"Terungkap Alasan Pemerintah Jokowi Ngotot Tolak Tetapkan Status Bencana Nasional Gempa - Tsunami Lombok & Palu " by @IreneViena

Presiden Jokowi melanggar konstitusi karena kelalaiannya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia ...
2
Irene @IreneViena

Sangat tegas pernyataan Dubes Saudi di Jakarta 27/9 Saudi MEMASTIKAN keselamatan HRS Jika ada suatu hal yg menimbulkan ketidaknyamanan HRS atau suatu hal yg tdk baik utk HRS, Saudi akan melindungi HRS dan mencegah ketidaknyamanan itu Please No HOAX Tempe, coconuts etc pic.twitter.com/KCop6IEsSA

28/09/2018 10:59:00 WIB
Expand pic
Irene @IreneViena

1. Kengototan pemerintah menolak menetapkan status bencana gempa/tsunami di Lombok/NTB dan Palu/Sulawesi Tengah sebagai Bencana Nasional, mengundang tudingan & kecurigaan publik. Mengapa? Apa alasannya? Apa ditakutkan pemerintah? Apa konsekwensinya? Pemerintah tak mau menjawab

02/10/2018 09:42:36 WIB
Irene @IreneViena

2. Utk mengetaui alasan di balik penolakan pemerintah menetapkan status bencana nasional, dapat ditinjau dari perspektif UU dan perspektif sosial politik Konsekwensi2 apa yg akan terjadi dengan penetapan status bencana nasional

02/10/2018 09:46:40 WIB
Irene @IreneViena

3. Dengan mengabaikan UU dan tinjauan sosial politik, alasan yg paling mendekati kebenaran adalah: tidak ada alokasi anggaran pemerintah terhadap bencana. Era SBY, pemerintah selalu mencadangkan Rp4-5 triliun/thn sebagai dana cadangan bencana alam Era Jokowi? Kemana uangnya?

02/10/2018 09:51:34 WIB
Irene @IreneViena

4. Mungkinkah di era Jokowi, alokasi dana bencana alam (dana siaga) dihapuskan? Dialihkan ke sektor lain: proyek infrastruktur? Sangat mungkin. Di era Jokowi, jangankan dana siaga bencana alam, yg notabene milik pemerintah, bahkan dana milik masyarakat pun diambil pemerintah

02/10/2018 09:54:08 WIB
Irene @IreneViena

5. Demi pencitraan, mengumpulkan dana politik utk pilpres 2019 dan utk perkaya diri pihak tertentu, rezim Jokowi all out memprioritaskan 247 proyek infrastruktur yg sebagian besar tidak urgent utk dibangun pada saat ini. Terbukti proyek itu membahayakan keuangan negara

02/10/2018 09:58:41 WIB
Irene @IreneViena

6. Kebutuhan besar dana infrastruktur memaksa Jokowi mengalihkan banyak alokasi anggaran utk program lain, yg ternyata masih belum cukup dan terpaksa menambah utang, gadaikan aset BUMN, menyalahgunakan dana haji-sawit-BPJS- dll Proyek infrastruktur menimbulkan bencana nasional

02/10/2018 10:02:54 WIB
Irene @IreneViena

7. Evaluasi terakhir terhadap program pembangunan 247 proyek infrastruktur menghasilkan pembatalan puluhan proyek, peninjauan ulang puluhan proyek, penghentian total puluhan proyek. IMF yg sdh terbukti menjadi racun bagi RI, diundang masuk lagi oleh Jokowi demi selamatkan negara

02/10/2018 10:05:03 WIB
Irene @IreneViena

8. IMF yg terbukti menjadi antek China-AS pada 1997-98 dengan menyabot ekonomi RI utk menimbulkan bencana finasial dan moneter, guna mempercepat kejatuhan Suharto, diundang lagi oleh Jokowi. Dirayu dgn menanggung semua biaya rapat tahunan IMF-Bank Dunia di Bali Rp 1 triliun

02/10/2018 10:07:28 WIB
Irene @IreneViena

9. IMF-Bank Dunia yg diejek, diolok2 Jokowi pada Konfrensi Asia Afrika 2015, ternyata sangat dibutuhkan Jokowi bantuannya mencairkan utang utk Indonesia Dgn semua rayuan& suap itu, akhirnya IMF cairkan utang utk pertama kali kepada RI sejak 2001 sebesar US 8 miliar (Juli 2018)

02/10/2018 10:15:21 WIB
Irene @IreneViena

10. Sebenarnya, dengan kesepakatan utang baru dari IMF sebesar US$ 8 miliar pada Juli 2018 yg harus dilunaskan 2022 dgn bunga 8% per tahun itu, Jokowi sdh dapat dimakzulkan MPR karena membahayakan keselamatan negara

02/10/2018 10:16:54 WIB
Irene @IreneViena

11. Kengototan pemerintah menolak status bencana nasional, tidak hanya karena kas negara kosong, alokasi anggaran siaga bencana sdh dialihkan, di mana pengalihan dana cadangan itu adalah pelanggaran UU karena pencadangan dana bencana adalah perintah UU/kewajiban pemerintah

