1

PERS RILIS
BAMBANG WIDJOJANTO TERHADAP LIPUTAN INVESTIGASI INDONESIALEAKS SOAL BUKTI KETERLIBATAN TITO DALAM KASUS SUAP YANG BARANG BUKTINYA DI SOBEK OLEH PENYIDIK KPK YANG BERASAL DARI POLRI
“Pimpinan KPK harus Introspeksi & Tindaklanjuti Hasil Investigasi
Indonesialeaks
Rekan-rekan jurnalis, setelah membaca liputan investigasi bersama media yang tergabung di Indonesialeaks terkait dugaan aliran korupsi dan kongkalikong penegak hukum di negeri tercinta ini. Saya merasa perlu memberikan catatan dan statemen kritis terhadap hal tersebut. Berikut beberapa point statemen saya:

  1. “Duuaar”, dentuman itu menggelegar, merobek-robek dan melumat nurani keadilan, nyaris lebih dahsyat dari gempa dan tsunami yang terjadi di Palu-Donggala takala Indonesialeaks merilis hasil investigasinya yang diduga melibatkan para petinggi penegak hukum di republik tercinta ini dan indikasi kongkalingkong untuk menutupi rekam jejak kasus ini.
  2. Tak hanya buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR yang memuat indikasi transaski kejahatan tapi juga fakta adanya tindakan merobek 15 lembar catatan transaksi “jadah” atas buku bank serta sapuan tip-ex di atas lembaran alat bukti. Kasus penyuapan atas Paskalis Akbar oleh Basuki Hariman. Yang melegakan, kejadian itu juga diketahui penyidik KPK lainnya serta terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK pada tanggal 7 April 2017.
  3. Tak pelak lagi, perobekan atas buku bank sampul merah PT Impexindo Pratama karena buku itu berisi catatan pengeluaran perusahaan pada 2015-2016 dengan jumlah Rp 4,337 miliar dan US$ 206,1 ribu, salah satu motif utamanya, diduga, ditujukan untuk menggelapkan, meniadakan dan menghapuskan nama besar petinggi penegak hukum yang mendapatkan transaksi ilegal dari perusahaan milik Basuki Hariman.
  4. Yang lebih mengerikan seolah menghancurkan wajah dewi keadilan, Barita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik KPK, Surya Tarmiani pada 9 Maret 2017 yang memuat keterangan saksi Kumala Dewi Sumartono yang membuat rincian catatan laporan transaksi keuangan dalam kapasitasnya sebagai Bagian Keuangan CV Sumber Laut Perkasa, justru tidak ada di dalam berkas perkara. Yang tersebut di dalam berkas perkara jutsru BAP dari pelaku yang diduga menyobek 15 lembar transaksi jadah itu;
  5. Padahal BAP yang dibuat penyidik Surya itu, memuat keterangan adanya 68 transaksi yang tercatat dalam buku bank merah atas nama Serang Noor dan ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Kepolisian RI. Indonesialeaks menyatakan “Tertulis dalam
    dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki, langsung maupun melalui orang lain”, baik ketika menjabat sebagai kapolda Metro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016 maupun ketika sudah dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI.
  6. Yang harus dipersoalkan dalam seluruh kekisruhan ini, dimana posisi hukum dan nurani keadilan dari komsioner KPK yang sekaligus Pimpinan KPK. Kejahatan yang paling hakiki dengan derajat luar biasa terjadi didepan mata, hidung dan telinga mereka, tapi Pimpinan KPK “tinggal diam”, “mati” akal-nurani keadilannya dan “mati suri” . Yang tidak bisa dimaafkan dan sulit untuk dimengerti, Pimpinan KPK dapat dituding telah secara sengaja menyembunyikan dan juga melakukan kejahatan yang sekaligus merusak kehormatan dan reputasi Lembaga KPK yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah sehingga dapat dipercaya rakyat serta menjadi “pelepas dahaga harapan”.
  7. Tidak ada pilihan lain, Pimpinan KPK harus segera “bangkit”, bertindak “waras” dan “menegakan keberaniannya”, jangan lagi mau “dipenjara” ketakutannya sendiri untuk melawan kejahatan yang makin sempurna. Tidak bisa lagi ada upaya sekecil apapun untuk menyembunyikan “kebusukan” yang tengah terjadi apalagi melakukan kejahatan. Misalnya, menyatakan bahwa kedua penyidik KPK yang diduga melakukan perbuatan penghilangan barang bukti telah dihukum berat dengan mengembalikan ke instansi kepolisian dan fakta yang sebenarnya tak muncul dipemeriksaan pengadilan.
