Add to Favorite
0
Login and hide ads.
WikiDPR.org @WikiDPR
#baleg Totok D @Fraksi_PAN #jatim5 membuka rapat RUU tentang Penyadapan pukul 14:04 WIB simak liputannya di @WikiDPR1 pic.twitter.com/sJ4jxh6LmA
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Totok D @fraksipan #jatim5 memimpin rapat. Lap sekretariat telah di-0ttd 15 org dr 75 org anggota baleg, izin 6 org dr 7 fraksi karena rapat tdk mengambil keputusan maka rapat memenuhi kourum. Utk memenuhi ketentuan rapat dibuka pukul 14:04 WIB dan diskors 2 menit
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Totok D. @Fraksi_PAN #jatim5: dan rapat hari ini utk mendengarkan tim ahli ttg ruu penyadapan tsb
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Totok D. @Fraksi_PAN #jatim5: badan legislasi telah menugaskan tim ahli untuk menyusun draft RUU Penyadapan sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan. Rapat ini untuk mendengar penjelasan tim ahli dalam menyusun RUU Penyadapan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Totok D @fraksipan #jatim5: baleg saat ini sdg melakukan penyusunan RUU Penyadapan. Baleg Rapat dgn badan keahlian pd 28/6 & melakukan kunjungan ke Ekuador dan Kolombia. Agenda kali pemaparan tenaga ahli. Rapat diagendakan hingga pukul 15:00 WIB & bs diperpanjang pic.twitter.com/Iq4poIzztO
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: penyusunan ruu memperhatikan Landasan *filosofis *sosiologis *yuridis
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg : landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis. pic.twitter.com/8WKJ5Cjvgo
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg TA: Pasal 28J itu hrs memperhatikan hak manusianya
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: RUU Penyadapan disusun dalam rangka prolegnas prioritas tahun 2018.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: RUU terdiri dr 10 bab Dasar hukumnya berada pada Pasal I ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (I), Pasal 28J ayat (2) Undang-Unsang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Prolegnas prioritas thn 2018
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tenaga Ahli : landasan filosofis bhw setiap org berhak utk berkomunikasi & memperoleh informasi, berhak atas perlindungan diri pribadi, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dr ancaman ketakutan utk berbuat atau tdk berbuat sesuatu sbgmn dijamin oleh UUD 1945
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tenaga Ahli : Bab I mengenai ketentuan umum yg memuat definisi; penyadapan, sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, aparat penegak hukum, enkripsi, keamanan nasional, setiap orang, identifikasi sasaran, pusat pemantauan dan perangkat antarmuka
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: bab 2, berkenaan dengan tujuan adalah mencegah terjadinya ancaman thdp keamanan nasional.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli : berikut adalah sistematika yang termuat dalam 10 bab. pic.twitter.com/zUjlmYZQ9C
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tenaga Ahli : Bab 5 mengenai pengawasan penyadapan; mengatur mengenai mekanisme pengawasan atas pelaksanaan penyadapan oleh masing2 instansi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli : ruang lingkup penyadapan mengatur dua hal dalam rangka -penegakan hukum -keamanan nasional Pelaksanaan penyadapan terdiri dr lima bagian yaitu -persyaratan -tata cara -hasil -hasil penyadapan -alat yang digunakan.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: Kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik menjaga rahasia & kelancaran penyadapan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: Bab 7 mengatur larangan penyadapan: *larangan melakukan penyadapan tanpa izin pihak berwenang *larangan membocorkan rahasia hasil penyadapan *larangan meminjamkan perangkat penyadapan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg TA: BAB 8 adl ketentuan pidana spt menjual hasil penyadapan ketentuan pidana diberlakukan untuk siapa saja yang melakukan penyadapan dan menjual atau memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: kami menyadari ruu ini msh memerlukan saran dan masukan bapak sekalian. Km terbuka utk penyempurnaan RUU ini
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli : berikut adalah penjelasan dari bab 7 -10 . pic.twitter.com/qXFVyKWuja
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Totok D @fraksipan #jatim5: ini msh pembahasan tingkat awal, nanti akan mengundang pihak lain utk mendapatkan masukan komprehensif
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Totok D @Fraksi_PAN #jatim5: mengapa ada RUU tentang penyadapan? karena banyak sekali peraturan2 yg terakit tentang penyadapan yg berserakan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Totok D. @Fraksi_PAN #jatim5: jd saya minta TA utk menyatukannya sehingga isinya nanti mencakup seluruh tntg penyadapan. apakah mau dipelajari dulu?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg Martin H @Gerindra #Sumut3: masalah penyadapan perlu kita perjelas karana banyak UU masing2 mengatur sendiri2. salah satu yg sering menjadi persoalan penyadapan adalah terkait unsur revisi UU KPK. inti pokok dr unsur revisi UU KPK hanya unsur penyadapan
Load Remaining (27)
Login and hide ads.