"Mungkinkah Calon Tunggal Dalam Pemilu 2019?" by @HincaPandjaitan

0
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

Diskusi sore ini saya menyimpulkan Kita harus menolak Calon Tunggal dalam Pilpres 2019 nanti karena akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi bangsa ini ke depan. #TolakCalonTunggal pic.twitter.com/HEtpD9dylR

20/07/2018 16:29:00 WIB
Expand pic
Expand pic
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

Menindaklanjuti diskusi sore Hari ini Saya akan kultwit mengenai "Mungkinkah Calon Tunggal dalam Pemilu 2019 ??"

20/07/2018 17:38:23 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

1. Sejatinya UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 TIDAK MENGKEHENDAKI terjadinya Calon Tunggal dalam Pilpres 2019. #TolakCalonTunggal

20/07/2018 17:39:10 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

2. Tidak mengkehendaki bukan berarti tidak diperbolehkan mari kita kaji satu persatu Pasal yang berkenaan dengan Capres Tunggal #TolakCalonTunggal

20/07/2018 17:39:50 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

3. Pasal 229 ayat (2) UU Pemilu menyatakan @KPU_ID harus menolak pendaftaran paslon jika diusung gabungan seluruh parpol peserta pemilu, atau paslon diusung koalisi sejumlah parpol yang mengakibatkan parpol lainnya tdk dapat mendaftarkan #TolakCalonTunggal

20/07/2018 17:41:24 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

4. Artinya tdk diperbolehkan membentuk Koalisi yg mengakibatkan Koalisi lawan tidak terpenuhi ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Tdk boleh memborong habis kursi Koalisi agar memberikan jalan bagi Koalisi lain untuk memajukan Paslon #TolakCalonTunggal

20/07/2018 17:43:00 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

5. Disisi lain terdapat aturan yang cutup renggang yang mengarah kepada terjadinya Calon Tunggal #TolakCalonTunggal

20/07/2018 17:45:32 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

6. Kondisi pertama: ketika ada 2 paslon yg mendaftar, tetapi salah satu paslon tidak memenuhi syarat. Setelah diusulkan paslon pengganti dalam waktu 14 hari pun ternyata paslon pengganti juga tidak memenuhi persyaratan. (Pasal 232 dan Pasal 233 UU Pemilu). #TolakCalonTunggal

20/07/2018 17:47:36 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

7. Kondisi Kedua: ketika ada dua paslon yang mendaftar tetapi salah satu paslon berhalangan tetap dlm waktu 7 hari sebelum ditetapkan sbg capres & cawapres, dan parpol/koalisi parpol pengusungnya tak mengusulkan paslon pengganti. (Pasal 234 ayat (1) UU Pemilu) #TolakCalonTunggal

20/07/2018 17:49:50 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

8. Kondisi Ketiga: Ketika setelah perpanjangan jadwal pendaftaran paslon selama 14 hari, tetap hanya ada satu paslon yang mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden. (Pasal 235 ayat (4) UU Pemilu) #TolakCalonTunggal

20/07/2018 17:50:39 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

9. Jika ketiga kondisi tersebut terjadi tentu Calon tunggal pada pilpres 2019 tak terhindarkan dan harus melawan kotak kosong tentu hal ini akan menjadi preseden buruk untuk kita kedepan. #TolakCalonTunggal

20/07/2018 17:51:18 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

10. Lantas apakah kemudian jika terjadi Calon Tunggal Pasangan Capres-Cawapres yg ada langsung Aklamasi dinyatakan Sebagai pemenang Pilpres 2019 ? #TolakCalonTunggal

20/07/2018 17:52:33 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

11. Tentu Tidak. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa paslon dinyatakan terpilih sbg presiden dan wakil presiden jika mendapatkan lebih 50 % dari jumlah suara pemilu, dengan sedikitnya 20 % setiap provinsi yg tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

20/07/2018 17:54:29 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

12. Artinya Pemilihan Presiden tetap harus dilaksanakan walau hanya terdapat Satu Paslon yg ditetapkan. Dengan catatan harus melawan Kotak Kosong. #TolakCalonTunggal

20/07/2018 17:55:34 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

13. Jika Kotak Kosong yang akan menjadi penantang Incumbent di 2019, sebaiknya seluruh Partai Politik menarik diri dari kompetisi pemilu. Karena artinya Kita belum mampu menghadirkan sejumlah sosok yang menjadikan pilihan rakyat lebih banyak Dan terbuka. #TolakCalonTunggal

20/07/2018 17:57:31 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

14. Partai Politik secara kelembagaan dinilai sebagai sebuah perahu bagi individu yang memiliki cita-cita politik untuk menghantarkan para individu tsb ke kursi eksekutif maupun legislatif. #TolakCalonTunggal

20/07/2018 18:06:20 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

15.Jika 16 parpol peserta pemilu 2019 melenggangkan calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong, sejatinya ada yang salah dengan proses demokrasi kita. #TolakCalonTunggal

20/07/2018 18:06:54 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

16.Bukan berarti incumbent dikehendaki secara absolut oleh publik untuk memimpin 2 periode jika ia berhasil menjadi kontestan tungga dalam Pilpres 2019. #TolakCalonTunggal

20/07/2018 18:07:36 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

17.Tampaknya ada batu besar yang menyebabkan kotak kosong menjadi titik fokus dalam pemilu 2019 nanti. #TolakCalonTunggal

20/07/2018 18:08:47 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

18.Apa yang menjadi batu besar? Kita lihat rentetan sejarah pemilu langsung di negeri ini. #TolakCalonTunggal

20/07/2018 18:45:13 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

19.Sejak 2004, 2009 hingga 2014, negara kita selalu diwarnai sejumlah paslon presiden dan wakil presiden. Bahkan tidak pernah terdengar isu maupun niat massal yang menggembung untuk tersedianya calon tunggal. Tidak pernah. #TolakCalonTunggal

20/07/2018 18:45:44 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

20.Pemilu 2019 kini berbeda. Sistemnya pun juga berbeda. Kita mengadakan pemilu serentak yang berarti pilpres dan pileg digelar secara serentak. #TolakCalonTunggal

20/07/2018 18:46:19 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

21.Saya sudah berbusa-busa untuk mengingatkan seluruh elit politik dan tentunya masyarakat mengenai pemilu serentak yang dinodai oleh ketersediaan presidential threshold sebesar 20%. #TolakCalonTunggal

20/07/2018 18:46:52 WIB
HincaPandjaitanXIII @hincapandjaitan

22.PT 20% adalah cacat logika yang diamini secara sengaja oleh sejumlah elit politik. Hukum Konstitusi sejatinya telah dilecehkan oleh PT 20% ini. Tak ada sejarahnya di dunia ini, bahwa hasil pemilu periode yang lampau digunakan untuk pemilu yang akan datang

20/07/2018 18:54:05 WIB
Load Remaining (5)

Comment

No comments yet. Write yours!