Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

PBB: Kekerasan dan Pelecehan Hukum pada Masyarakat Adat Naik Tajam

Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan kekerasan dan pelecehan hukum terhadap masyarakat adat di berbagai negara naik tajam.
0
Koran Sulindo @koransulindo

PBB: Kekerasan dan Pelecehan Hukum pada Masyarakat Adat Naik Tajam - koransulindo.com/pbb-kekerasan-… pic.twitter.com/Mg6JfV75wv

28/08/2018 14:48:18 WIB
Expand pic

Koran Sulindo – Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan kekerasan dan pelecehan hukum terhadap masyarakat adat di berbagai negara naik tajam. Kenaikan itu didorong ekspansi besar-besaran proyek-proyek pembangunan di tanah adat.

Pola kekerasan yang signifikanmuncul di berbagai negara, di mana kekerasan fisik dan penuntutan hukum digunakan terhadap penduduk asli yang mempertahankan hak dan tanah mereka.

Indonesia, di samping Brazil dan Filipina, termasuk 3 negara tertinggi dalam kasus kekerasan terhadap masyarakat adat ini.

Pelapor Khusus PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat Victoria Tauli-Corpuz menyerahkan laporan terbaru tersebut kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Genewa, Senin (27/8/2018), atau Selasa (28/8/2018) WIB.

Laporan sepanjang 19 halaman itu bisa diakses di situs PBB ini.

Laporan ini menjelaskan kepentingan sektor swasta berkolusi dengan pemerintah dalam mengincar tanah masyarakat adat.

“Saya telah diberi tahu tentang ratusan kasus kriminalisasi dari hampir setiap sudut dunia. Ekspansi proyek pembangunan yang cepat di tanah adat tanpa persetujuan mereka memicu krisis global,” kata Tauli-Corpuz.

Kriminalisasi itu termasuk diantaranya serangan-serangan baik fisik maupun hukum, adalah upaya pembungkaman masyarakat adat yang melakukan penentangan terhadap proyek-proyek yang mengancam mata pencaharian dan budaya mereka.

Sejak Juni 2014, ketika baru menjabat sebagai Pelapor Khusus PBB, Tauli-Corpuz telah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam kasus-kasus kriminalisasi dan kekerasan di Filipina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Guatemala, Honduras, India, Kenya, Meksiko, dan Peru.

Front Line Defenders mendokumentasikan 312 pembela hak asasi manusia yang dibunuh pada 2017, dan sebanyak 67 persen terbunuh karena membela tanah mereka, lingkungan, atau hak adat, hampir selalu dalam hubungan dengan proyek sektor swasta.

Sekitar 80 persen pembunuhan terjadi hanya di 4 negara yakni Brasil, Kolombia, Filipina, dan Meksiko.

Global Witness bekerja sama dengan The Guardian mendokumentasikan 207 pembunuhan pembela lahan dan lingkungan pada 2017, tahun terburuk dalam sejarah hingga saat ini dalam konteks masyarakat adat.

Agribisnis adalah sektor industri yang terkait dengan sebagian besar pembunuhan itu. Sekitar 25 persen mereka yang tewas adalah orang lokal yang masih belum terkena kemajuan.

Comment

No comments yet. Write yours!