0

Bicara soal nilai (value) dalam politik biasanya merujuk pada pemikiran-pemikiran politik klasik era Yunani Kuno yang direpresentasikan oleh setidaknya Plato dan muridnya Aristoteles. Politik dalam pengertian klasik dimengerti bahwa politik hadir tak lain adalah untuk mewujudkan "kebaikan bersama" (public good, al-maslahah al-ammah).

Dalam pemikiran politik Islam klasik, pemikir seperti al-Farabi sering diposisikan sebagai representasi "pemikir nilai", disamping tentu ada nama-nama lain, seperti Abi Rabi, al-Ghozali, al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Al-Farabi bahkan menulis buku berjudul Madinah al-Fadhilah yang kerap “dituduh” sebagai copy paste dari karya Plato: Republic. Al-Farabi hidup di era Daulah Abbasiyyah yang saat itu tengah mengalami kekacauan. Maka pemikiran-pemikiran yang ditawarkan adalah bagaimana mewujudkan negara (Daulah Abbasiyyah) yang ideal.

Konteks Indonesia, pemikiran-pemikiran yang berkembang di seputar jelang kemerdekaan (persidangan BPUPKI), yang kemudian menghasilkan rumusan Pancasila adalah produk dari politik nilai. Sila-sila dalam Pancasila sarat dengan nilai-nilai agung dan mulia, sebagaimana ditawarkan Plato mapun al-Farabi.

Saat ini, terlebih di era liberal politik, politik dalam pengertian klasik (nilai) nyaris menjadi hal yang asing (gharib). Politik telah benar-benar dipahami hanya dalam pengertian yang pragmatis, sebagai perebutan kekusaan dan kepentingan.

Retweet Team @re_kultwit
"Tak ada kawan atau lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan" Tentu anda sangat paham bahwa politik memang bicara soal bagi-bagi kekuasaan dan kepentingan.
Retweet Team @re_kultwit
Ungkapan itu kerap kali kita dengarkan bukan? Politik semata dimengerti sbg kepentingan tanpa berusaha melibatkan politik nilai meskipun hanya secuil. Tentu boleh dan sah memahami politik sebagai kekuasaan dan kepentingan, tapi selipkanlah politik nilai meski hanya sedikit saja.
Retweet Team @re_kultwit
Coba tengok saja, praktek politik di Indonesia, terlebih pasca Orde Baru, praktis yang tampil menjadi mainstream adalah politik tanpa nilai.
Retweet Team @re_kultwit
Hasil dari praktik politik yang sebatas kekuasaan dan kepentingan, kita sekarang menyaksikan betapa bobroknya kehidupan politik saat ini. Politik nyaris berlangsung tanpa nilai. Nyaris tanpa komitmen, tak ada kepercayaan, dan tak ada integritas dalam berpolitik.
Retweet Team @re_kultwit
Melanggar komitmen, melanggar kepercayaan, tipu-tipu, berkhianat, mengorbankan atau menikam kawan sendiri dan apalagi lawan seakan menjadi sebuah keniscayaan dalam praktik politik kita saat ini.
Retweet Team @re_kultwit
Sekadar contoh dan mengingatkan memori publik, saat Pilpres 2009, Megawati memutuskan untuk berpasangan dengan Prabowo.
Retweet Team @re_kultwit
Saat itu nyaris tak ada gugatan dari kubu, termasuk pengikut-pengikut setia Megawati kepada Prabowo terutama terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang pernah dilakukannya di akhir kekuasaan Orde Baru.
Retweet Team @re_kultwit
Namun ketika Pilpres 2014, dimana Prabowo kembali maju bersama dengan Hatta, Prabowo mendapat hujatan hebat dari para pendukung Jokowi (Megawati) yang maju berpasangan dengan Jusuf Kalla.
Retweet Team @re_kultwit
Seakan lupa peristiwa hampir 5 tahun yang lalu di mana Megawati dan Prabowo berpasangan mesrah. Dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo dikuliti habis.
Retweet Team @re_kultwit
Mereka seakan lupa dengan fakta-fakta bahwa di sekeliling Megawati dan Jokowi juga terlalu banyak jenderal-jenderal yang tangannya berlumuran darah rakyat dan umat Islam yang tak berdosa.
Retweet Team @re_kultwit
Bukan hanya soal pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Prabowo, ada satu hal mendasar yang menjadi ciri khas dari “politik tanpa nilai”, yaitu melanggar komitmen seakan menjadi hal biasa dan tanpa merasa dosa.
Retweet Team @re_kultwit
Menjelang Pilpres 2009, Megawati dan Prabowo menandatangani (di atas materai) apa yang disebut “Perjanjian Batu Tulis”, tanggal 16 Mei 2009. Isi perjanjian ini beredar luas di masyarakat. news.detik.com/berita/2526634…
Retweet Team @re_kultwit
Salah satu isi perjanjian itu disebutkan pada poin ke 7: “Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.”
Retweet Team @re_kultwit
Dan ketika tiba waktunya (jelang Pilpres 2014), di mana komitmen terebut seharusnya dijalankan, dengan entengnya Megawati mengkhianati sebuah komitmen bersama.
Retweet Team @re_kultwit
Kita ketahui bersama saat itu Megawati justru mendukung calon presiden lain bernama Joko Widodo, yang dengan berbagai polesan, termasuk dugaan kecurangan yang terjadi saat Pilpres 2014, akhirnya terpilih menjadi Presiden.
Retweet Team @re_kultwit
Inilah gambaran nyata dari “politik tanpa nilai". Melanggar komitmen dianggap hal biasa dan bahkan mungkin suatu keharusan.
Retweet Team @re_kultwit
Kalau mendasarkan pada politik nilai, pengingkaran atas komitmen yang dibuat bersama adalah hal yang sangat prinsip.
Retweet Team @re_kultwit
Begitu pun yang dilakukan SB) saat menjadi Menkopolkam Era Megawati. Dengan gayanya yang sok santun, juga melakukan “pengkhianatan” terhadap Megawati.
Retweet Team @re_kultwit
Memanfaatkan kelebihan fisiknya, tutur katanya yang bagus, dan ditambah tampilannya yang terkesan didhalimi seiring dengan pernyataan Taufiq Kiemas yang menyebut dirinya sebagai “jenderal kekanak-kanakan”,
Retweet Team @re_kultwit
SBY memanfaatkan pernyataan Taufiq Kiemas tersebut dan juga pengunduran dirinya dari Kabinet Gotong Royong untuk membangun citra sebagai orang yang didzalimi Megawati.
Retweet Team @re_kultwit
Cara-cara politik seperti itulah gambaran nyata dari berpolitik yang miskin nilai.
Load Remaining (3)

Comment

Login and hide ads.