#baleg Totok D @fraksipan#jatim5 memimpin rapat.
Lap sekretariat telah di-0ttd 15 org dr 75 org anggota baleg, izin 6 org dr 7 fraksi karena rapat tdk mengambil keputusan maka rapat memenuhi kourum.
Utk memenuhi ketentuan rapat dibuka pukul 14:04 WIB dan diskors 2 menit
#baleg Totok D. @Fraksi_PAN#jatim5: badan legislasi telah menugaskan tim ahli untuk menyusun draft RUU Penyadapan sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan. Rapat ini untuk mendengar penjelasan tim ahli dalam menyusun RUU Penyadapan
#baleg Totok D @fraksipan#jatim5: baleg saat ini sdg melakukan penyusunan RUU Penyadapan.
Baleg Rapat dgn badan keahlian pd 28/6 & melakukan kunjungan ke Ekuador dan Kolombia.
Agenda kali pemaparan tenaga ahli. Rapat diagendakan hingga pukul 15:00 WIB & bs diperpanjang pic.twitter.com/Iq4poIzztO
#baleg Tenaga Ahli: RUU terdiri dr 10 bab
Dasar hukumnya berada pada Pasal I ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (I), Pasal 28J ayat (2) Undang-Unsang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Prolegnas prioritas thn 2018
#Baleg Tenaga Ahli : landasan filosofis bhw setiap org berhak utk berkomunikasi & memperoleh informasi, berhak atas perlindungan diri pribadi, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dr ancaman ketakutan utk berbuat atau tdk berbuat sesuatu sbgmn dijamin oleh UUD 1945
#Baleg Tenaga Ahli : Bab I mengenai ketentuan umum yg memuat definisi; penyadapan, sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, aparat penegak hukum, enkripsi, keamanan nasional, setiap orang, identifikasi sasaran, pusat pemantauan dan perangkat antarmuka
#baleg Tenaga Ahli : ruang lingkup penyadapan mengatur dua hal dalam rangka
-penegakan hukum
-keamanan nasional
Pelaksanaan penyadapan terdiri dr lima bagian yaitu
-persyaratan
-tata cara
-hasil
-hasil penyadapan
-alat yang digunakan.
#baleg Tenaga Ahli: Bab 7 mengatur larangan penyadapan:
*larangan melakukan penyadapan tanpa izin pihak berwenang
*larangan membocorkan rahasia hasil penyadapan
*larangan meminjamkan perangkat penyadapan
#Baleg TA: BAB 8 adl ketentuan pidana spt menjual hasil penyadapan
ketentuan pidana diberlakukan untuk siapa saja yang melakukan penyadapan dan menjual atau memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.
#Baleg Totok D. @Fraksi_PAN#jatim5: jd saya minta TA utk menyatukannya
sehingga isinya nanti mencakup seluruh tntg penyadapan.
apakah mau dipelajari dulu?
#baleg Martin H @Gerindra#Sumut3: masalah penyadapan perlu kita perjelas karana banyak UU masing2 mengatur sendiri2.
salah satu yg sering menjadi persoalan penyadapan adalah terkait unsur revisi UU KPK.
inti pokok dr unsur revisi UU KPK hanya unsur penyadapan