0
Ferry Koto @ferrykoto
Haha... Bisa saja pak Tito. Saya ndak sependapat soal pasal 6 di UU 9/1998 itu. Menurut saya pak Tito keliru, pasal 6 itu dalam hukum disebut pasal MANDATOR, yaitu perintah kepada yg melaksanakan kebebasan berpendapat, bukan PROHIBITOR yg artinya pasal berupa larangan. 😁😁 twitter.com/serujinews/sta…
URL SERUJI 141 Terkait Pembubaran Deklarasi #2019GantiPresiden, Tito: Sesuai Pembatasan di UU β€” SERUJI JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Tito Karnivian menegaskan bahwa tidak diberikannya izin dan pembubaran kegiatan deklrasi #2019GantiPresiden oleh polisi di berbagai daerah, sudah sesuai dengan pembatasan yan
Ferry Koto @ferrykoto
Wong jelas2 pasal 6 itu bunyinya "Warga negara yg menyampaikan pendapat di muka umum BERKEWAJIBAN....." Itu jelas artinya pasal Mandatori, bukan pasal larangan. Artinya, dalam menyampaikan aspirasi wajib ikuti yg ditentukan pasal 6 itu. Jadi itu bukan pasal untuk melarang hak.
Ferry Koto @ferrykoto
Pasal 6 itu bukan pasal yg berikan kewenangan kepada Polisi untuk menilai SEBELUM pelaksanaan kebebasan berpendapat, tapi pasal yg memberi rambu2, yg WAJIB dipatuhi warga negara yg menyampaikan kebebasan berpendapat. Jadi terlaksana dulu kegiatannya baru muncul kewajibannya. 😁
Ferry Koto @ferrykoto
Onok2 saja pak Tito iki. Hehehe. Walau saya tak setuju dengan deklarasi2 #2019GantiPresiden itu, tapi ya jangan juga pasal2 di UU diterjemaahkan keliru, apalagi serampangan, untuk menghalangi warga negara sampaikan aspirasi. πŸ™πŸ˜
Ferry Koto @ferrykoto
Sekedar tambahan, selain pasal mandator untuk warga negara di pasal 6 UU 9/1998, juga ada pasal mandator lain. Pasal ini WAJIB dilaksanakan aparatur negara, dlm hal ini polisi, setiap ada pelaksanaan kebebasan berpendapat warga negara.
Ferry Koto @ferrykoto
Di pasal 7 UU 9/1998 polisi wajib untuk, sekali lagi ini perintah WAJIB; bkn pembatasan apalagi larangan; Diantaranya wajib di butir d, MENYELENGGARAKAN PENGAMANAN Tdk ada di pasal2 di UU 9/1998 yg bunyinya beri kewenangan aparatur negara membatasi hak menyampaikan pendapat. 😁
Ferry Koto @ferrykoto
Kalau ada yg katakan #2019PrabowoPresiden dikategorikan pelanggaran curi start kampanye, jangan dipercaya. Justru ini aspirasi konstitusional sekaligus pesan yg dikirim positif buat semua, bukan kampanye. Kalau sy katakan ingin prof @Yusrilihza_Mhd Presiden, masa kampanye? 😁

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.