"Mengetahui Prosedur Kepemilikan Tanah Bagi Pekerja Migran Melalui Surat Kuasa" by @IrmaDevitaCom

0
Irma Devita @irmadevitacom

1.Berjuta anak bangsa bekerja sampai ke luar negeri, merambah berbagai bidang profesi. Pekerja migran, demikian sebutan umum pekerja lintas negara ini.

07/06/2018 17:01:01 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

2.Tak sedikit kisah sukses pekerja migran. Berhasil mengumpulkan uang, berharap dapat diinvestasikan dalam bentuk aset bernilai, misalnya membeli tanah di Indonesia. Nyatanya, tidak semua harapan mewujud sempurna.

07/06/2018 17:02:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

3.Ada sekian banyak alasan untuk itu. Namun demikian, ada juga alasan sederhana saja, tidak memungkinkan pulang ke Indonesia sekedar untuk bertransaksi tanah, sehingga meminta bantuan orang lain.

07/06/2018 17:03:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

4.Dalam hal hak atas tanah, sebenarnya bagaimana cara mengidentifikasi pemiliknya? Dianggap sebagai pemilik sah hak atas tanah, adalah ia yang namanya tertera di sertipikat. Kecuali ada yang dapat membuktikan sebaliknya.

07/06/2018 17:04:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

5.Lantas apa yang sebaiknya dilakukan oleh pekerja migran untuk memastikan bahwa namanyalah yang tertera di sertipikat hak atas tanah?

07/06/2018 17:05:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

6.Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permenag 3/97),

07/06/2018 17:06:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

7.menyatakan bahwa, “Pembuatan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

07/06/2018 17:07:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

8.Para pihak adalah penjual dan pembeli. Pihak pertama adalah penjual, pihak kedua adalah pembeli. Berdasarkan Permenang tersebut, keduanya boleh menggunakan Surat Kuasa. Penjual dengan Surat Kuasa Menjual. Pembeli dengan Surat Kuasa Membeli.

07/06/2018 17:08:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

9.Dalam konteks ini, pekerja migran membuat Surat Kuasa Membeli. Ia memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa untuk mewakili dirinya sebagai pembeli. Dengan demikian, Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan

07/06/2018 17:09:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

10.perbuatan-perbuatan yang dianggap perlu dan lazim dilakukan dalam proses pembelian atas tanah. Penerima Kuasa juga wajib memberikan laporan kepada Pemberi Kuasa tentang hal-hal yang sudah ia lakukan. Pekerja migran dapat memberikan kuasa kepada seseorang yang ia percaya.

07/06/2018 17:10:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

12.maka Penerima Kuasa tidak berwenang menghadap PPAT dan menyatakan dirinya sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa. Artinya pekerja migran sendirilah yang harus pulang ke Indonesia, menghadap PPAT untuk kemudian menandatangani AJB.

07/06/2018 17:12:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

11.Perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan atau dikuasakan, harus disebutkan secara khusus. Spesifik. Jelas. Tegas. Termasuk didalamnya menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT. Jika klausul itu tidak dicantumkan,

07/06/2018 17:13:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

13.Jika dalam Surat Kuasa Membeli dicantumkan klausul “Penerima Kuasa berwenang menghadap PPAT utk menandatangani AJB dan dokumen lainnya yg dianggap perlu dan lazim dlm proses jual beli tanah”, maka di dalam AJB, pada bagian pihak pembeli, kurang lebih akan tercantum redaksi

07/06/2018 17:13:01 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

14.“Tuan/Nyonya/Nona A, dst, menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum ini, bertindak selaku kuasa, untuk dan atas nama Tuan/Nyonya/Nona B dst, berdasarkan Surat Kuasa Membeli dst”.

07/06/2018 17:14:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

15.Dengan adanya kausul khusus, spesifik, jelas dan tegas dalam Surat Kuasa Membeli, maka nama yang tercantum di sertipikat adalah nama Pemberi Kuasa/Pekerja migran/Pemilik uang yang sebenarnya.

07/06/2018 17:15:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

16.Sekedar ilustrasi mengenai tahapan transaksi jual beli atas tanah: Sepakat harga, Menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada PPAT, Melunasi pajak-pajak dan biaya-biaya, Para pihak atau kuasanya tanda tangan AJB dihadapan PPAT,

07/06/2018 17:16:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

17.PPAT mendaftarkan AJB, sertipikat, dan dokumen pendukung (termasuk didalamnya Surat Kuasa) ke Kantor Pertanahan setempat, untuk dibaliknamakan menjadi nama pembeli. Dalam hal ini pekerja migran.

07/06/2018 17:17:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

18.Sejatinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan mengenai bentuk Surat Kuasa. Pasal 1793 KUHPerdata menyatakan Surat Kuasa dapat dibuat dengan akta umum, tulisan di bawah tangan, sepucuk surat ataupun dengan lisan.

07/06/2018 17:18:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

19.Namun demikian, karena isu utama artikel ini mengenai pembelian tanah, maka pengaturannya tidak bisa lepas dari aturan khusus mengenai tanah. Semboyan hukumnya, Lex specialis derogat lex generali. Ketentuan undang-undang yang khusus,

07/06/2018 17:19:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

20.mengenyampingkan berlakunya undang-undang yg umum. Permenag 3/97 dalam Pasal 101 ayat (1) tsb diatas menyatakan bahwa Surat Kuasa harus dibuat dalam bentuk tertulis. Tertulis dengan akta notaris (notariil akta) atau surat di bawah tangan dan di legalisasi oleh Notaris.

07/06/2018 17:20:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

21.Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

07/06/2018 17:21:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

22.Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya disebut UUJN). Sedangkan surat di bawah tangan merupakan akta yang tidak dibuat oleh, atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat

07/06/2018 17:22:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

23.dan di tandatangani sendiri oleh para pihak (R. Soeroso 2011:8). Dalam konteks ini, akta dibawah tangan harus dilegalisasi oleh Notaris. Dengan demikian, penandatanganannya harus dilakukan dihadapan Notaris.

07/06/2018 17:23:00 WIB
Irma Devita @irmadevitacom

24.Kemudian Notaris melegalisasi atau mengesahkan tanda tangan tersebut dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus untuk itu (Pasal 15 (ayat 2) UUJN).

07/06/2018 17:24:00 WIB
Load Remaining (44)

Comment

No comments yet. Write yours!