02/10/2018 10:19:18 WIB
Irene @IreneViena

12. Penetapan status bencana nasional pada Lombok &Palu akan mengungkap pelanggaran berat pemerintah Jokowi terhadap UU Bencana, dimana kemungkinan besar dana siaga bencana yg selama era SBY selalu tersedia, di era Jokowi sdh tidak ada lagi. Pelanggaran Pasal 7 UUD45 Impeachment

02/10/2018 10:22:04 WIB
Irene @IreneViena

13. Jika DPR membentuk Pansus DPR Hak Angket Dana Bencana Nasional, saya yakin akan terungkap banyak pelanggaran UU dan konstitusi oleh pemerintah Jokowi Maka, pasal 7 UUD45 akan digunakan sbg pertanggungjawaban terhadap kejahatan kemanusian dan korupsi

02/10/2018 10:24:36 WIB
Irene @IreneViena

14. Kejahatan kemanusiaan karena kelambanan dan kelalaian pemerintah menangani bencana, pasti menyebabkan korban jiwa yg lebih besar. Lebih sedikit rakyat dapat diselamatkan, lebih sedikit harta benda rakyat diselamatkan Pemerintah mengkhianati rakyatnya sendiri !

02/10/2018 10:26:38 WIB
Irene @IreneViena

15. Alokasi dana penangangan bencana adalah prioritas TERTINGGI pada suatu negara di seluruh dunia. Hanya Indonesia yg menempatkan penanganan bencana dan alokasi dana bencana sebagai bukan prioritas "Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia ..." Pemerintah langgar UUD

02/10/2018 10:29:32 WIB
Irene @IreneViena

15. Alokasi dana penanganan bencana adalah prioritas TERTINGGI pada suatu negara di seluruh dunia. Hanya Indonesia yg menempatkan penanganan bencana dan alokasi dana bencana sebagai bukan prioritas "Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia ..." Pemerintah langgar UUD

02/10/2018 10:29:54 WIB
Irene @IreneViena

16. Prioritas tertinggi /Top Priority pada penyediaan dana bencana bahkan mengizinkan pemerintah meminta bantuan dan pinjaman dari negara lain atau asing demi menyelamatkan rakyat dari bencana. Namun, pemerintah Jokowi melakukan sebaliknya. How poor you Jokowi !

02/10/2018 10:31:53 WIB
Irene @IreneViena

17. Marah, geram, bercampur heran dan penasaran: ada apa dengan rezim ini? Mengapa sangat takut menetapkan status bencana nasional? Apa yg disembunyikan dari rakyat? Pemerintah Jokowi bukan pemerintah kita, bukan pemerintah rakyat Indonesia. Siapa kalian sebenarnya ?

02/10/2018 10:33:54 WIB
Irene @IreneViena

18. Utk menyenangkan hati IMF - Bank Dunia, rezim ini menghamburkan uang Rp 1 triliun dari pajak rakyat Utk menyelamatkan nyawa rakyat & mengatasi Bencana, pemerintah ini lepas tangan, tidak peduli. Bahkan penjarahan di tengah bencana pun dibolehkan, dibiarkan. Siapa kalian?

02/10/2018 10:36:07 WIB
Irene @IreneViena

19. Penolakan pemerintah menetapkan status bencana nasional: 1. Menutup pelanggaran UU Bencana 2. Menutup kondisi keuangan negara sebenarnya 3. Melanggar UUD 45 4. Menutup keterlibatan pihak asing, yg dikhawatirkan akan mengungkap banyak rahasia besar yg disembunyikan rezim ini

02/10/2018 10:39:25 WIB
Irene @IreneViena

20. Tidak tertutup kemungkinan, ada aktivitas China di sekitar lokasi bencana atau pulau2 tertentu di laut Sulawesi-Maluku-Kalimantan, yg pasti terungkap jika pihak asing masuk ke wilyah bencana (Lombok-Palu) Bantuan asing pasti melibatkan kapal, pesawat, satelit, dll

02/10/2018 10:42:10 WIB
Irene @IreneViena

21. Contoh nyata, Jerman turut bantu bencana tsunami Aceh 26/12/2004, mengerahkan kapal riset utk memetakan patahan Semeulu pasca Gempa Kapal itu menyisir seluruh pantai Sumatera, menemukan cadangan hydrokarbon setara 308 miliar barrel migas Temuan itu sempat menghebohkan dunia

02/10/2018 10:46:35 WIB
Irene @IreneViena

22. Terlepas dari skala ekonomi temuan kapal riset Jerman itu, poin yg ingin saya sampaikan adalah status bencana nasional, membuka peluang ditemukannya berbagai hal, mungkin termasuk temuan ancaman terhadap RI, aktivitas China di wilayah kedaulatan RI, dll Mengapa Jokowi takut?

02/10/2018 10:48:51 WIB
Irene @IreneViena

Ya Allah selamatkan negeri kami Jangan Kau hukum kami karena kejahatan para pemimpin kami Jangan Kau hukum kami karena keserakahan para pemimpin kami Jangan Kau hukum kami karena kezaliman pemimpin kami ... twitter.com/JusDalle/statu…

02/10/2018 10:57:15 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!