0
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
Siaran Pers 1. Yusril: Presiden Tidak Harus Berhenti Atau Cuti Ketika Menjadi Petahana @Yusrilihza_Mhd pic.twitter.com/8aV7285paA
Expand pic
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
2. Jakarta 8/9/2018. Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa bagi Presiden yang menjadi petahana tidak ada kewajiban untuk cuti atau mengundurkan diri.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
3. Pengaturan tentang keharusan mundur atau cuti itu tidak ada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Bab yang mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
4. Hal ini tidak saja berlaku bagi Presiden Jokowi, tetapi juga bagi siapa saja yang menjadi Presiden petahana di negara kita.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
5. Dalam Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memang diatur bahwa pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatannya.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
6. Namun ketentuan itu tidak berlaku bagi Presiden sebagai petahana.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
7. Di media sosial kini beredar copy Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2018 itu disertai kata-kata “Jokowi Sudah Sah Bukan Presiden Indonesia dan Harus Mundur Sekarang Juga”.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
8. Padahal UU Nomor 42 Tahun 2008 itu sudah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2017.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
9. Yusril menegaskan bahwa tidak adanya ketentuan Presiden dan Wapres petahana untuk berhenti atau cuti itu adalah aturan yang benar dilihat dari sudut Hukum Tata Negara.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
10. Sebab, jika diatur demikian akan terjadi kerumitan yang membawa implikasi kepada stabilitas politik dan pemerintahan di negara ini.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
11. Dia memberi contoh, jika Presiden petahana berhenti setahun sebelum masa jabatannya berakhir, maka Presiden wajib digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatannya.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
12. Untuk itu diperlukan Sidang Istimewa MPR untuk melantik Wapres menjadi Presiden.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
13. Bagaimana jika Wapres sama2 menjadi petahana bersama dengan Presiden, atau Wapres maju sebagai Capres, maka kedua2nya harus berhenti secara bersamaan.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
14. Kalau ini terjadi, maka Menhan, Mendagri dan Menlu (triumvirat) akan membentuk Presidium Pemerintahan Sementara.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
15. Dalam waktu 30 hari triumvirat wajib mempersiapkan SI MPR untuk memilih Presiden dan Wapres yang baru.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
16. Kalau hal seperti di atas terjadi setiap lima tahun, maka bukan mustahil akan terjadi kerawanan politik di negara kita ini. Kerawanan itu bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
17. Negara itu tidak boleh vakum kepemimpinan karena bisa menimbulkan keadaan kritis yang sulit diatasi.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
18. Andai ketika jabatan Presiden vakum, terjadi keadaan darurat atau keadaan bahaya, siapa yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya?
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
19. Hanya Presiden yang bisa melakukan itu. Wakil Presiden apalagi Triumvirat, tidak punya kewenangan melakukannya.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
20. Karena itu Yusril berpendapat bahwa Presiden petahana, Jokowi atau siapapun, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak perlu berhenti atau cuti.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
21. Berbagai meme yang hanya mengutip sepotong UU Nomor 42 Tahun 2008,
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
22. padahal UU tersebut sudah tidak berlaku lagi, adalah meme yang menyesatkan dan berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang.***

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.