1
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Hari ini 24September, Hari bagi hak2 petani, dan sbg anak yg dibesarkan dr jerih keringat seorang Ayah yg Petani, Saya mengucapkan Selamat #HariTani2018 , 75% masalah kebangsaan kita berpangkal pada ketimpangan kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan tanah.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Tanggal 24 september kita peringati sebagai hari raya petani Indonesia, Presiden Sukarno melalui Kepres menjadikan tanggal disahkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA 1960) sebagai hari nya kaum tani Indonesia. #HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Mengapa Tanggal pengesahan UUPA dijadikan hari tani krn objek dr apa yg disebut dlm pembukaan UUD45 dgn “..sebesar besar kemakmuran rakyat..” sbg amanah pengelolaan agraria dlm konstitusi adalah petani, pertanian adalah ruang dimana mayoritas rakyat bekerja. #HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
UUPA disusun sejak tahun2 awal kemerdekaan hingga thn 1960, para pendiri bangsa menujukkan kelas nya dlm perdebatan ideologis ttg cara pandang melihat manusia dan tanah, melalui UUPA mrk lakukan pembaruan dr hukum agraria kolonial mjd hukum agraria nasional. #HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Struktur kepemilikan dan penguasaan yg berkeadilan sosial mjd konsen utama. Karena itulah esensi Indonesia merdeka. Para penjajah mengangkangi harta milik rakyat termasuk tanah. Kini setekah merdeka, saatnya kepemilikan dikembalikan kepada rakyat Indonesia. #HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Berbagai UU turunan UUPA telah dibuat DPR sejak era reformasi, intinya mengatur bhw tujuan paling mendasar dr reforma agraria adlh redistribusi tanah kpd petani kecil, buruh tani, penggarap, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil serta yg tak bertanah.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Isu reforma agraria memang lebih banyak didorong oleh gerakan petani, gerakan petani di indonesia usianya sama dengan usia pergerakan kemerdekaan, ingatan kita sgera menoleh pd pristiwa pemberontakan petani Banten 1888 sbg tonggak awal gerakan rakyat.#HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Isu reforma agraria yg didorong oleh gerakan rakyat ini telah direspon dgn baik oleh negara, Di antaranya DPR telah mengesahkan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, agar pembaruan agraria bisa memperluas lahan pertanian pangan dan mencegah alih fungsi lahan.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
DPR juga telah mengesahkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang memberikan akses petani kepada tanah negara bebas dan tanah negara bekas tanah terlantar. Petani kita perlu “penyuluhan” memakai istilah Orba agar mengetahui hak2nya. #HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
DPR juga sudah mengesahkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, yang memberikan mandat kepada pemerintah/pemda untuk memberikan dukungan lahan kepada pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil. #HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Dari produk2 legislasi tersebut, sesungguhnya telah tersedia peta jalan reforma agraria, baik berupa obyek dan subyek reforma agraria maupun aset dan akses reformnya. Tinggal butuh pemerintahan yg memiliki konsen pd isu2 agraria tuk menjalankannya. #HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Keengganan pemerintah untuk memahami denyut nadi gerakan tani telah melahirkan kebijakan yg salah kaprah, seperti Sertifikasi tanah rakyat melalui PTSL, ini jelas bukan peta jalan reforma agraria, tak ada yg baru dan otentik dari Presiden Jokowi dlm kebijakan tersebut.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Presiden SBY lah yg mengawalinya dgn Prona dan Larasita yg di bawah pemerintahan ini hanya berganti nama. Ada banyak kebijakan yang lebih subtantif yang harusnya diambil daripada mem-blow-up sesuatu yabg sudah ada dan rutin. #HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Dan Saya perlu mengingatkan untuk berhati hati dengan sertifikasi tanah, krn kebijakan itu akan mengintegrasikan tanah rakyat dengan pasar modal via jaminan/gadai dan jual beli. Jangan sampai sertifikat dibuat untuk memudahkan transaksi kepemilikan. #HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Reforma agraria itu bicara redistribusi tanah, bukan sekedar legalisasi tanah dgn program bagi2 sertifikat pd tanah yg memang sdh dikuasai rakyat. Konsep Tanah sebagai milik rakyat harus mendasar pada keberlanjutan hidup dan kepemilikan. #HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Fokus Pak Jokowi pada ceremoni yg menjadi ritus bagi2 sertifikat, telah membuat program reforma agraria kita dipimpin pasar. Dan kita dgn jelas bisa melacak dasar pikiran dr tindakan ini, intelektualnya ada, seperti Hernando De Soto. #HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Program Bagi2 sertifikat ini memang melahirkan tepuk tangan, dan susah dibantah bhw tindakan itu membuat rakyat senang dan histeris, tp cobalah kita sedikit berpikir, bagi2 sertifikat itu tak membuat perubahan angka gini rasio kepemilikan tanah, ketimpangan tetap menganga.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Sampai 2018 kita masih melihat gini rasio kepemilikan tanah di angkan0,58% yang artinya 1% penduduk menguasai 58% sumber daya agraria produktif, sisanya adalah memang lahan yg belum diidentifikasi. #HariTani2018
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Kini kita menunggu presiden jokowi benar benar meredistribusikan tanah untuk petani dan masyarakat tak bertanah lainya. Bukan skedar memberikan sertifikat pd tanah rakyat, tp memberikan rakyat tanah, maka kita menunggu janji Perpres Reforma Agraria disahkan.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Lebih jauh lagi kalau Presiden Jokowi mau serius mengaturnya dalam perpres adlh bhw reforma agraria itu bahkan tidak hanya sekedar redistribusi tanah, sekedar legalisasi tanah dan bagi2 sertifikat, tp bgmn pemerintah bisa memastikan tanah tersebut produktif di tangan rakyat.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Jadi agar tak dijual dan atau digadaikan, dan mnjadi modus transaksi pengusaha besar atas hak milik sah rakyat, Maka yg harus dilakukan pemerintah setelah pesta tepuk tangan meriah bagi2 sertifikat adalah mengawal tanah digarap dan mengkoneksikannya dengan industri secara adil.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Jika serius, maka tanah obyek reforma agraria harus bersumber dari pembatasan maksimum penguasaan/pemilikan tanah. Ketimpangan itu bukan klenik yg gaib hingga tak bisa diatasi. pelanggaran UU nya jelas, tinggal pangkas kepemilikan berlebih menurut UU lalu dibagi.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Jika benar mau memberikan rumah untuk rakyat dan akses tanah ke UMKM sprt amanah UU Pemukiman dan Perumahan, maka redistribusi tanah harus di perkotaan melalui pembatasan dan penertiban HGB, dan pihak pengembang harus menyediakan rumah untuk MBR,Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Salah satu dampak dari ketimpangan agraria adalah konflik agraria. Ratusan nyawa telah melayang akibat konflik agraria ini, Reforma agraria harus menjadi resolusi konflik dan pemulihan hak korban. Ketimpangan harus dihentikan. Keadilan lahirkan ketenangan. #HariTani2018
Load Remaining (4)
Login and hide ads.