTKioeYN
Expand pic
Irene @IreneViena
10. Contoh terbaru berikutnya, kementerian hoax eh salah, kementerian infokom dgn sengaja tidak menagih hak pemerintah sebesar Rp2 triliun dari izin penggunaan frekuensi dan Penyiaran dari TV2 swasta, Perusahaan Telpon Seluler dl Ini korupsi di @kemkominfo . pic.twitter.com/mDxVXkoW6b
Expand pic
Irene @IreneViena
11. Terkait penyalahgunaan Dana Desa, perhitungan sementara kami, terdapat indikasi korupsi sebesar Rp 34 triliun Ini korupsi super ugal2an bro @KPK_RI Jangan recehan yg kalian tangkap Jangan pesanan kepentingan pilpres saja yg kalian urus Negara ini bocor bocor bocor !
Irene @IreneViena
12. Presiden Jokowi tidak salah. Wajar beliau memanfaatkan sebesar2nya uang rakyat dari APBN dan utang dari IMF - Bank Dunia dll utk kepentingan politiknya trutama menyelamatkan peluangnya yg semakin menipis di Pilpres 2019 Yg salah adalah @DPR_RI sbg pengawas dan @KPK_RI
Irene @IreneViena
13. Sama kayak ormas radikal banser yg kerjanya memprovokasi, bikin rusuh, presekusi dll ..wajar. Mereka dibayar. Mereka butuh makan. Yg salah adalah Polri dan pemerintah yg tdk mencegah kejahatan Banser dan tdk membubarkan banser ormas radikal Utk apa Polri, Pemerintah ada?
Irene @IreneViena
14. Jika pemerintah, polri, KPK, DPR dll tidak berfungsi atau malfungsi, apalagi menyimpang dan melanggar hukum, yg salah adalah rakyat pemilih. Sdh tahu bobrok integritas, moral, kinerja, kok dipilih? Kebodohan itu mahal harganya. Kesalahan itu membawa kerusakan pada negara
Irene @IreneViena
15. Jika anda ingin para oknum perusak negara ini diadili, anda harus hati2 dan cerdas dalam memilih wakil rakyat dan presiden pada 2019 yad Namun, jauh sebelum itu, anda harus pastikan bahwa pemenang pemilu/pilpres tidak ditentukan oleh suara siluman 32 juta siluman masuk DPT
Irene @IreneViena
16. Berhentilah jadi rakyat bodoh, apatis, penakut, munafik Negara ini milik kita, rakyat Indonesia Lebih jauh lagi negara ini titipan dari the founding fathers kita utk anak cucu kita Jgn biarkan siluman, mafia pemilu/pilpres, boneka asing, bandit2, para sontoloyo merusaknya
Irene @IreneViena
17. Rezim ini terus menerus meneror, mengadudomba, memecahbelah, membodohi, menipu, merampok, menindas, menzalimi rakyat dan bangsa Indonesia Katakan cukup kepada mereka ! Jakarta sdh kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Tapi Indonesia belum 5 tahun kita dijajah proksi aseng asing
Irene @IreneViena
Semua Partai dan Capres harus punya Data Jumlah Penduduk Per Desa / Kelurahan Se Indonesia Lebih 2200 halaman Tapi sangat bermanfaat utk cegah korupsi, pencurangan pemilu pilpres dst scribd.com/doc/103483601
URL Scribd 2 Penduduk Indonesia Menurut Desa SP 2010 Penduduk Indonesia Menurut Desa SP 2010

Comment

Login and hide ads.