0
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom2 diagendakan RDP dan RDPU dengan MenATR/BPN, MenDagri, MenKumHAM, MenPU-PR, Prof Nurhasan, Prof Suryaman, Dr. Kurnia tentang Masukan Atas Substansi Krusial RUU Pertanahan Simak selengkapnya di @WikiDPR1 pic.twitter.com/5LQgIbw7Au
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Nihayatul W @FraksiPKB #Jatim3: kita tdk perlu menunggu kuorum krn sifatnya RDPU
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Nihayatul W @FraksiPKB #Jatim3: jadi lgsg saja kpd ibu Sury silakan mulai pemaparannya
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: Quo Vadis kenapa penting RUU Pertanahan ini pic.twitter.com/TeUlAFfr7N
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: hukum pertanahan adalah bagian sub dari UU Pertanahan. Sekarang dualisme hukum yg baru UU Hukum Agraria dengan UU Hukum Adat.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: Dalam Pasal 16-65 substansi isinya ttg pertanahan, opsi kedua utk mengembalikan, apakah akan mengendalikan hal itu/tdk? Posisi uu pertanahan masuk ke sub agraria. Seyogyanya uu pertanahan hanya merancang mengenai pertanahaan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, pakar: hrsnya UUPA ini bisa mengatur hanya yg berkaitan dgn pokok agraria saja
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: Posisi RUU pertanahan pic.twitter.com/M5kacR9oqf
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: Materi muatan undang- undang pertanahan, kita sangat menghindari pasal-pasal emosional. Artinya sulit dilaksanakan. Hindari tumpang tindih dg uu lain
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: hal mengemuka dlm pembahasan RUU Pertanahan pic.twitter.com/drcUzGRpHp
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: mengenai anah adat dan tanah ulayat ini masih banyak masyarakat yg blm mengetahui apa itu tanah ulayat apa itu tanah adat.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: Hal teknis draft RUU Pertanahan pic.twitter.com/EFQWDc5vQy
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: Kedudukan tanah ulayat dan adat msh jadi persepsi yg masyarakat blm paham bagaimana fungsinya. Ulayat itu punya kriteria yg tdk bs dibantah: sama dan sama persis unsur2nya (wilayah, kekayaan materi dan non materi).
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: tanah adat ini jg sering kali dipresepsikan tanah ulayat, ini yg salah sbtulnya. Ada wilayah dan ada kekayaan materil dan non materil. Maka demikian saya menganggapnya bahwa hak ulayat ini adalah hak kolektif
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: Tanah adat juga sering dipersepsikan sama dg ulayat, ini keliru. pic.twitter.com/bZMkwLNkDc
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: ketiga kriteria ini bahwasanya jika ketiga kriteria ini tdk ada maka bukan tanah ulayat pic.twitter.com/aXO3p9TcCh
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: pengelolaan secara bersama2 tentu saja karna pendukungnya adalah masyarakat. Jika kita membicarakan tentang tanah adat harus dilepaskn persepsi ttg tanah ulayat
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: Tdk ada yg terbentuk ulayat baru, yg ada dr ulayat menjadi tanah adat individual. hak komunal byk yg salah persepsi, hak ulayat pasti hak komunal tp hak komunal blm tentu hak ulayat
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: kontrovrsi PERMEN ATR NO IX/ 2015- PERMEN ATR NO X /2016 pic.twitter.com/XkFbzESL1j
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar: Negara menjamin hak perseorangan ketika tanah itu sdh melewati batas-batas yg penguasaannya sdh bertahun-tahun.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, pakar: Hirarki Penguasaan Tanah pic.twitter.com/pES89wZrsF
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Suriyaman Mustari, Pakar : pengadilan pertanahan. Sengketa tanah saat ini tidak memenuhi rasa keadilan. Sengketa pertanahan diharapkan dapat diselesaikan melalui peradilan pertanahan pic.twitter.com/KQYar99AiK
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Nihayatul W @FraksiPKB #Jatim3: ada yg menarik tdi terkait RUU Pertanahan hrsnya melengkapi saja tfk menambah klausul baru
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Nurhasan Ismail, Pakar: jadi saya ingin mengatakan RUU Pertanahan ini mnjd penguat thd prinsip2 yg ada pada UU PA.
Load Remaining (100)

Comment

Login and hide ads.