Add to Favorite
0
Login and hide ads.
Irene @IreneViena
Selama ini DPR hanya berhasil bentuk Pansus Hak Angket KPK Lainnya kandas : Golkar - PDIP fraksi terbesar di DPR menolak PDIP 109 GOLKAR 91 Nasdem 36 Hanura 16 Total 252 GERINDRA 73 PKS 40 PD 61 PAN 48 Total = 222 Penentu: PPP 39 PKB 47 Total 86
Irene @IreneViena
1. Saya salut melihat reaksi cepat & keras dari partai politik, politisi, aktivis, tokoh hingga BEM UI terhadap penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai PLT Gubernur Jawa Barat. Mereka semua menolak Bbrpa partai bertekad menggulirkan Hak Angket DPR utk menentang keputusan itu
Irene @IreneViena
2. Penolakan partai, politisi, aktivis & BEM dll yg ditindaklanjuti rencana Hak Angket DPR itu membuat saya iri. Cemburu. Iri dan cemburu karena reaksi seperti ini tdk muncul ketika negara dirampok, islam dizalimi, ulama dikriminalisasi, aktivis ditangkap, ahok dilindungi dst
Irene @IreneViena
3. Tidak ada rencana partai menggulirkan hak angket DPR saat KPK terang2an menyakiti hati rakyat & mencederai keadilan saat mengumumkan tidak ada niat jahat ahok dlm korupsi Sumber Waras. Partai, aktivis, politisi, BEM dll membisu Korupsi reklamasi pun tdk dipedulikan mereka
Irene @IreneViena
4. Tidak ada rencana partai menggulirkan hak angket ketika ulama seperti Habib Rizieq Sihab mengalami percobaan pembunuhan dan kemudian dikriminalisasi: menjadi trsangka. Berbulan2 ulama besar Habib Rizieq Sihab terpaksa keluar dari negaranya sendiri Tak ada hak angket DPR
Irene @IreneViena
5. Terorisme marak, entah kenapa sebabnya, pokoknya merebak di mana2 dan kita sebagai rakyat adalah terlarang mengungkap fakta karena akan ditangkap dgn 1001 tuduhan. Dikriminalisasi. Tdk ada rencana hak angket DPR Interpelasi pun tidak Mengapa?
Irene @IreneViena
6. PERPPU diteken presiden. Mulai dari perrpu KPK hingga Perppu ormas. Luar biasa pelanggaran konstitusinya Tdk ada hal ikhwal kegentingan yg memaksa sbg dasar penerbitan PERPPU Tdk ada rencana hak angket DPR terhadap PERPPU konyol itu Mengapa?
Irene @IreneViena
7. UU Pemilu 2017 disahkan DPR. UU PEMILU yg paling memalukan, aib politik, pembodohan bangsa, teraneh dan irasional. Indonesia ditertawakan dunia karena UU Pemilu 20017 Kok bisa DPR RI lembaga terhormat melahirkan UU cacat mental cacat logika cacat jiwa: UU Anti Pancasila
Irene @IreneViena
8. Banyak sekali pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD45 dilakukan oleh rezim Jokowi termasuk di dalamnya DPR RI yang terhormat. Demokrasi Pancasila diinjak2 oleh oligarki penguasa Elit penguasa negara Negara adalah mereka
Irene @IreneViena
9. Soal penunjukan Komjen Pol menjadi PLT Gubenur sama sekali bukan masalah besar menyangkut hajat hidup rakyat, kedaulatan rakyat, hukum dan rasa keadilan. Hal ini hanya terkait perebutan kekuasaan antar elit politik dan elit penguasa Utk apa rakyat peduli? Ga ada guna
Irene @IreneViena
10. Jokowi dalam mengambil keputusan itu ingin melakukan keseimbangan kekuasaan negara Sekarang negara dikendalikan Jendral2 purnawirawan kader Benny Moerdani, CSIS, Cukong Jokowi ingin menarik polri agar jangan terlalu timpang Sekaligus beri angin kepada Megawati dan PDIP
Irene @IreneViena
11. Di Pusat kekuasaan negara sedang terjadi tarik menarik, perseteruan merebut pengaruh dan dominasi atas diri presiden Jokowi Kemarin polri tersingkir oleh barisan jenderal merah TNI. Sdh saatnya Jokowi menarik lagi polri ke kekuasaan utk menghadapi tekanan jenderal2 sepuh
Irene @IreneViena
12. Reformasi tdk menghasilkan apapun pada rakyat kecuali kebebasan berpendapat dan pers. Kebebasan itu pun sekarang dikerdilkan dgn 1001 tuduhan berdasarkan UU ITE, hate speech, UU anti terorisme dll Reformasi hanya tinggal nama Demokrasi hanya tinggal kedok Oligarki berkuasa
Irene @IreneViena
13. Oligarki itu adalah para jenderal purn kader Benny Moerdani, CSIS dan Cukong Mereka menjadi penentu kebijakan, pemegang kekuasaan, penikmat sumber daya dan kekayaan negara di balik presiden Tak ada rencana hak angket DPR utk Oligarki yg melanggar konstitusi ini Why?
Irene @IreneViena
14. Bukan berarti penunjukan pati polri sbg PLT gubernur itu tdk salah. Jelas mencederai demokrasi. Harus ditolak Tapi saya mual mau muntah melihat kemunafikan partai, politisi, tokoh dan aktivis Berteriak ketika kepentingannya terusik Diam ketika rakyat dan konstitusi diinjak
Irene @IreneViena
15. Banyak pelanggaran konstitusi dan UU dilakukan presiden dan KPK. Banyak pelanggaran UU dilakukan polisi. Mengapa tdk ada reaksi secepat dan sekeras penujukan pati polisi jadi PLT? Saya gagal paham
Login and hide ads.