7
Login and hide ads.
Irene @IreneViena 09/10/2018 19:22:10 WIB
Membaca opini Prof Dr Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum UI, mantan guru saya. Tulisan beliau tentang Sales & Purchase Agreement saham PT Freeport (FI), yg menjadikan PT Inalum sbg pemegang saham terbesar (51%) Opini yg bagus tapi tidak tepat Tdk bahas poin terpenting mengenai FI pic.twitter.com/UwB5HWu5gj
 Expand pic
Irene @IreneViena 09/10/2018 19:26:03 WIB
Selama beberapa waktu saya menunggu reaksi pakar yg tergerak menyampaikan pendapat seputar divestasi FI dgn prespektif yg berbeda, yg lebih objektif dan komprehensif. Namun tdk ada yg (berani) bicara menanggapi divestasi FI Semua, seperti biasa: tdk peduli, apatis, cari aman
Irene @IreneViena 09/10/2018 19:29:31 WIB
Saya tdk bahas mengenai potensi keuntungan financial yg diperoleh negara dgn S & P Agreement saham FI oleh PT Inalum. Menkeu berbusa2 memastikan RI akan raih lebih besar dibanding sebelumnya ketika McMoran jadi shareholder mayoritas. Janji2 Menkeu itu sama dg janji mukidi. Tipu
Irene @IreneViena 09/10/2018 19:33:30 WIB
Apakah anda pikir, Pemerintah SBY tdk mampu beli saham mayoritas FI seperti dilakukan Jokowi? Apakah Pemerintah Suharto tdk bisa take over sehingga jadi pemegang saham mayoritas? SBY dan Suharto mudah melakukan hal itu, tapi memilih tidak melakukannya. Mengapa? Demi NKRI !
Irene @IreneViena 09/10/2018 19:44:43 WIB
Pemimpin Indonesia yg cerdas, nasionalis, fokus menjaga keutuhan NKRI. Tetap mempertahankan Freeport sbg entitas AS adalah jaminan kedaulatan RI atas Papua. Freeport yg berentitas AS, adalah insurance bagi kedaulatan RI di Papua dan jaminan terjaganya keutuhan NKRI.
Irene @IreneViena 09/10/2018 19:53:24 WIB
Mereka yg ngotot divestasi FI secepatnya dilakukan meski dgn ngutang ke Bank China, pasti punya kepentingan bisnis & politik Kepentingan mereka ini bertolakbelakang dgn kepentingan negara. Tdk peduli bhw mereka adalah oknum pejabat tinggi RI sekali pun. Mrka punya hidden agenda
Irene @IreneViena 09/10/2018 20:41:09 WIB
Lama cari file Foreign Relations Authorization Act (FRAA) AS terkait West Papua Tebalnya hampir 1000 hal (958 hal) Supaya rakyat Indonesia sadar Papua dalam bahaya, terancam lepas dari NKRI Terlebih jika tdk ada kepentingan AS di Papua setelah Freepot tdk lagi berentitas AS pic.twitter.com/dKRLOreOkV
 Expand pic
Irene @IreneViena 09/10/2018 20:45:43 WIB
Akhirnya ketemu juga Pada Undang2 FRAA 2009) Pasal 1123, Papua Barat secara khusus dikonstruksikan lagi statusnya secara politik dan hukum Apa Kemenlu RI tahu fakta ini? Presiden Jokowi tahu? Yg pasti China - Vatikan tahu Dlm rangka negara (boneka) Republik Rakyat Papua pic.twitter.com/3rkGqVANQJ
 Expand pic
Irene @IreneViena 09/10/2018 20:50:36 WIB
FRAA 2009/2010 pasal 1123 West Papua diloloskan pada masa Obama (Demokrat), sejalan dengan rencana AS - China (2008) menempatkan proksi sebagai Presiden RI dan selanjutnya The First China of President RI melalui Zhang Wan Xie. AS di bawah kekuasaan PDemokrat adalah budak China
Irene @IreneViena 09/10/2018 20:53:49 WIB
Pemimpin Indonesia yg cerdas dan nasionalis, patriot sejati pasti tahu sejarah/fakta sebenarnya saat Papua diserahkan kepada RI Bukan karena Perang Trikora di mana RI kalah total di sana, ribuan prajurit tewas tanpa 1 peluru pun ditembakkan ke pasukan belanda
Irene @IreneViena 09/10/2018 20:56:50 WIB
Pemimpin Indonesia nasionalis sejati penjaga kedaulatan/keutuhan NKRI pasti tahu konsekwensi hilangnya entitas AS yg selama ini melekat pada Freeport Indonesia, instrumen jaminan AS atas Papua sbg bagian integral RI 51 tahun Papua bersama NKRI Tdk ada negara asing berani ganggu
Irene @IreneViena 09/10/2018 21:01:14 WIB
Ketika mukidi berkuasa, prioritas pertama membebaskan tahanan separatis Papua Merdeka (OPM), sinyal pembuka menuju terwujudnya negara Boneka Papua prakarsa RRC - Vatikan yg diback up PD Amerika Tanpa ada entitas AS di Papua, referendum Papua tinggal tunggu waktu How stupid RI !
