0

Koran Sulindo -Badan Pengawas Pemilu merilis hasil penelitian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019.

Menurut Bawaslu, IKP ini adalah upaya untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini berbagai potensi pelanggaran pemilu.

Kerawanan di dalam IPK 2019 didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilu.

Menurut Bawaslu hasil penelitian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di 2019, yang terdapat di 177 kabupaten/kota atau setara dengan 34,2 persen terkategori rawan tinggi terpapar praktik politik uang.

Masih hasil Bawaslu, 338 kabupaten/kota atau setara dengan 65,8 persen masuk dalam kategori rawan sedang pada dimensi praktik politik uang.

Menurut komisioner Bawaslu Mochamad Afifuddin, dimensi praktik politik uang didasarkan pada subdimensi kampanye, partisipasi pemilih, relasi kuasa tingkat lokal.

Pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan pemilu dan partisipasi publik. Yang artinya, praktik politik uang dapat terjadi pada tahapan-tahapan tersebut.

“Isu strategis lain yang dapat menjadi perhatian pemangku kepentingan pemilu adalah aspek keamanan. Tercatat, 94 kabupaten/kota 18,3 persen masuk dalam kategori rawan tinggi,” kata Afifuddin, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9).

Sedangkan sisanya terdiri dari 420 kabupaten/kota atau 81,7 persen masuk kategori rawan sedang. “Subdimensi aspek keamanan adalah keamanan dan relasi kuasa,” kata dia.

Skor total subdimensi keamanan kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia signifikan di angka 44,5. Hal itu berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait subdimensi keamanan memiliki tingkat kerawanan yang harus diwaspadai (> 33).

Pada aspek netralitas ASN, dengan mendasarkan pada subdimensi otoritas penyelenggara Pemilu, penyelenggara negara, relasi kuasa di tingkat lokal dan kampanye terdapat 93 kabupaten/kota 18,1 persen yang termasuk rawan tinggi.

Baca Selengkapnya : https://koransulindo.com/politik-uang-dan-netralitas-asn-jadi-kerawanan-laten-pemilu/

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.