  8. Perlu diajukan pertanyaan yang lebih teliti, apakah betul sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Internal KPK atas kasus di atas? Apakah benar, hasil pemeriksaan dari Pengawas Internal telah disampaikan pada Pimpinan untuk kemudian diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Pertimbangan Pegawai. Jika hal iktu tidak benar maka Pimpinan KPK telah secara sengaja tak hanya “menyembunyikan” kejahatan tapi juga “melindungi” pelaku kejahatannya dan “memanipulasi” proses pemeriksaan yang seharusnya sesuai fakta yang sebenarnya serta sekaligus melakukan kejahatan.
  9. Tindakan penyidik KPK yang diduga merobek 19 catatan transaksi adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya menggunakan kewenangan untuk kepentingan di luar KPK (Pasal 1 angka 9 jo Pasal 5 huruf a dan k) dan dapat dikualifikasi sebagai Pelanggaran Disiplin Berat sesuai Pasal 8 hurug g, l, dan n dari Peraturan KPK No. 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK. Jika merujuk pada Pasal 8 huruf s jo Pasal 11 peraturan di atas, tindakan itu dapat dikualifikasikan perbuatan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana (setidaknya merintangi proses pemeeriksaan atau obstruction of justice) dan telah timbul kerugian maka harus dikenakan pasal pidana selain mengganti kerugian yang timbul bukan sekedar mengembalikan ke instansi asalnya.
  10. Saya mendesak, Ketua KPK Agus Raharjo, tidak lagi “bersilat lidah” dengan menyatakan pemulangan itu merupakan bentuk sanksi berat dengan menyatakan “Itu sanksi berat yang bisa diberikan terhadap pegawai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga lain”. Pimpinan KPK berhentilah “bertameng” kenaifan karena sudah sangat menyebalkan . Saatnya Dewan Etik dibuat dan ditegakkan karena ada indikasi sebagian Pimpinan KPK telah mengetahui kejahatan yang terjadi tapi justru “menyembunyikan” dan berpura-pura tidak tahu atau setidaknya melakukan tindakan yang tidak patut yang seharusnya menegakan nilai-nilai dasar KPK (integritas, keadilan, profesionalitas, kepemimpinan dan religiusitas) tapi justru mengingkarinya sebagaimana tersebut di dalam alenia keempat dan kelima Peraturan KPK tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.
  11. Kini, Pimpinan KPK tengah “diuji” dan publik diseantero republik sedang mengamati, apakah masih punya “sedikit” nyali untuk membongkar kasus ini hingga tuntas, setidaknya memanggil dan memeriksa Tito Karnavian yang kala itu menjabat berbagai jabatan penting di republik ini untuk mendapatkan konfirmasi sesuai klaim dari Muhammad Iqbal selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri saat itu, membantah aliran dana kepada Tito dengan menyatakan “catatan dalam buku merah itu belum tentu benar”. Karena itu mari kita cari kebenaran dengan menggunakan hasil investigasi dari Indonesialeaks ini.
    Demikian beberapa point statemen terkait kolaborasi liputan Indonesialeaks. Jika rekan-rekan jurnalis ingin wawancara lebih lanjut silahkan mengirim pertanyaan melalui pesan Whatsapp ke nomor saya.
    Kontak Person: Bambang Widjojanto ( +62816-1488-182 )
Romli Atmasasmita @romliatma
membaca press release BW terkait kasus BH dl prkr pt SLP jika benar mk pimp kpk dn penyidik trkait hrs diberhentikan krn tlh melanggar UUKUHP, KUHAP dn UU KPK
Romli Atmasasmita @romliatma
setiap penyelenggara negara yg menerima aliran dana dr siapapun dn mengetahui bhw dana itu bukan haknya mk ybs dianggap dgn sengaja memperkaya diri scr tidak sah!
Romli Atmasasmita @romliatma
pimpinan kpk hrs berkeras u mengusut ks brg bukti yg "dihilangkan" dr berkas prk suap PT SKL
Romli Atmasasmita @romliatma
temuan barbuk merah dn bap kabag keu pt SLP dpt dijadikan bukti yg membantu BH u PK bhw tlh terjadi penerapan hk acara yg keliru al bap trkait barbuk cacat hk sdgk bap bagian integral dr srt dakwaan
Romli Atmasasmita @romliatma
sy sbg warga msyrkt yg prihatin thdp msl integritas dn akuntabilitas Lembaga Penegak Hukum menuntut tggjwb KPK u trbuka kpd publik menjelsskan ks bap terkait barbuk dok merah prkr SLP yg hilang dr srt dakwaan prkr BH- vide UU KPK
Romli Atmasasmita @romliatma
ks suap pasti ada active dn passive bribery. jika bap saksi kunci tercantum penerima mk hrs tercantum dl srt dakwaan dn tuntutan penyidik / jpu dilarang menghilangkan satupun penerima suap sekalipun tercatat > dr satu
Romli Atmasasmita @romliatma
penyidik dn penuntut scr hk hrs bertggjwb atas pelanggaran hk acara pidana tsb dn mrk tdk boleh lolos dr jeratan hk krn tlh melanggar uu dn meciderai proses peradilan yg "fair and impartial" baik Pimpinan KPK dn Instansi Asal Penyidik bertggjwab penuh! tdk adil u yg lain
Romli Atmasasmita @romliatma
mengungkap "white collar criminals" perlu ketegasan kepala pmthn dn petinggi penegak hk jika tdk akan timbul yg disbt "govermental crimes".
