0
KONTRAS @KontraS
Hai! Dimulai hari ini, KontraS akan 'nyicil' mengeluarkan Laporan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan @Jokowi – Jusuf Kalla. Sbg permulaan, ayo kita #throwback dulu ke janji manis @jokowi pd tahun 2014 silam, ketika baru terpilih sbg Presiden RI. Siapa #masihingat? #4thJkwJk pic.twitter.com/Id2RRQ6RJO
Expand pic
Expand pic
KONTRAS @KontraS
Hari ini, H-2 sebelum laporan utuh #4thJkwJk kami diluncurkan pada Jumat mendatang, kami akan bahas terlebih dahulu sektor Hak-Hak Fundamental. Ayo simak, berangkat dari grafik jumlah peristiwa pelanggaran Hak Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi sepanjang @jokowi menjabat. pic.twitter.com/kjlulQyIEx
Expand pic
KONTRAS @KontraS
Kasus-kasus pembungkaman kebebasan berekspresi dan pelarangan atas kebebasan berkumpul seringkali dihadapi oleh kelompok-kelompok yang terstigmakan, seperti pembubaran diskusi mahasiswa Papua atau diskusi-diskusi mengenai peristiwa 1965. #4thJkwJk
KONTRAS @KontraS
KontraS menemukan adanya serangkaian tindakan represif dari pihak berwenang terhadap upaya-upaya untuk membongkar secara kritis peristiwa 1965. Ini merupakan bukti bahwa warisan totalitarian dari rezim Orde Baru masih bercokol. #4thJkwJk
KONTRAS @KontraS
3 pola berulang KontraS amati: (1) restriksi APH yg tak terukur, (2) pembatasan hak berkumpul diarahkan khusus kpd kelompok2 sipil yg sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusinya (3) ketiadaan mekanisme akuntabilitas negara yg mampu memberikan keadilan kpd korban. #4thJkwJk
KONTRAS @KontraS
Masih di sektor Hak-Hak Fundamental, kali ini kita berlabuh ke pembahasan mengenai isu Hukuman Mati. Beginilah peta sebaran wilayah vonis Hukuman Mati di Indonesia. #4thJkwJk pic.twitter.com/cMeE80Ixox
Expand pic
KONTRAS @KontraS
Pada periode 2015 – 2018 KontraS mencatat terdapat 152 kasus pidana yang divonis mati oleh lembaga peradilan di Indonesia, diantaranya terdapat 51 kasus pembunuhan dan 101 kasus narkotika. #4thJkwJk pic.twitter.com/BcDtitUOC5
Expand pic
KONTRAS @KontraS
Pemerintahan Jokowi – JK sangat gencar dalam penerapan hukuman mati terutama dalam kasus narkotika. Padahal bila dilihat lagi, terpidana hukuman mati hanya terlibat sebagai kurir atau pengedar narkotika saja, tetapi tidak pernah mencapai aktor intelektual lainnya. #4thJkwJk
KONTRAS @KontraS
Eksekusi hukuman mati pelaku/operator peredaran narkotika otomatis memutus sumber informasi tersebut sehingga dapat menyulitkan pembongkaran kasus yang lebih luas dan sistemik lagi. #4thJkwJk
KONTRAS @KontraS
Penerapan hukuman mati sangatlah berisiko untuk diterapkan di Indonesia di mana akses bantuan hukum saja masih minim tersedia. Hukuman mati bersifat irreversible (tidak dapat diubah) sehingga sangat berbahaya untuk diterapkan di tengah sistem peradilan yang masih korup. #4thJkwJk
KONTRAS @KontraS
Di isu penyiksaan, begini chart Pelaku Praktik Penyiksaan tahun 2014-2018. Sementara selama kurun waktu 4 tahun, kurang lebih 870 orang menjadi korban penyiksaan dengan rincian 752 orang luka-luka dan 118 tewas. #4thJkwJk pic.twitter.com/GAsxVFafI4
Expand pic
KONTRAS @KontraS
Berdasarkan catatan KontraS sejak tahun 2014 - 2018, peristiwa pelanggaran Kebebasan Beribadah dan Berkeyakinan yang terjadi ialah sejumlah 488 peristiwa. Berikut ini grafik peristiwanya. #4thJkwJk pic.twitter.com/KELceu3Kwh
Expand pic
KONTRAS @KontraS
Ketidakberdayaan pemerintahan @Jokowi-JK dalam memahami akar permasalahan sebuah kasus menjadi persoalan sendiri yang mengakibatkan impunitas terhadap tindak diskriminatif kpd kelompok minoritas agama. Terlebih dengan masih berlakunya sejumlah kebijakan yang represif. #4thJkwJk
