0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman K. @PDemokrat #jabar8 membuka rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan ANRI pukul 14:37 WIB
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman K. @PDemokrat #jabar8: untuk masa reses kali ini adalah 3 bulan dan pasti banyak temuan di lapangan. Sehingga catatan pertama, yg hadir dalam kunker adalah para eselon 1. Kedua, mohon disampaikan dari sekarang objek dari daerah yang akan nanti dikunjungi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman K. @PDemokrat #jabar8: misalkan Kemendagri, banyak aduan di kabupaten bahwa reformasi birokrasi mulai luntur. Banyak hal yang tentu menjadi kritikan dr bupati dan walikota yg menganggap seakan-akan bahwa kebijakan ini tumpul
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman K. @PDemokrat #jabar8: kami ingin hasil kunjungan reses komisi tidak hanya menjadi dokumen dan catatan namun menjadi suatu yang tidak terpisahkan dan dapat ditindaklanjuti.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman K. @PDemokrat #jabar8: adapun 3 provinsi yang dikunjungi yaitu ke Lampung, Kalbar, dan NTT. Seharusnya liasion officer diundang dan nanti harus diundangkan kembali.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman K. @PDemokrat #jabar8: ini pertama kali rapat koordinasi dan jadikan langkah awal untuk menciptakan hal yang lebih baik dan mencapai tujuan dari daerah tersebut.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemen-ATR BPN: kementerian ini banyak sekali anggarannya karena apapun juga kita tidak bisa berjalan sendiri. Kami hanya menyampaikan kesiapan dan apa yang kita kunjungi, kami akan siapkan bahan2nya.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemen-ATR BPN: mohon maaf sekjen tidak hadir karena ada rapat membahas RUU Pertanahan yang dijadwalkan memang mengundang lembaga yang terkait.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemen-ATR BPN: untuk kunjungan ke 3 provinsi, kami sepakat dan menyanggupi untuk seluruh kegiatan dan memang di lapangan terkait kesiapan masyarakat yaitu kesadaran masyarakat untuk memasang tanda-tanda batas dan menjelaskan tanah yg bersertifikat untuk ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemen-ATR BPN: ... kepentingan bersama. Di Kalimantan Barat, untuk kawasan hutan banyak hal yang kalau tidak ada koordinasi baik maka banyak yang akan tersandera hukum. DI NTT, mungkin kami secara umum, ekonominya bisa ditingkatkan dan mencapai target ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemen-ATR BPN: ... yang dimaksimalkan.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemen-ATR BPN: saya cukup optimis kalau kerja sama kita akan baik dan kita bisa selesaikan masalah-masalah yang terjadi dan mengajukan penyelesaiannya di Jakarta. Saya sampaikan salam dari sekjen dan menteri yang tidak hadir hari ini.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemendagri: untuk kemendagri, sebagaimana diketahui untuk otonomi daerah, Kemendagri memegang fungsi pembinaan dan pengawasan. Namun untuk teknis, berada di bawah dirjen teknis. Utk pengawasan dan pembinaan di kab/kota berada di bawah gubernur.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemendagri: pemda melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemendagri: NTT dan Kalbar dipimpin oleh gubernur baru dan Lampung masih dipimpin oleh gubernur petanahan. Hal2 yang berkaitan dengan kewenangan kemendagri adalah pelayanan dimana skrg pemerintah sdg giat mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, pelayanan ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemendagri: ... di daerah sedang dikolaborasikan dengan teknologi seperti OSS utk perizinan. Kemudian, Pak Presiden membentuk satgas untuk percepatan perusahaan. Setelah izin dari OSS sudah selesai, maka satgas akan menyediakan fasilitas agar cepat dilaksanakan.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemendagri: untuk pelayanan publik, banyak ditentukan oleh kemampuan pemda dan bisa dijadikan objek kunker di daerah maju dan di daerah yang belum, dapat dilakukan.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemendagri: seluruh pelayanan daerah harus satu pintu. Hambatan terbesar adalah infrastruktur dan kami tetap mengontrol setiap daerah untuk infrastruktur terkait sistem online. Kemudian, hambatan kedua adalah regulasi dan kalau ada perda yang menimbulkan ...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemendagri: ... perizinan berkepanjangan, maka Kemendagri berwenang untuk hal tersebut.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemendagri: kemudian harus dilakukan penataan kembali kewenangan urusan pemerintah.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemendagri: jadi itu hal-hal yang akan didiskusikan saat kunker dan insya Allah kami dari Kemendagri akan ikut dalam kunjungan kerja tersebut.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman K. @PDemokrat #jabar8: menurut sy, akan lebih baik kalau kita menempatkan semuanya pada tempat yang tepat sehingga banyak temuan di provinsi yang akan menjadi objek kunjungan kerja.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Herman K. @PDemokrat #jabar8: tanggal 1 November akan dilakukan kunker dan mohon ada ringkasan 1-2 halaman dan diintegrasikan kepada sekretariat untuk menjadi bahan saat kunjungan kerja.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemen-PANRB: kami menyambut baik inisiatif komisi 2 mengadakan rapat koordinasi dan siap untuk mendukung hal ini. Ini juga suatu kesempatan baik dimana bisa melihat implementasi kebijakan kementerian di daerah.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Kemen-PANRB: mengenai implementasi akuntabilitas di daerah menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi akuntabilitas di daerah. Kami juga akan menyiapkan hal2 yang dibutuhkan daerah termasuk pengadaan CPNS.
Load Remaining (53)
Login and hide ads.