Irene @IreneViena 09/10/2018 21:07:50 WIB
Mengapa OPM RO didirikan di Oxford, Inggris 2014 lalu? OPM akan memanfaatkan jaringan universitas utk melobi Papua Merdeka. Dari Oxford ke kampus2 terkemuka eropa dan AS. Lalu ke Top Executive Barat, terutama Gedung Putih dan Kongres AS Masa depan RI adalah Papua Merdeka
Irene @IreneViena 09/10/2018 21:10:46 WIB
Anda tahu mengapa DPT Papua sejak Pemilu 2009 tiba2 melonjak dari 1.4 juta pemilih menjadi 4.2 juta ? Sdh diprotes keras banyak pihak, dikoreksi menjadi 3.2 juta pemilih, padahal penduduknya total hanya 3.08 juta. Lalu, diam2 DPT Papua kembali lagi 4.2 juta ! Ada apa?
Irene @IreneViena 09/10/2018 21:26:30 WIB
Anda ingat peristiwa pengibaran bendera China dan foto Ahok digantung di dinding sebagai President RI pada 2016 lalu di salah satu pulau kepulauan Maluku dan pulau reklamasi Jakarta? Pulau2 di sekitar Laut Papua-Maluku diduga sdh dipenuhi WNA China Mereka calon rakyat Papua
Irene @IreneViena 09/10/2018 21:30:54 WIB
Selalu terjadi, jika bahas masalah ini, gangguan sambungan timbul akibat serangan siber para begundal2 china komunis
Irene @IreneViena 09/10/2018 21:46:23 WIB
WNA China itu tidak perlu repot urus KTP. China sdh pegang data L-1 AFIS 173 juta WNI pemegang EKTP dari Johannes Marliem PT Biomorf yg pura2 mati bunuh diri di LA, AS
Irene @IreneViena 09/10/2018 21:53:00 WIB
Mengapa tdk ada satu pun pemimpin negara ini yg peduli dg Papua? Apa tugas dan tanggungjawab Deplu dan BIN yg tdk tahu atau tutup mata pada serangkaian opsin - opspol negara asing yg membahayakan integrasi NKRI dan Kedaulatan Negara?
Irene @IreneViena 09/10/2018 21:56:07 WIB
Kok bisa satu negara dibohongi dgn divestasi Freeport Ind. Beli pake uang utangan china TC utang memberatkan RI cq Inalum Penguasaan saham mayoritas menghapus status FI sbg badan hukum AS (indirect), secara politis melenyapkan "US Interest on Papua". Siapa yg bisa jaga Papua?
Irene @IreneViena 09/10/2018 21:59:33 WIB
Mustahil Deplu tdk tahu faktor pertimbangan AS dalam memutuskan kebijakan luar negerinya: US Interest ! Mengapa Menlu tdk memberi pertimbangan dan pandangan dari aspek polurgi RI terkait penguasaan saham mayoritas FI dan masa depan Papua?
Irene @IreneViena 09/10/2018 22:01:47 WIB
Lihat negara2 arab yg kaya minyak, termasuk terutama Arab Saudi. Mereka kasih konsesi ke AS dan Rusia melalui perusahaan2 minyak AS dan Rusia di negara mereka Tak satu pun asing berani ganggu kedaulatan negara2 itu. Begitu kalau pemimpinnya cerdas dan cinta tanah air.
Irene @IreneViena 09/10/2018 22:04:48 WIB
Fakta yg selalu ditutupi 1. Syarat utama kemerdekaan sebuah negara adalah pengakuan internasional (baca AS) 2. Indonesia sbg negara merdeka 27 Des 49 bukan karena belanda kasihan, tapi AS tekan Belanda habis2an 3. Pepera Papua diikuti 15.000 warga dari 800 ribu rakyat Papua
Irene @IreneViena 09/10/2018 22:07:05 WIB
Karena kebijakan AS maka Papua menjadi milik Indonesia via Pepera Papua Sekarang kebijakan AS itu berdasarkan FRAA 2009/10 pasal 1123, dapat ditinjau kembali dan jika trbukti melanggar hukum, ....REFERENDUM PAPUA 4.2 juta pemilih, 1.5 juta diantaranya China ber EKTP
Load Remaining (32)

Bookmarked tags

No tags
Login and hide ads.