2
Irene @IreneViena
Ratusan ribu kertas surat suara ini akan menjadi suara siluman di Pilkada Jawa Timur Tinggal di isi. Di masukan ke kotak suara. Dibikin rekapitulasi suara palsu. Menang deh. Kedaulatan Rakyat disabotase, dirampok. Penjahat pemilu ini harus dicari nusanews.id/2018/06/jangga…
URL www.nusanews.id 20 CSR Telkom 3,5 Miliar untuk Gereja dan 100 Juta untuk Masjid, Ini Respon MUI Beredarnya kabar PT Telkom membagikan CSR sebesar Rp 3,5 miliar untuk gereja dan Rp 100 juta untuk masjid menuai tanggapan banyak pihak. Setelah PBNU dan Muhammadiyah mempermasalahkan, kini giliran Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Irene @IreneViena
73 juta blanko ektp hilang 2012 Database AFIS 173 juta juga ada di tangan pihak lain Register ulang telsel harus sertai NIK dan KK Puluhan juta DPT palsu Puluhan juta kertas surat suara palsu Kita bukan mau pilkada atau pemilu Tapi kita mau ditipu nusanews.id/2018/06/jangga…
Irene @IreneViena
Para kandidat dan partai yg bertarung di Pilkada harus cegah pencurangan dgn cara 1. Mendirikan pusat tabulasi suara 2. Mengadakan server khusus dgn gateway khusus yg diprotect dari intercept dan virus 3. Gunakan jaringan telco asing, jgn telco Indonesia
Irene @IreneViena
Para kandidat dan partai yg bertarung di Pilkada harus cegah pencurangan dgn cara 4. Saksi minimal 2 di setiap TPS 5. Saksi dilengkapi hp utk melapor secara real time hasil suara dan semua peristiwa abnormal di luar ketentuan KPU 6. Tolak tanda tangan BA jika ada keganjilan
Irene @IreneViena
Modus pencurangan Pilkada di TPS 1. Pemilih yg tdk tercantum di DPT Di Jawa Tengah pada Pilkada - Pemilu - Pilpres lalu, jumlah pemilih non DPT sangat besar (15 - 25 % per TPS) atau 40 - 100 orang pemilih yg diragukan legalitasnya sebagai pemilih
Irene @IreneViena
Utk mencegah pencurangan melalui pemilih tak terdaftar pada DPT, walau dia datang membawa KTP dan surat pengantar keluarahan, lebih baik ditolak Logika dan dasarnya jelas: Mengapa dia tak peduli saat tak terdaftar tapi sekarang ngotot mau beri suara? Meski aturan membolehkan
Irene @IreneViena
Jika jumlah pemilih non DPT yg datang ke TPS utk beri suara lebih 1% (lebih 3 atau 4 orang per TPS), dapat dipastikan ada unsur kecurangan Pastikan dulu keabsahan EKTP atau surat pengantar kelurahan, sebelum diputuskan ybs boleh berikan suara di TPS
Irene @IreneViena
Saksi Cakada di TPS harus buat kesepakatan dg PPS TPS bahwa pemilih non DPT hanya boleh dipertimbangkan utk diizinkan beri suara jika datang datang ke TPS sebelum pukul 10 pagi. Dan baru diputuskan boleh atau tidak setelah dicek legalitas identitas pemilih
Irene @IreneViena
Verifikasi pemilih non DPT mudah dilakukan. Saksi cakada yg lain segera bersama2 pemilih non DPT pergi ke rumah tinggal pemilih non DPT sesuai alamat pada EKTP nya Pastikan si pemilih itu benar bertempat tinggal di rumah sesuai alamat, cari info ke tuan rumah, tetangga, RT RW
Irene @IreneViena
Di Jawa Tengah pada pemilu, pilkada dan pilpres ssbelumnya, jumlah pemilih non DPT yg memberi suara rata2 5000- 15000 suara. Ini hal mustahil dan sangat jelas indikasi pemilih siluman Modus seperti ini akan terulang kembali
Irene @IreneViena
Jumlah pemilih berdasarkan DPT per TPS rata-rata 300-400 orang Maka kertas suara suara tersedia di TPS adalah 300-400 plus 2% cadangan = 6 sd 8 kertas surat suara Namun, seharusnya kertas surat suara cadangan TIDAK DIPERLUKAN Karena tdk pernah terjadi partisipasi 100%
Irene @IreneViena
Maka abaikan kertas surat suara cadangan. Amankan. Segel. DPT Pilkada sdh diketahui ada unsur mark up Maka, partisipasi pemilih PASTI di bawah 70%. Maksimal 72% Artinya bakal ada 90 - 120 kertas surat suara tdk terpakai. Amankan. Segel !
