1
Story "Percayalah Modus Pencurangan Di Pilgub Jabar 2018 Akan Terulang Di Pilpres 2019" by @Ir.. Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 2684 pv 47
Irene @IreneViena
Kalau otak ga dipakai, rakyat akan terus jadi mainan dan korban penipuan politisi "Kedunguan Berpolitik & Pemahaman Politik Kaum Dungu" by @ProklamatorRI - Chirpstory chirpstory.com/li/397090 lewat @chirpstory
Story "Kedunguan Berpolitik & Pemahaman Politik Kaum Dungu" by @ProklamatorRI Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 3557 pv 14
Irene @IreneViena
Pilkada 2018 membuktikan bahwa suara rakyat dikalahkan suara siluman. Di Jawa Tengah, Sudirman Said mengatakan ada 3.7 juta pemilih siluman Di Jawa Barat, minimal ada 1.2 juta pemilih ilegal berEKTP dan SUKET Jika aturan pemilu tdk diperbaiki, rakyat akan dikalahkan pada 2019
Irene @IreneViena
DPT 2019 wajib dikoreksi. Membiarkan puluhan juta pemilih siluman tercantum di DPT akan memudahkan mafia pemilu memanipulasi suara utk kemenangan capres dan partai tertentu. Puluhan juta EKTP palsu digunakan utk memilih di Pileg dan pilpres 2019
Irene @IreneViena
Mana lebih penting, pemilu yg jujur dan berkualitas atau mengakomodir calon pemilih yg tdk terdaftar di DPT padahal kesempatan utk didaftarkan di DPT sdh diberikan seluas2nya dan berkali2 ? Warga yg tdk pro aktif utk didaftarkan di DPT, apakah layak hak pilihnya diperjuangkan?
Irene @IreneViena
Dalih bahwa semua rakyat 17 tahun ke atas atau sdh menikah harus diberi hak memilih meski tdk terdaftar di DPT menjadi PINTU MASUK /CELAH mencurangi pemilu dgn menggunakan EKTP palsu dan SUKET
Irene @IreneViena
Apa dasar dan logika pembenaran mempertahankan DPT yg terbukti dalam beberapa pemilu dipenuhi pemilih siluman/fiktif? Jika DPT akurat, partisipasi pemilih pasti meningkat tajam hingga 90% karena 30 juta pemilih fiktif di DPT sdh dikeluarkan/dicoret
Irene @IreneViena
Pemilu 1971 sd 1999 rasio pemilih dibanding jumlah penduduk hanya 53-57%. Administrasi kependudukan RI pada 1971-1999 jauh lebih baik daripada era reformasi, di mana BPS diintervensi utk tdk menyajikan informasi detail dan akurat mengenai kependudukan
Irene @IreneViena
Salah satu kontrol dan indikator bahwa pemilu berlangsung jujur adalah tingkat partisipasi pemilih. Pada Pilpres 2014 terlihat deviasi abnormal pada partisipasi pemilih di beberapa propinsi, misalnya Jawa Tengah 82%, Jawa Timur 78% dan Papua di atas 100%
Irene @IreneViena
Analisa terhadap Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS juga merupakan alat kontrol dan indikator terjadi kecurangan atau tidak pada pemilu 92.000 pemilih di Bekasi menggunakan SUKET sebagai dasar memilih adalah indikasi terjadi pencurangan
Irene @IreneViena
Kami yakin pemilih yg menggunakan SUKET dan EKTP palsu di pilkada sangat besar dan merata di seluruh kabupaten /Kota Jika di Bekasi saja di temukan 160 ribu atau 16% suara sah berasal dari pemilih ber SUKET & EKTP krn tak tercantum di DPT, bgmn dgn kab/kota se Indonesia?
Irene @IreneViena
DPT hasil mark up yg jauh melebihi jumlah pemilih sebenarnya Pemilih tak tercantum di DPT memilih dgn dasar EKTP atau SUKET Penyanderaan Kepala Desa yg terlibat korupsi Dana Desa Penambahan lebih dari 7000 desa baru dan 250.000 TPS baru Adalah modus pencurangan pemilu
Irene @IreneViena
Terus terang kami khawatir 73 juta blanko EKTP yg hilang era SBY (2012), pencetakan blanko EKTP baru melebihi jumlah WNI yg berhak mendapat EKTP, pengumpulan data NIK-KK melalui registrasi ulang telpon seluler, kolusi KPK dgn Dalang kasus EKTP, dst adalah utk mencurangi pemilu
Irene @IreneViena
Kami khawatir kengototan pemerintah tetap mengucurkan Dana Desa sd Rp60 triliun tanpa pendampingan dan pembekalan lengkap prosedur dan cara penggunaan DANA DESA menjadi perangkap utk puluhan ribu Kepala Desa Mrka dituduh korupsi dana desa, mereka disandera utk mencurangi pemilu
Irene @IreneViena
Kekhawatiran kami atas penyanderaan ribuan kepala desa guna dipaksa mencurangi pemilu jika tdk ingin dijadikan tersangka sdh terjadi di Pilkada 2018 Di banyak kabupaten kota di Jawa Barat diberitakan kepala desa memaksakan kemenangan RINDU di seluruh TPS di desa tsb
Irene @IreneViena
Pilkada 2018 banyak terjadi kecurangan, mulai dari TPS sampai rekapitulasi di Kab / Kota. Coba perhatikan data Rekap Suara di Kab Pangandaran Jawa Barat di bawah ini. Melihat sekilas saja, kita tahu telah terjadi manipulasi . pic.twitter.com/LHYiWDfQ6x
Expand pic
Irene @IreneViena
Di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, kecurangan pilkada terjadi di seluruh kecamatan Untuk apa kita pemilu jika suara siluman yg menentukan pemimpin terpilih? . pic.twitter.com/CYWYAqmXIJ
Expand pic
Expand pic
Expand pic
Expand pic
Irene @IreneViena
Terbukanya peluang sangat besar penjahat, proksi asing aseng, mafia politik, koruptor, setan iblis menjadi pemimpin (presiden, wapres, gub wagub, bup wabup, walkot wawali, anggota DPR/D) melalui pemilu adalah RACUN pada DEMOKRASI LIBERAL yg kita anut pasca amandemen UUD45
Irene @IreneViena
Reformasi ditunggangi, demokrasi lliberal jadi pintu gerbang kedaulatan asing dan aseng, baik secara langsung atau melalui proksi. Di Indonesia Timur 70% kepala daerah terutama Bupati adalah Proksi Aseng khususnya proksi dari Harita Grup /Keluarga Liem Hariyanto Gunawan
Irene @IreneViena
Bahkan di Jakarta, pernah terjadi proksi China - Cukong menjadi Gubernur Jakarta akibat kebodohan bangsa ini terutama kelompok minoritas yg menganggap proksi China - Cukong itu sebagai IKON dan Maverick dari kelompok minoritas. Padahal sejatinya dia proksi perampok negara
Irene @IreneViena
Tidak salah rakyat sepenuhnya jika proksi Asing - Aseng menjadi penguasa Jakarta dan Negara. Kesalahan terbesar ada pada Presiden @SBYudhoyono yg gelap mata karena ambisi politik, memungkinkan proksi Asing Aseng itu menjadi penguasa #ShameOnYouSBY
URL kotakpandoras 7 Dalang Kejahatan EKTP Tak Tersentuh Hukum via Dalang Kejahatan EKTP Tak Tersentuh Hukum
Load Remaining (2)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.