0
Fadli Zon @fadlizon
1) Sy tegaskan, Partai Gerindra sgt mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket terkait pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. @Gerindra
Fadli Zon @fadlizon
2) Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sudah mengambil sikap yg tepat dgn melakukan boikot atas pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat yang cacat hukum. @Gerindra
Fadli Zon @fadlizon
3) Nah, kini giliran Fraksi @Gerindra di @DPR_RI untuk memberikan sikap yg jg tegas. Kami bukan hanya akan ikut mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sbg Gubernur, namun akan jd salah satu inisiator Pansus tsb.
Fadli Zon @fadlizon
4) Masyarakat bs menilai sendiri, kritik atas penunjukkan jenderal polisi aktif sbg Pj Gubernur Jawa Barat ini bukan hanya datang dari kelompok oposisi, tapi jg disampaikan oleh sejumlah partai pendukung pemerintah sendiri.
Fadli Zon @fadlizon
5) Artinya, di luar soal oposisi dan non-oposisi, semua pihak pd dasarnya memiliki penilaian serupa bhw kebijakan tsb mmg keliru, menabrak undang-undang, dan tak sesuai dgn tuntutan Reformasi untuk menghapus dwifungsi angkatan bersenjata, baik TNI maupun Polri.
Fadli Zon @fadlizon
6) Pengangkatan Komjen M. Iriawan bukan hanya cacat secara formil, tapi juga secara materil. Sesudah namanya ditarik oleh Menko Polhukam, ia kemudian segera dimutasi ke Lemhanas, dijadikan Sekretaris Utama.
Fadli Zon @fadlizon
7) Ia diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) hanya untuk merepetisi model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sbg Pj Gubernur Sulawesi Barat pada 2016, yg sebelumnya menduduki jabatan tinggi madya di Kemenko Polhukam.
Fadli Zon @fadlizon
8) Artinya, sejak awal pemerintah mmg sgt menginginkan M. Iriawan menjadi Gubernur Jawa Barat, meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Jadi, ini kan hanya dagelan politik saja.
Fadli Zon @fadlizon
9) Seperti yg dulu pernah sy sampaikan, meskipun mmg pernah ada presedennya, penunjukkan anggota Polri aktif sbg gubernur cukup jelas melanggar undang-undang.
Fadli Zon @fadlizon
10) Ada tiga undang-undang yg terlanggar. Pertama, UU No. 2/2002 ttg Kepolisian. Dalam pasal 28 ayat 1, UU jelas memerintahkan Polri bersikap netral dlm kehidupan politik dan tdk melibatkan diri pd kegiatan politik praktis.
Fadli Zon @fadlizon
11) Begitu juga dlm ayat 3 Pasal 28, yg menyebutkan bhw anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Fadli Zon @fadlizon
12) Rambu ini sgt tegas. Rambu ini juga mnjd bagian dari spirit Reformasi yg telah ditegaskan oleh konstitusi pasca-amandemen.
Fadli Zon @fadlizon
13) Kedua, UU No. 16/2016 ttg Pilkada. Menurut UU Pilkada, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur maka diangkat pejabat Gubernur yg berasal dari jabatan pemimpin tinggi madya.
Fadli Zon @fadlizon
14) Nah, jabatan pemimpin tinggi madya ini ada batasannya, yaitu pejabat Aparatur Sipil Negara. Gubernur adlh jabatan sipil, jadi tak dibenarkan polisi aktif menduduki jabatan tsb.
Fadli Zon @fadlizon
15) Ketiga, UU No. 5/2014 ttg ASN. Pasal 20 ayat (3) disebutkan jk pengisian jabatan ASN trtentu mmg bs berasal dri prajurit TNI atau anggota Polri, namun ketentuan ini batasnya, yaitu hny bs dilaksanakan pd Instansi Pusat. Sementara, Gubernur ini kan pejabat pemerintah daerah.
Fadli Zon @fadlizon
16) PP No. 11/2017 ttg Manajemen PNS, turunan UU ASN, pd Pasal 157 ayat (1) menegaskan jika ada prajurit TNI dan ang Polri yg kompetensinya dibutuhkan untuk pengisian jabatan pimpinan di luar Instansi Pusat, yg brsngkutan hrs mengundurkan diri terlbih dahulu dri dinas aktif.
Fadli Zon @fadlizon
17) Nah, semua undang-undang dan peraturan tadi telah dilanggar oleh pemerintah saat pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat pd hari Senin kemarin. Ini tak boleh dibiarkan. Negara tdk boleh dikelola seenak selera penguasa.
Fadli Zon @fadlizon
18) Dulu sudah sy ingatkan, biang kerok semua ini adlh Permendagri No. 1/2018, yg telah menyesatkan seluruh peraturan yg ada di atasnya.
Fadli Zon @fadlizon
19) Permendagri No. 1/2018 telah memberikan tafsir yg salah melalui pencantuman frasa “setara jabatan tinggi madya”, sehingga seolah aparat negara non-sipil memiliki hak yang sama dgn ASN.
Fadli Zon @fadlizon
20) Permendagri ini bermasalah, krn bertentangan dgn peraturan perundangan di atasnya. Dulu sy menyarankan agar Permendagri ini segera dicabut, tapi sayangnya tak diindahkan.
Fadli Zon @fadlizon
21) Akibatnya, kini Kemendagri telah menyeret polisi kembali ke pusaran politik praktis. Ini kan tdk benar. Saat Reformasi dulu kita sudah mengkoreksi dwifungsi TNI, jgn kini pemerintah mengulang kesalahan dgn dwifungsi Polri.
Fadli Zon @fadlizon
22) Pengangkatan Mayjen TNI Setia Purwaka sbg Penjabat (Pjs) Gubernur Jawa Timur pd 26 Agustus 2008, serta pelantikan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sbg Penjabat Gubernur Sulawesi Barat pd 30 Desember 2016, adlh preseden yg salah.
Fadli Zon @fadlizon
23) Tak sepatutnya preseden salah dijadikan yurisprudensi. Pansus Hak Angket ingin mengkoreksi hal ini. Jangan sampai kesalahan masa lalu itu malah dilembagakan seolah-olah kebijakan yg benar.
Fadli Zon @fadlizon
24) Gerindra tidak menginginkan negara ini dikelola secara amatiran dan sekehendak hati penguasa. Itu sebabnya kami akan gulirkan Pansus Hak Angket. @Gerindra

Comment

Panji @panji_2012 21/06/2018 15:18:43 WIB
ulama jabar (AA Gym) dan MUI Jabar aja menerima. Gerindra maunya apa sih,,..????????
Login and hide ads.
Login and hide ads.