0
ferizandra @ferizandra
Assalamu'alaykum... perkenankan saya bikin kultwit singkat dengan topik Penunjukan Plt. Gubernur Jawa Barat dari Kepolisian - Pelanggaran UU & Dampaknya bagi Pilkada Jawa Barat...
ferizandra @ferizandra
01. Dalam suasana Lebaran yang masih terasa hangatnya silaturahim, mendadak gaduh gara2 penunjukan Plt. Gubernur Jawa Barat dari Kepolisian Komjen Pol. Moch. Iriawan...
ferizandra @ferizandra
02. Kegaduhan ini selain disebabkan adanya beberapa Undang-Undang yang dilanggar, juga karena status Jawa Barat yang sebenarnya tidak rawan, sehingga tidak memerlukan Plt. Gubernur dari Kepolisian...
ferizandra @ferizandra
03. Pelanggaran UU ke-1, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri pasal 28 ayat 3 yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian...
ferizandra @ferizandra
04. Artinya Komjen Pol. Moch. Iriawan yang masih menjabat sebagai Sekretaris Utama Lemhanas tidak memenuhi syarat, karena belum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian...
ferizandra @ferizandra
05. Pelanggaran ke-2, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 210 ayat 10 yang mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya...
ferizandra @ferizandra
06. Artinya kekosongan jabatan gubernur seharusnya diisi oleh pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri yang berada di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, bukan dari luar Kementerian Dalam Negeri...
ferizandra @ferizandra
07. Pelanggaran ke-3, yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi madya merupakan salah satu jabatan dalam rumpun ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK, bukan TNI atau Polri...
ferizandra @ferizandra
08. Nasi sudah jadi bubur... Komjen Pol. Moch. Iriawan sudah dilantik sebagai Plt. Gubernur Jawa Barat, lalu bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan pilkada Jawa Barat yang sudah di depan mata...?
ferizandra @ferizandra
09. Diakui atau tidak, penunjukan Komjen Pol. Moch. Iriawan sebagai Plt. Gubernur Jawa Barat justru akan menaikkan dukungan kepada paslon Sudrajat-Ahmad Syaikhu (#Asyik) yang mewakili partai-partai oposisi...
ferizandra @ferizandra
10. Segala kejanggalan terkait pilkada Jawa Barat akan membuat warga Jawa Barat, yang mempunyai hak pilih, bertanya-tanya ada apa di balik ini semua, simpati pun akan mengalir kepada paslon #Asyik...
ferizandra @ferizandra
11. Namun catatan yang perlu diwaspadai adalah seputar mobilisasi logistik pilkada Jawa Barat dan pengamanannya sesudah pilkada selesai dilaksanakan...
ferizandra @ferizandra
12. Bisa jadi buat rezim pemerintah saat ini bukan soal siapa paslon yang akan memenangkan pilkada Jawa Barat nanti, asal bukan paslon #Asyik yang didukung oleh partai-partai oposisi...
ferizandra @ferizandra
13. Gerilya di grass root akan bertambah luas area cakupannya, masing-masing paslon akan berusaha untuk memobilisasi dukungan dari warga Jawa Barat, semoga tidak terjadi kriminalisasi massa...
ferizandra @ferizandra
14. Bagaimanapun kader-kader partai & pendukung paslon harus siap mental untuk menghadapi persaingan yang panas, karena Jawa Barat adalah lumbung suara terbesar saat pilpres 2019 tahun depan...
ferizandra @ferizandra
15. Jika paslon #Asyik memenangkan pilkada Jawa Barat, maka peluang bagi koalisi partai oposisi untuk memenangkan pilpres 2019 sangat besar, apalagi jika di Sumatera Utara dan Jawa Tengah pun menang...
ferizandra @ferizandra
16. Kembali ke bulan Februari lalu... saat itu sebenarnya pencalonan pejabat kepolisian sebagai Plt. Gubernur di beberapa daerah sudah batal, tapi manuver tetap dijalankan hingga dilantiknya Komjen Pol. Moch. Iriawan...
ferizandra @ferizandra
17. Kita harus ingat bahwa Gubernur atau Kepala Daerah adalah pimpinan Muspida yang tugasnya menjadi hakim garis saat pilkada berlangsung untuk menganulir gol-gol offside...
ferizandra @ferizandra
18. KTP aspal, suara siluman, kotak suara rusak, tabulasi dimanipulasi... itu adalah wilayah hakim garis, dalam hal ini Muspida dengan Gubernur atau Kepala Daerah sebagai pimpinannya...
ferizandra @ferizandra
19. Siapa yang akan mengawal Tempat Penghitungan Suara (TPS), kotak suara, hasil penghitungan suara hingga KPUD kalau bukan aparat Polda yang dibantu Satgas Pemda lainnya...?
ferizandra @ferizandra
20. Relawan-relawan partai yang menjaga hasil penghitungan suara perlu lebih disiplin, minimal 2 orang untuk tiap TPS, serta melengkapi diri dengan dokumentasi foto & video...
ferizandra @ferizandra
21. Perlu juga diingatkan bagi relawan-relawan pengawal kotak suara, khususnya pilgub, untuk tidak terjebak kemungkinan masalah yang timbul di tingkat pilbup dan pilwalkot...

Comment

Membela Yang Benar @zainifamily 21/06/2018 01:18:27 WIB
Lebih jauh lagi untuk antisipasi putaran ke-2 yg sdh diprediksi atw deadlock
Login and hide ads.