Jawaban Tajam Ridwan Kamil, Ketika Netizen Sindir Soal Pernyataan Juduf Kalla yang Melarang Gubernur Dukung Capres Tertentu di Pilpres 2019

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kepala daerah tidak diperkenankan menunjukkan sikap sebagai pejabat publik dengan mendukung pasangan capres-cawapres tertentu di Pilpres 2019.
ridwankamil gubernur pilpres2019 dukung JK capres jusuf kall politician
2
GELORA NEWS @geloraco
JK Tegaskan Gubernur Tidak Boleh Dukung Capres Tertentu gelora.co/2018/09/jk-teg…
Junet Kaswoto @JunetKas
@geloraco Gubernur Jabar kemarin sudah ngomong dukung petahana duluan pak
URL KOMPAS.com 2561 Pilpres 2019, Ridwan Kamil Pastikan Dukung Jokowi - Kompas.com Keputusan itu tak lepas dari dukungan partai pendukung Jokowi yang berkontribusi memenangkannya dalam Pilkada Jabar 2018.
🇮🇩vera agustian @veraagustian_
@geloraco Ya ga boleh klu hak pribadi boleh punya kebebasan memilih pa
Republik Demon Crazy @punkaz3
@geloraco Gub jabar dr sblm pilkada sampe sdh terpilih bilang dukung capres patahana piye mbah
ridwan kamil @ridwankamil
2014 Gubernur Sumbar mendukung terbuka kepada paslon capres. Tidak ada yang salah, selama aturan dan hukum tidak ada yang dilanggar dalam proses politik yang penting ini. Mari berlaku adil dan proporsional. Hatur Nuhun. pic.twitter.com/t3KRhGd1DE
Expand pic
ridwan kamil @ridwankamil
coba dibaca lagi. yang tidak boleh itu mendukung dengan membawa-bawa status jabatan publik atau kalim mengatasnamakan wilayah. Jika secara pribadi tdk masalah, karena itu hak politik setiap insan yang ber ktp RI. twitter.com/zibjianeenzaam…

Berita lengkapnya:

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kepala daerah tidak diperkenankan menunjukkan sikap sebagai pejabat publik dengan mendukung pasangan capres-cawapres tertentu di Pilpres 2019.

Pernyataan itu disampaikan JK menyikapi maraknya kepala daerah yang telah menyatakan dirinya merupakan pendukung salah satu pasangan calon.

"Untuk berpendapat (mendukung paslon tertentu), tidak boleh atas nama gubernur. Misalnya, 'saya sebagai gubernur di Sumatera mendukung siapa', tidak boleh," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 10 September 2018.

Menurut JK, pernyataan memberi dukungan hanya diperkenankan dalam kapasitas pribadi kepala daerah yang bersangkutan. Selain itu, pernyataan juga boleh diberikan dalam kapasitas kepala daerah itu sebagai kader dari partai politik yang telah menyatakan sikap sebagai pendukung salah satu pasangan calon.

"Kalau dia (kepala daerah) partainya mendukung (salah satu paslon), maka dia ikut mendukung secara pribadi, itu boleh-boleh saja," ujar JK.

Lebih lanjut, JK menyampaikan, sebagai pejabat publik, kepala daerah haruslah netral secara politik. Aturan serupa juga diterapkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

JK menyampaikan bahwa sekalipun para kepala daerah hendak melakukan kampanye untuk salah satu paslon, mereka juga harus menanggalkan dulu status pejabat publik dengan mengambil cuti.

"Pejabat yang (melakukan tindakan) politis itu boleh, tapi harus cuti. Begitu juga kalau diangkat jadi tim kampanye (harus cuti)," ujar JK.

URL Gelora.co 2965 JK Tegaskan Gubernur Tidak Boleh Dukung Capres Tertentu "Kalau dia (kepala daerah) partainya mendukung (salah satu paslon), maka dia ikut mendukung secara pribadi, itu boleh-boleh saja," ujar JK.
mugy firmansyah @muGyfirmansyah
@zibjianeenzaam @ridwankamil Meni riweuh.. Makanya baca atau nonton beritanya jangan setengah2.. Ambil yg kalian suka dengan mengabaikan yg kalian ga suka.. Kalau takut kalah janganlah memulai untuk berkompetisi..
Yudhi styra @YudiPur27288286
@ridwankamil Mantap 👍👍👍 gass poll terus kang Emil .., kami terus mendukung semua kebijakan mu, dan yg terpenting nanti insya Allah di th 2024 kami ingin giliran urg Sunda jadi presiden
Akang @setiawan_dida
@ridwankamil Media berita mengatakan dengan jelas gubernur Jawa barat mendukung jkw 2 periode..bukan Ridwan Kamil mendukung jkw..tapi gubernur Jawa barat...garis tebal
MIG RICH @AaMIG1
@ridwankamil Setuju Kang... Mendukung dan Memilih adalah hak Pribadi Warga Negara RI, harus menghargai hak berdemokrasi... Masalah pilpres mah mau pilih Prabowo ya silahkan... Mau gak milih Jokowi juga gak apa-apa ya... 😇😇😊😊
Harboy @om_harboy
@ridwankamil Sepakat kang @ridwankamil , karenanya kami aneh...karyawan bumn kena tegur akibat posting dukungan di medsos...padahal dalam kapasitas pribadi
Makruf @MohammadMakruf
@om_harboy @ridwankamil Gubernur itu jabatan politik, apakah jadi karyawan bumn melalui pilkada atau pileg? twitter.com/om_harboy/stat…
Ricky Firmansyah @rick_firm
@MohammadMakruf @om_harboy @ridwankamil Karyawan BUMN pun punya hak politik dan sama spt twit RK, mendukung tanpa membawa2 status jabatan/pekerjaa atau mengatasnamakan tmpt kerja
Harboy @om_harboy
@rick_firm @MohammadMakruf @ridwankamil Muhun kang...selama kapasitas pribadi saya pikir kita punya hak yg sama...tentu dg tetap menjaga kesantuanan
Load Remaining (2)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.