WikiDPR
WikiDPR.org
@WikiDPR
#baleg Totok D @Fraksi_PAN #jatim5 membuka rapat RUU tentang Penyadapan pukul 14:04 WIB
simak liputannya di @WikiDPR1 pic.twitter.com/sJ4jxh6LmA
Expand pic
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Totok D @fraksipan #jatim5 memimpin rapat.
Lap sekretariat telah di-0ttd 15 org dr 75 org anggota baleg, izin 6 org dr 7 fraksi karena rapat tdk mengambil keputusan maka rapat memenuhi kourum.
Utk memenuhi ketentuan rapat dibuka pukul 14:04 WIB dan diskors 2 menit
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#Baleg Totok D. @Fraksi_PAN #jatim5: dan rapat hari ini utk mendengarkan tim ahli ttg ruu penyadapan tsb
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Totok D. @Fraksi_PAN #jatim5: badan legislasi telah menugaskan tim ahli untuk menyusun draft RUU Penyadapan sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan. Rapat ini untuk mendengar penjelasan tim ahli dalam menyusun RUU Penyadapan
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Totok D @fraksipan #jatim5: baleg saat ini sdg melakukan penyusunan RUU Penyadapan.
Baleg Rapat dgn badan keahlian pd 28/6 & melakukan kunjungan ke Ekuador dan Kolombia.
Agenda kali pemaparan tenaga ahli. Rapat diagendakan hingga pukul 15:00 WIB & bs diperpanjang pic.twitter.com/Iq4poIzztO
Expand pic
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: penyusunan ruu memperhatikan Landasan
*filosofis
*sosiologis
*yuridis
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg : landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis. pic.twitter.com/8WKJ5Cjvgo
Expand pic
Expand pic
Expand pic
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: RUU Penyadapan disusun dalam rangka prolegnas prioritas tahun 2018.
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: RUU terdiri dr 10 bab
Dasar hukumnya berada pada Pasal I ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (I), Pasal 28J ayat (2) Undang-Unsang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Prolegnas prioritas thn 2018
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#Baleg Tenaga Ahli : landasan filosofis bhw setiap org berhak utk berkomunikasi & memperoleh informasi, berhak atas perlindungan diri pribadi, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dr ancaman ketakutan utk berbuat atau tdk berbuat sesuatu sbgmn dijamin oleh UUD 1945
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#Baleg Tenaga Ahli : Bab I mengenai ketentuan umum yg memuat definisi; penyadapan, sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, aparat penegak hukum, enkripsi, keamanan nasional, setiap orang, identifikasi sasaran, pusat pemantauan dan perangkat antarmuka
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: bab 2, berkenaan dengan tujuan adalah mencegah terjadinya ancaman thdp keamanan nasional.
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli : berikut adalah sistematika yang termuat dalam 10 bab. pic.twitter.com/zUjlmYZQ9C
Expand pic
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#Baleg Tenaga Ahli : Bab 5 mengenai pengawasan penyadapan; mengatur mengenai mekanisme pengawasan atas pelaksanaan penyadapan oleh masing2 instansi
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli : ruang lingkup penyadapan mengatur dua hal dalam rangka
-penegakan hukum
-keamanan nasional
Pelaksanaan penyadapan terdiri dr lima bagian yaitu
-persyaratan
-tata cara
-hasil
-hasil penyadapan
-alat yang digunakan.
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: Kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik menjaga rahasia & kelancaran penyadapan
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: Bab 7 mengatur larangan penyadapan:
*larangan melakukan penyadapan tanpa izin pihak berwenang
*larangan membocorkan rahasia hasil penyadapan
*larangan meminjamkan perangkat penyadapan
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#Baleg TA: BAB 8 adl ketentuan pidana spt menjual hasil penyadapan
ketentuan pidana diberlakukan untuk siapa saja yang melakukan penyadapan dan menjual atau memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli: kami menyadari ruu ini msh memerlukan saran dan masukan bapak sekalian.
Km terbuka utk penyempurnaan RUU ini
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Tenaga Ahli : berikut adalah penjelasan dari bab 7 -10 . pic.twitter.com/qXFVyKWuja
Expand pic
Expand pic
Expand pic
Expand pic
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Totok D @fraksipan #jatim5: ini msh pembahasan tingkat awal, nanti akan mengundang pihak lain utk mendapatkan masukan komprehensif
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#baleg Totok D @Fraksi_PAN #jatim5: mengapa ada RUU tentang penyadapan? karena banyak sekali peraturan2 yg terakit tentang penyadapan yg berserakan
WikiDPR 1
@WikiDPR1
#Baleg Totok D. @Fraksi_PAN #jatim5: jd saya minta TA utk menyatukannya
sehingga isinya nanti mencakup seluruh tntg penyadapan.
apakah mau dipelajari dulu?
WikiDPR 1
@WikiDPR1
