0
Jpp Indonesia @JppIndonesia
Selamat sore #SobatJPP simak yuk pembahasan kultwit dengan judul “Vaksin MR, Fatwa MUI: Kini Dibolehkan karena Ada Kondisi Keterpaksaan”. #Jppindonesia #VaksinRM @KemenkesRI
Jpp Indonesia @JppIndonesia
MUI merilis fatwa terkait vaksini MR produksi Serum Institute of India untuk imunisasi. Disebutkan dlm klausul ketentuan hukum dalam fatwa tersebut, penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India, pada saat ini, dibolehkan karena tiga hal. #Jppindonesia #VaksinRM
Jpp Indonesia @JppIndonesia
Yakni, ada kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. #Jppindonesia #VaksinRM
Jpp Indonesia @JppIndonesia
Demikian disampaikan dalam rilis resmi soal Fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI dengan Ketua Profesor Hasanuddin AF, Senin (20/8/2018). #Jppindonesia #VaksinRM
Jpp Indonesia @JppIndonesia
Dirincikan dari fatwa tersebut, MUI memuat tiga ketentuan hukum. Yakni, penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram, penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram #Jppindonesia #VaksinRM
Jpp Indonesia @JppIndonesia
karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi, dan penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah). #Jppindonesia #VaksinRM
Jpp Indonesia @JppIndonesia
Terkait hukum mubah atas vaksin tersebut, MUI menerangkan alasan bahwa ada kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci #Jppindonesia #VaksinRM
Jpp Indonesia @JppIndonesia
Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tntg bahaya yg ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yg halal, serta kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yg halal. #Jppindonesia
Jpp Indonesia @JppIndonesia
Sementara itu pada bagian rekomendasi, Fatwa MUI mengatur empat hal. Pertama, kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. #Jppindonesia #VaksinRM
Jpp Indonesia @JppIndonesia
Lalu kedua, kewajiban produsen vaksin untuk mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. #Jppindonesia #VaksinRM
Jpp Indonesia @JppIndonesia
Ketiga, pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. #Jppindonesia #VaksinRM
Jpp Indonesia @JppIndonesia
Dan keempat, pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal. #Jppindonesia #VaksinRM
Jpp Indonesia @JppIndonesia
Pada bagian ketiga tentang ketentuan penutup disebutkan bahwa fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. #Jppindonesia #VaksinRM @KemenkesRI
Jpp Indonesia @JppIndonesia
Lalu pada poin kedua disebutkan, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. #Jppindonesia #VaksinRM @KemenkesRI

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.