KONTRAS @KontraS
Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu seri tweet #4thJkwJk untuk sektor Hak-Hak Fundamental. Stay tuned terus! Besok kami akan paparkan lagi kisi-kisi Laporan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan @Jokowi – Jusuf Kalla dengan fokus isu yang lain lagi. #4thJkwJk pic.twitter.com/t7iJudb7dL
KONTRAS @KontraS
Hai! Berjumpa lagi dengan KontraS yang akan kembali 'nyicil' membahas Laporan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan @Jokowi – Jusuf Kalla. Sore ini, kita akan membahas isu Sumber Daya Alam. Sebelumnya, kita #throwback dulu ke janji manis @jokowi pada tahun 2015. #4thJkwJk pic.twitter.com/TcyEMy5rtM
Expand pic
KONTRAS @KontraS
#Masihingat kasus kebakaran hutan besar pada 2015? Meski pada 2016, Polisi menerbitkan SP-3 terhadap 15 perusahaan yang diduga kuat terlibat, namun masih terdapat 'kemandulan' akan penegakan hukum dalam kasus2 karhutla yg berkaitan dgn korporasi. #4thJkwJk
KONTRAS @KontraS
Soal isu pembangunan. Pengaduan yg masuk ke KontraS banyak mengungkapkan persoalan ganti rugi yg tidak sesuai. Sosialisasi kerap tidak dilakukan, bahkan pembangunan2 tsb kerap merusak lingkungan, seperti di Kendeng, waduk Jatiluhur, NYIA Kulon Progo, BIJB Kertajati, dsb #4thJkwJk
KONTRAS @KontraS
Untuk isu Reforma Agraria, semestinya narasi reforma agraria melampui legalisasi aset dan membagi-bagikan sertifikat hak atas tanah. Program reforma agraria yang dibuat pemerintah berpotensi meningkatkan monopoli hak atas tanah oleh perusahaan swasta. #4thJkwJk
KONTRAS @KontraS
Bukan tidak mungkin, bilamana para petani membutuhkan biaya, pilihan alternatifnya adalah mengagunkan sertifikat hak atas tanah tersebut kepada pihak perbankan, jika tidak mampu membayar maka para petani terjebak oleh utang dan timbul siklus kemiskinan baru. #4thJkwJk
KONTRAS @KontraS
Sepanjang 2015-2016, terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 kepala keluarga petani. Setidaknya 455 petani dikriminalisasi, 229 petani mengalami kekerasan dan 18 orang tewas. #4thJkwJk
KONTRAS @KontraS
Di tahun 2015 kasus okupasi lahan meningkat secara signifikan dan terus meningkat hingga puncaknya ditahun 2017 dengan temuan 71 peristiwa okupasi lahan di berbagai daerah hampir diseluruh pulau di Indonesia. Simak grafiknya. #4thJkwJk pic.twitter.com/XNDbr0fwCZ
Expand pic
KONTRAS @KontraS
Melalui grafik ini, tergambar bahwa peristiwa Okupasi Lahan terbanyak di tahun 2017 sebanyak 141 peristiwa didalangi oleh perusahaan swasta, sedangkan ditahun-tahun lainnya peristiwa cenderung statis tetapi perusahaan swasta masih dominan sebagai pelaku. #4thJkwJk pic.twitter.com/D5nW6ZvrLx
Expand pic
KONTRAS @KontraS
Kriminalisasi menyasar kelompok2 rentan yakni petani, nelayan dan kelompok warga yang menolak tindakan sewenang-wenang aparat keamanan dan perusahaan swasta. Beberapa aktivis lingkungan dan kelompok pembela hak asasi manusia juga kerap menjadi korban kriminalisasi. #4thJkwJk pic.twitter.com/OFE4Cmp61v
Expand pic
Expand pic
Expand pic
KONTRAS @KontraS
Wokeh, segini dahulu perihal isu Sumber Daya Alam dari Laporan Evaluasi KontraS terhadap 4 Tahun Kinerja Pemerintahan @Jokowi – Jusuf Kalla yang LENGKAPNYA AKAN DILUNCURKAN JUMAT 19 OKT 2018. Oiya, nanti malam kita akan ngobrol lagi #4thJkwJk terkait Sektor Kebijakan. Stay tuned!
Load Remaining (15)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.