2
Story "Ketahuannya 'Permainan' Lembaga QC Pada Pilkada Jabar 2018 Lalu" by @IreneViena Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 28935 pv 336
Story "Tunda Proses Hitung Manual & Tangkap Pelaku Pencurangan SITUNG IT @KPU_ID" by @AdvokatBS Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 1367 pv 21
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Meski SITUNG IT @KPU_ID down namun bukti terjadi manipulasi pada sistem SITUNG sdh ada Di mana website KPU dan SITUNG telah menampilkan hasil 90.90% suara masuk = 29 juta lebih atau 100% suara = 32 juta lebih Lebih besar dari DPT Pilkada Jabar KPU tdk bisa berkelit pic.twitter.com/g736nQmaNf
Expand pic
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Meski SITUNG IT @KPU_ID down namun bukti terjadi manipulasi pada sistem SITUNG sdh ada pada hasil hitung total dan hasil input data dari scan PPK (kecamatan) Di mana website KPU dan SITUNG telah menampilkan data scan yg merupakan data hasil manipulasi suara Mark up > 100% . pic.twitter.com/uQnwI1kpoB
Expand pic
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Sebagai praktisi hukum Saya sarankan, lebih baik hitung suara manual oleh KPU dipending/tunda Para paslon Pilkada Jawa Barat terutama #Asyik wajib menuntut penjelasan dari @KPU_ID tentang temuan manipulasi pada SITUNG KPU. Fokus dulu pada dugaan kejahatan pemilu ini
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Mengapa penjelasan @KPU_ID terkait dugaan kejahatan pemilu (pilkada) dg modus memanipulasi Data SITUNG KPU sangat penting dan harus dituntaskan dulu sebelum hitung manual dilakukan? 1. Karena terkait dg kejahatan survey dan QC 2. Legitimasi KPU sbg penyelenggara diragukan
Adv Budi Satria @AdvokatBS
3. Jika terbukti keterlibatan paslon tertentu pada kejahatan pemilu (pilkada) ini, paslon itu harus didiskualifikasi dan diproses hukum Konsekwensinya, semua perolehan suara paslon tersangka kejahatan pemilu tsb diabaikan/tdk dihitung 4. Mengacu kepada teori "puncak gunung es"
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Bahwa semua bukti kejahatan pemilu yg terungkap di pilkada Jawa Barat sangat mungkin belum mencakup SEMUA kejahatan yg telah dilakukan oleh para oknum penjahat pemilu Bahwa ada kemungkinan keterlibatan oknum2 lain termasuk komisioner KPU, yg konsekwensinya mereka harus dipecat
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Dengan menuntaskan terlebih dulu semua kejahatan pemilu di Pilkada Jawa Barat, maka: Dapat dipastikan proses hitung manual yg dilakukan setelah kejahatan pilkada dituntaskan, dilakukan oleh petugas/komisioner KPU yg sdh dijamin steril, bersih, kredibel, tdk terlibat
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Alangkah konyolnya jika: Proses hitung manual perolehan suara pilkada jawa barat dilakukan oleh oknum KPU yg ternyata adalah pelaku atau terlibat dalam kejahatan Pilkada Sama saja menyuruh copet utk menghitung uang di dompet kita
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Sangat mungkin: Sejak ditemukan bukti kejahatan pilkada 27 Juni lalu hingga hari ini, para penjahat pilkada berusaha mati2an: 1. Menghapus jejak kejahatan 2. Membuat kejahatan baru dg modus baru 3. Tetap berupaya memenangkan paslon tertentu dgn cara curang Point 3 sangat logis
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Pelaku kejahatan pilkada Jawa Barat PASTI tidak menghentikan rencana curangi pilkada utk menangkan paslon tertentu walau banyak bukti kecurangan telah ditemukan Apalagi jika pelaku kejahatan tsb oknum KPU sendiri Mengapa? Kejahatan mrka hnya dapat ditutupi dg kekalahan #Asyik
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Hanya dgn kekalahan #asyik, semua bukti kejahatan pilkada menjadi TIDAK relevan dan signifikan Mereka akan mengondisikan semua temuan tsb untuk digunakan sbg bukti pada gugatan hasil pilkada di MK Diarahkan ke MK Ini jebakan batman
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Bukan karena kita tdk percaya kepada MK Tapi sdh terbukti banyak putusan MK subjektif dan mudah dipengaruhi terutama oleh istana dan KPK, contoh gugatan pilpres 2014 lalu 8 hakim MK tersandera kasus suap Akil Muchtar Mrka ikut tdk jadi tersangka tapi dipaksa jadi antek KPK
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Dan yg terpenting, bahkan lebih penting dari hasil pilkada adalah bahwa kejahatan pemilu TIDAK DAPAT ditolerir, harus dituntaskan karena kejahatan pemilu adalah kejahatan berat. Merampok kedaulatan rakyat Indonesia Pelaku seharusnya dihukum mati Mereka makar pada rakyat dan NKRI
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Masih ingat pernyataan KPU bahwa sistem IT KPU dipasang firewall berlapis2 anti sabot anti intercept? Jika tiba2 down pasca rakyat menggugat manipulasi hasil QC Maka patut diduga pelaku adalah oknum KPU Situs KPU dan Penghitungan Pilkada Serentak Down cnnindonesia.com/teknologi/2018…
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Satu kebohongan membutuhkan kebohongan2 lain untuk menutupnya Satu kecurangan membutuhkan kecurangan2 lain untuk menutupnya Curang QC membutuhkan kecurangan (down Situng KPU dan ?) Maka: Tunda proses hitung manual sebelum manipulasi Situng dan QC tuntas dan pelaku ditangkap
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Sementara penyelidikan dan penyidikan manipulasi QC dan Situng diproses, paslon harus mengumpulkan semua bukti pendukung atas perolehan suara di tiap2 TPS Ketika pelaku pemufakatan jahat pengacau pemilu sdh ditangkap Hitung manual dapat dilakukan secara aman, jujur dan lancar
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Apakah penyelidikan/ penyidikan kejahatan pilkada ini lama? Tidak. Jika saya penyidik, 3 hari saya pastikan ditemukan para tersangka 1. Periksa pelaksana QC 2. Periksa hasil survey elektabilitas 3. Bandingkan data primer (hasil suara) dgn out put survey dan QC GOL : tersangka
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Data primer (hasil TPS) mustahil jalan sendiri Pasti ada pengirimnya ke server tabulasi KPU Indentitas pengirim jelas Mustahil C1 discan & dikirim oleh gembel pinggir jalan Jika data yg discan - dikirim beda dg hasil TPS : si pengirim jadi tersangka Siapa penyuruh? TSK
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Penyidikan kasus kejahatan pemilu di pilkada Jawa Barat adalah MOMENTUM EMAS bagi rakyat utk memastikan pemilu lebih jujur, terutama pada pemilu yad Jika perlu desak Presiden Jokowi terbitkan PERPPU mengenai sanksi kejahatan pemilu Hukuman penjara Min 5 tahun Maks seumur hidup

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.