Irene @IreneViena
Waspadai/ laporkan oknum Babinsa/aparat yg memaksakan kehendak di TPS 1. Memaksa calon pemilih utk memilih cakada tertentu 2. Memaksa cln pemilih yg tdk penuhi syarat utk boleh beri suara di TPS 3. Ikut campur dlm rekap suara 4. Memaksa saksi & PPS utk ubah rekap atau teken BA
Irene @IreneViena
Saksi di TPS harus memegang salinan BA dan rekap suara. Juga harus memfoto BA dan Rekap dgn handphone dan langsung dikirim ke pusat tabulasi suara milik cakada Semua ini akan jadi bukti jika ada perubahaan dilakukan di luar TPS atau di PPS Kecamatan/Kabupaten/kota
Irene @IreneViena
Penting utk dilakukan: Cakada hrs menyediakan stiker kecil khusus sebanyak TPS x 5 Stiker itu ditempelkan saksi di kotak suara setelah kotak suara disegel. Desain stiker hrs tipis dan rapuh, tdk bisa dipakai ulang setelah dilekatkan di antara penutup dan badan kotak suara
Irene @IreneViena
Pada Pilkada Pemilu Pilpres sebelumnya, banyak kotak suara ditukar dgn kotak suara palsu yg sdh disiapkan Beberapa polsek, polres, koramil dan kodim pernah digunakan sbg tempat penyimpanan dan pertukaran kotak suara palsu
Irene @IreneViena
Pada pemilu 2004 KPU pusat bisa langsung mengakses ke server KPU kabupaten/kota bahkan sampai kecamatan Di era SBY, pada pemilu 2009 dan 2014 IT KPU sengaja tdk diberi akses sampai ke kab/kota dan kecamatan. Sehingga mudah dilakukan kecurangan terutama pada pemilu dan pilpres
Irene @IreneViena
Maka sangat penting Pusat Tabulasi Suara juga dimiliki oleh Cakada selain PTS KPU Propinsi /Kab /Kota Dgn memiliki PTS, cakada dpt langsung mengetahui di TPS atau kecamatan mana telah terjadi pencurangan
Irene @IreneViena
Beda dgn interaksi sesama manusia, asumsi X tdk boleh dilakukan pada pemilu pilpres pilkada Kita harus pakai asumsi Y X: semua benar sebelum terbukti salah Y: semua salah sebelum trbukti benar
Irene @IreneViena
Pastikan setiap tahapan pilkada ada kehadiran saksi terpercaya dari cakada Rekap dan kotak suara harus dipelototi 24 jam sehari 7 hari dalam seminggu. Pencurangan bisa terjadi sekejap mata Sedikitnya 18 cara atau modus pencurangan pemilu yg harus diwaspadai dan dicegah terjadi
Irene @IreneViena
Rakyat harus ingat baik2 bahwa pilkada pemilu pilpres adalah satu2nya implementasi kedaulatan rakyat Tidak ada mekanisme lain sbg implementasi kedaulatan rakyat. Ini akibat amandemen UUD 45 yg kebablasan dan pesanan asing cukong pada era Gus Dur dan Mega
Irene @IreneViena
Ketika suara rakyat dirampok, disabotase, dimanipulasi Ketika suara siluman lebih menentukan pemimpin bangsa Ketika oknum PPS, PPK, KPU jadi antek pencurangan Maka kedaulatan rakyat sirna Tidak ada guna merdeka tanpa berdaulat Pemilu hanya melegitimasi penjahat jadi pemimpin

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.