0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
baleg Totok D @Fraksi_PAN #jatim5: Rapat baru dihadiri oleh 23 anggota baleg daei 74 anggota yg ada sehingga rapat belum memenehi kuorum. Oleh krn itu rapat saya skors selama 2 menit
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Totok D @Fraksi_PAN #jatim5: Agenda rapat pada hari ini adalah: 1. Pengantar rapat 2. Pandangan menkumham 3. Pandangan DPD RI 4. penutup Apabila ada hal hal yg masih perlu didiskusikan akan kami perpanjang waktunya
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Totok D @Fraksi_PAN #jatim5: Dari 50 prolegnas pada th 2018, tdpt 31 RUU yg disediakan oleh DPR, 16 RUU disiapkan oleh pemerintah, dan 3 RUU oleh DPD RI
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Totok D @Fraksi_PAN #jatim5: status RUU yg diajukan DPR: 1. RUU yg telah disahkan menjadi UU ada 1 2. RUU yg telah selesai harmonisasi ada 1 3. RUU dalam Proses harmonisasi ada 2
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Totok D @Fraksi_PAN #jatim5: Kita berharap dari 45 RUU ada yg dapat diselesaikan pembahasanya sampai dengan bulan Desember 2018
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Totok D @Fraksi_PAN #jatim5: sampai saat ini baleg DPR sudah menerima 16 usulan RUU dari setiap komisi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Totok D @Fraksi_PAN #jatim5: Prioritas RUU dlaam prolegnas 2018 adalah: 1. RUU yg masih dalam tahap pembicaraan tingkat 1 2. RUU yg sudah selesai harmonisasi 3. RUU yg sedang dalam tahap penyusunan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Yasona, Menkumham: saya berharap kepitusan rapat ini dapat menghasilkan RUU yg bermanfaat bagi rakyat Indonesia
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Yasona, Menkumham: RUU yg telah disahkan menjadi UU diantaranya adalah 1. RUU tntg kepalangmerahan yg sudah disahkan menjadi UU no 1 th 2018 2. RUU tntg penetapan PP 3. RUU tindak pidana terorisme 4. RUU tntg Karantina kesehatan 5. RUU mengenai PNBP
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Yasona, Menkumham: RUU yg menjadi usulan pemerintah diantaranya dalah: 1. RUU tentang Mahkamah Konstitusi 2. RUU tntg BPK 3. RUU tntg bea materai
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Yasona, Menkumham: Dalam konteks penyusunan prolegnas 2019 hal yg menjadi fokus pemerintah adalah tanggung jawab kita dalam mempercepat penyelesaian RUU yg kita rencanakan pada 2018 silam
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Yasona, Menkumham: RUU tntg hukum acara perdata kami usulkan demi membangun hukum zaman peninggalan kolonial dan membangun kodifikasi yg bersifat unifikasi, sehingga pengaturan mengenai hukum acara perdata tidak hanya ada dlm HIR dan RBG yg dapat menjadi hukum formil
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Yasona, Menkumham: marilah kita tingkatkan komitmen antara DPR dan DPD dalam membentuk penyusunan RUU yg bermanfaat bagi rakyat Indonesia
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Penyerahan dokumen RUU Prolegnas oleh Menkumham mewakili pihak Pemerintah pic.twitter.com/2BBhZEb6UB
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg DPD RI: Semoga hubungan legislasi antara pemerintah, DPR, dan DPD dapat terus berjalan dengan baik
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg DPD RI: Kami mencatat pernasalahan implementasi Prolegnas 2018, yaitu: 1. Masih adanya UU yg baru disahkan namun sudah diajukan ke MK untuk dilakukan judicial review 2. Realitas UU berbanding terbalik dengan RUU yg diharapkan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#BALEG DPD RI: ditahun 2018 ini DPD membuat RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Kami sampaikan draft RUU Perlindungan Masyarakat Adat yang sesang dibahas di baleg.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg DPD RI: untuk itu sesuai dgn aspirasi daerah yg kami terima, kami usulkan 6 RUU ditahun 2019 dan 3 RUU yang sudah menjadi prioritas ditahun 2018.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg DPD RI: DPD sbg salah satu lembaga legislasi siap membantu pembahasan RUU di tingkat pertama untuk segera dibahas menjadi UU
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg DPD RI: Dari 27 RUU di tahap pembicaraan tingkat 1 ada 15 RUU yg mencakup lingkup kewenagan DPD, yaitu: 1. RUU Pertanahan 2. RUU Karantina hewan 3. RUU Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 4. RUU pertembakauan 5. RUU wawasan nusantara..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg DPD RI: 6. RUU ekonomi kreatif 7. RUU wawasan nusantara 8. RUU Hak masyarkat adat 9. RUU pertambangan dan minerba, 10. RUU sumber daya air 11. RUU koperasi 12. RUU konservasi SDA 13. RUU ASN DPR harusnya bisa dilibatkan psl 22d ayat 2 UUD
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg DPD RI: Pembuatan legislasi harus berpihak pada daerah, sehingga seharusnya DPD dapat dilibatkan dalam ke-15 penbahasan RUU tsb. Karena sesuai amanah Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, DPD mempunyai kewenangan untuk dilibatkan dlaam pembahasan RUU yg menjadi prolegnas
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg DPD RI: Kami berpendapat bahwa polegnas harus berdasarkan hal yg penting dan mendesak, sehingga pembentukanya harus memperhatikan aspek realitas dlm masyarakat
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#BALEG Rieke @PDI_Perjuangan #jabar6: terutama prioritas di 2019 kami harapkan tidak terpisahkan dari DPD RI dan DPR RI dan mudah-mudahan kita terpilih lagi agar bisa diperjuangkan.
Load Remaining (28)

Comment

Login and hide ads.