Para Ahli Sepakat: Tak Ada Unsur Pidana di Kasus BLBI

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau biasa disingkat BLBI semakin terlihat jelas duduk soalnya. Setidaknya bila mendengar keterangan para ahli di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dengan terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.
blbi
0

Koran Sulindo – Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau biasa disingkat BLBI semakin terlihat jelas duduk soalnya. Setidaknya bila mendengar keterangan para ahli di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dengan terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dari keterangan ahli perbankan dan notaris pembuat akta penyesaian Surat Keterangan Lunas (SKL), antara lain, ternyatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini. Kalau unsur pidana tidak ada, bagaimana pula bisa timbul dugaaan tindak pidanan korupsi (tipikor), yang menyeret Temenggung ke depan meja hijau?

Andi Hamzah, ahli hukum pidana yang dihadirkan dalam persidangan 16 Agustus 2018 lalu, juga menyatakan, tidaklah masuk akal seseorang disebut memperkaya orang lain yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan dekat lainnya, apalagi dengan merugikan keuangan negaranya sendiri. Ia pun menilai perkara yang menempatkan Temenggung sebagai terdakwa tidak masuk akal.

“[Sjamsul] Nursalim ada hubungan keluarga dengan itu [Syafruddin] enggak? Tidak ada, kan? Jadi untuk apa memperkaya dia? Di mana otaknya, memperkaya orang lain kemudian merugikan negaranya sendiri? Tidak masuk akal, kan? [Kecuali] kalau ada suap. Nah [suap] tidak ada dalam dakwaan Syafruddin kan?” kata Andi ketika memberikan keterangannya.

Andi memang dihadirkan berkaitan dengan penerbitan SKL bagi obligor BLBI Sjamsul Nursalim. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Penyusun Inter-Departemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor tersebut juga mengungkapkan, kasus korupsi baru terjadi kalau ada kickback.

Soal upaya memperkaya diri sendiri, Andi menjelaskan, “memperkaya diri sendiri” dan “merugikan keuangan negara” sebenarnya menurut Konvensi Internasional, United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), bukanlah merupakan unsur tindak pidana korupsi. “Yang paling perlu dibuktikan adalah terdakwa melawan hukum. Yang kedua, kalau memperkaya diri sendiri, jumlahnya berapa?” tutur Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu.

Andi menguraikan perbedaan “memperkaya diri sendiri” dan “memperkaya orang lain”. Kalau “memperkaya diri sendiri” bisa dilakukan sendiri atau bersama-sama (turut serta/medepleger), sementara itu “memperkaya orang lain” mesti ada motifnya.

“Apa dia tantenya diperkaya atau teman dekatnya atau pamannya atau kemenakannya atau anaknya? Tapi kalau orang lain sama sekali yang diperkaya, tidak masuk akal. Mana ada manusia, pejabat, mau memperkaya orang lain dengan merugikan negara dan bukan keluarganya itu orang? Untuk apa? Jadi, dalam hal itu, kalau memperkaya orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali itu mestinya menurut saya berkaitan dengan kickback. Dia berbuat itu karena ada kickback,” papar Andi.

SEBELUMNYA, dalam sidang 13 Agustus 2018, Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Padjadjaran Bandung, I Gde Pantja Astawa, dalam keterangannya di pengadilan mengatakan, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mengonfirmasi pihak yang diperiksa (auditee ) dalam pemeriksaan apa pun sesuai asas asersi pemeriksaan.

Dijelaskan Pantja, dalam suatu pemeriksaan itu sekurang-kurangnya harus ada tiga unsur. Pertama: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus diterbitkan oleh lembaga berwewenang dalam hal ini BPK. Karena akhirnya harus diterbitkan dalam bentuk keputusan BPK.

“Kedua: dia harus memperhatikan dan menjadikan standard pemeriksaan negara sebagai pegangan atau dasar pemeriksaan dengan segala penjelasan di SPKN [Standard Pemeriksaan Keuangan Negara]. Ketiga: harus memperhatikan satu prinsip asas asersi. Asas asersi ini, yakni mewajibkan pemeriksa, dalam hal ini auditor, memeriksa entitas yang diperiksa karena yang diperiksa harus dikonfirmasi tanpa melihat apa pun jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK,” kata Pantja.

Menurut dia lagi, pemeriksaan itu ada tiga jenis, yakni pemeriksaan keuangan, kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan investigasi merupakan salah satu jenis dari PDTT. “Tidak melihat apa pun jenis pemeriksaannya, harus dikonfirmasi kepada entitas yang diperiksa,” tutur Pantja.