Romli Atmasasmita @romliatma
dr hk pembuktian formil ks dok merah sdh closed; dr pembuktian materiel belum final krn prkr BH bkn materiel evidence u menemukan kebenaran materiel tetapi snapshot ttg org2 tertentu pelaku korupsi tdk u semuanya!
Romli Atmasasmita @romliatma
adakah terobosan hk u ks "buntu" dokumen merah?? ada jika 1) BH buat affidavit bhw ybs prrnah suruh bag keu pt slp berikan uang pd TK;2) slh satu penyidik ybs akui perbuatan hilangkan dok merah;3) BH ajukan PK dgn alasan kekeliruan penerapan hk acara dn uu tppu
Romli Atmasasmita @romliatma
ks BH sehrsnya diterapkan uu tppu jika penyidik ketahui trdpt aliran dana hsl korupsi ke mana2 knp kpk hanya fokus pd suap saja( psl 5 dn psl 11 uu tppu)? kpk sehrsnya terapkan psl 3,4 dn 5 uu tppu stlh minta bantuan ppatk seblmnya ?? penyidik kpk tlh "menutup" fakta hk tsb!
Romli Atmasasmita @romliatma
dlm ks BH penyesatan bukti dn bap terkait dok merah tlh terjadi sejak penyidikan sd dgn pembuatan surat dakwaan di kpk dn hakim tdk berdaya u ungkap kebenaran materiel krn hanya tergantung fakta2 hk yg dituntut jaksa kpk dsr kuhap!
Romli Atmasasmita @romliatma
logika SD yg bisa menerima kata2 BH bos besar pt slp bhw ybs tdk suruh bawahan u berikan dana kpd TK dgn nilai milyaran?? melawan akal sehat.
Romli Atmasasmita @romliatma
jika penegakan hk diartikan penegakan uu mk hanya menghasilkan kebenaran formil bukan kebenaran materiel yg mrpkn tujuan hukum pidana
Romli Atmasasmita @romliatma
tugas penyelidikan tegas u mengumpukan bukti menemukan ada/tidaknya kejahatan; penyidikan u menemukan siapa tersangkanya! jelas tapi praktik berbeda tergantung subjektivitas penyidik dn pengawas nya
Romli Atmasasmita @romliatma
bahasa filsafat hk pidana putusan pengadilan ks BH terkait dokumen merah termasuk "formal justice" belum termasuk "substantive justice"(Hart's the concept of law)
Romli Atmasasmita @romliatma
bukti cctv dn keterangan saksi kumala dewi sdh ckp u tetapkan dua penyidik menghalangi penyidikan dn pihak propam yg wajib memeriksa mrk dsr uu kepolisian dn perkapolri ttg kodr etik kepolisian
Romli Atmasasmita @romliatma
kpk bukan hanya hadapi tantamgan dr koruptor juga dr internal pnyidik kpk! solusi darurat:1) keluarkan perpu ubah uu kpk 2) masuk dewan pengawas,3) masuk tata cara penyadapan dn 4)kpk dpt angkat penyidik non polri. pmth dn dpr bertanggung jawab!
Romli Atmasasmita @romliatma
dipastikan ICW khusus dapat rejeki nomplok krn sdh punya data lengkap 2014 sd 2016 pjbt instansi dn nilai kerugian negara trkait korupsi. per tahun 300 pjbt dilaporkan korupsi dn data sahih maka 300x 200 juta sd 1 M? uang negara dr korupsi yg masuk negara per 5 tahun?
Romli Atmasasmita @romliatma
kpk berdskn KUHAP dn UU KPK dpt melakukan UPAYA PAKSA tangkap 2 eks penyidik KPK bermasalah krn status penyidik polri = PNS (sipil) bukan MILITER! tdk ada alasan kpk penyidik ybs tlh kembali ke induknya
Romli Atmasasmita @romliatma
Pimpinan KPK kirim surat panggilan pemeriksaan ke 2 penyidik ybs dn beritau ( bukan minta izin) Kapolri cc Propam Mabes Polri. jika tindakan pro justitia tdk dilakukan pimpinan KPK mk pimp kpk melanggar perintah UU! wajib diberhentikan
Romli Atmasasmita @romliatma
pertanyaan aspek hk :PP 43/2018 sekian permil dr nilai kerugian negara menabrak UU PNBP krn penerima /pelapor bukan yg berhak yi bukan penghasil pnbp? setahu sy pos anggaran u uang negara tsb tdk jelas dn tdk terbuka
Load Remaining (8)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.