Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Tersangka Suap Perizinan Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, dan 8 orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap
breakingnews berita bekasi Indonesia bupati crime kpk Korupsi law hukum
0
Koran Sulindo @koransulindo
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Tersangka Suap Perizinan Meikarta - koransulindo.com/bupati-bekasi-… pic.twitter.com/VAoYZXAYtu
Expand pic

Koran Sulindo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, dan 8 orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan gelar perkara, sebelum 1×24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji pada Bupati Bekasi dan kawan-kawan terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018) malam, seperti dikutip antaranews.com.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 9 orang sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP) serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), diduga sebagai pemberi suap.

Billy Sindoro adalah adik kandung Eddy Sindoro yang menyerahkan diri ke KPK pada Sabtu (13/10/2018) lalu, setelah buron sejak 2016.

Sedangkan diduga sebagai penerima adalah Neneng Hassanah Yasin (NNY), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

“Diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” katanya.

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

“Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu: Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT,” katanya.

KPK menduga realisasi pemberian sampai saat ini sudah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan.

Baca Selengkapnya : https://koransulindo.com/bupati-bekasi-dan-petinggi-lippo-tersangka-suap-perizinan-meikarta/

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.