Itu dimaksudkan agar entitas yang diperiksa memiliki kesempatan mengkaji, menelaah, dan membela diri (defence). Asas ini tidak bisa ditawar lagi dalam suatu pemeriksaan jenis apa pun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BPK.

“Ada ketentuannya, asas ini mutlak. Asas asersi ini mutlak, sebagaimana diatur atau dinormatisasi di Pasal 6 Ayat (5) Undang-Undang tentang BPK Nomor 15 Tahun 2006. Jadi, kalau tiga hal mendasar ini sudah ditempuh, saya katakan itulah LHP yang sah secara hukum,” ujarnya.

PADA hari yang sama, bankir senior yang mantan Ketua Perbanas Sigit Pramono juga dimintai keterangan sebagai ahli. Menurut dia, dalam praktik perbankan, penghapusanbukuan tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk kerugian. Karena, itu sama sekali tidak menghapuskan hak tagih. Kerugian baru terjadi jika hak tagihnya yang dihapus.

“Penghapusbukuan hanya menghapus kredit dari catatan akuntansi, karena itu dampaknya baru sebatas potential lost, belum realized cost atau kerugian yang direalisasi,” tutur Sigit.

Ia menegaskan hal itu menjawab pertanyaan pengacara Temenggung, Yusril Ihza Mahendara, soal apakah perbedaan antara penghapusanbukuan dengan penghapusan hak tagih. Pertanyaan ini terkait dengan dakwaan Jaksa Tipikor kepada Terdakwa bahwa Temenggung sebagai Ketua BPPN telah merugikan negara sebesar Rp 4,8 triliun, karena telah mengusulkan ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) untuk menghapusbukukan kredit petani tambak di bank beku operasi (BBO) Bank BDNI. Keputusan penghapusan bukuan utang petambak itu diputuskan oleh Rapat KKSK pada 13 Februari 2004.

Sigit berpandangan, konsekuensi penghapusanbukuan hanya tidak ditampilkannya kredit laporan keuangan dan sifatnya masih potential loss karena hak tagih BPPN terhadap kredit tersebut masih ada. Hak tagih inilah yang pada saat penutupan BPPN pada 2004 dialihkan ke PT (Persero) Perusahaan Pengelola Aset (PAA), yang menampung semua aset BPPN.

Dalam kesaksiannya, Sigit juga mengatakan, apa yang dilakukan Temenggung adalah langkah penyelesaian restrukturisasi perbankan, yang menjadi tanggung jawab BPPN dan belum terselesaikan oleh Ketua BPPN sebelumnya. “Seingat saya, proses restrukturisasi perbankan semasa dia berjalan sesuai prosedur dan lancar, dibandingkan periode sebelumnya. Dengan tuntasnya restrukturisasi itulah, Indonesia kini punya sektor perbankan yang kuat, sehingga seharusnya Syafruddin Arsyad Temenggung perlu diganjar penghargaan,” tutur Sigit.

Dijelaskan Sigit juga di hadapan majelis hakim, BPPN bukanlah lembaga yang mengejar untung atas dana BLBI yang sudah disalurkan sebagai bantuan dana likuidtas pada krisis dahsyat waktu itu. “Jadi, bagi BPPN, ukuran kinerja yang terpenting adalah bagaimana dia bisa sehatkan perbankan. Kedua adalah recovery rate, mereka tidak diukur untung-rugi di situ karena ini bukan lembaga yang mencari untung dan tidak bisa rugi,” katanya.

Apalagi, tambahnya, kondisi kredir macet atau NPL saat itu juga sangat berbahaya, karena sudah mencapai 30%. “NPL juga sangat tinggi secara nasional, lebih dari 30 persen. Maksimum kan 5 persen untuk bank sehat.Dengan dua indikator itu saja semua bank di Indonesia tidak ada yang sehat, itulah situasi perbankan pada saat itu,” tutur Sigit.

Karena tingginya kenaikan kurs dolar Amerika Serikat, yakni dari Rp 2.500 menjadi Rp 16.000 lebih, tidak mungkin nasabah atau siapa pun mampu membayar utang yang langsung menggelembung. “Pasti tidak bisa ditagih karena dolar naik, maka itu yakin tidak bisa ditagih,” ujarnya.

Syafruddin sendiri dalam persidangan 14 Mei 2018 telah menyatakan, kebijakannya menerbitkan SKL kepada obligor pengendali saham BDNI pada tahun 1999 hanya menjalankan keputusan KKSK. Selain itu, lanjut Syafruddin, Sjamsul Nursalim pun sudah melunasi kewajibannya terhadap BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

“Yang jelas, dakwaan tadi itu jelas error in persona, salah alamat, salah orang. Yang menjual bukan saya dan juga saya mengikuti seluruh aturan,” tutur Syafruddin lagi. [PUR]

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.