0
IDLC @idlc_id
1.Berjuta anak bangsa bekerja sampai ke luar negeri, merambah berbagai bidang profesi. Pekerja migran, demikian sebutan umum pekerja lintas negara ini.
IDLC @idlc_id
2.Tak sedikit kisah sukses pekerja migran. Berhasil mengumpulkan uang, berharap dapat diinvestasikan dalam bentuk aset bernilai, misalnya membeli tanah di Indonesia. Nyatanya, tidak semua harapan mewujud sempurna.
IDLC @idlc_id
3.Ada sekian banyak alasan untuk itu. Namun demikian, ada juga alasan sederhana saja, tidak memungkinkan pulang ke Indonesia sekedar untuk bertransaksi tanah, sehingga meminta bantuan orang lain.
IDLC @idlc_id
4.Dalam hal hak atas tanah, sebenarnya bagaimana cara mengidentifikasi pemiliknya? Dianggap sebagai pemilik sah hak atas tanah, adalah ia yang namanya tertera di sertipikat. Kecuali ada yang dapat membuktikan sebaliknya.
IDLC @idlc_id
5.Lantas apa yang sebaiknya dilakukan oleh pekerja migran untuk memastikan bahwa namanyalah yang tertera di sertipikat hak atas tanah?
IDLC @idlc_id
6.Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permenag 3/97),
IDLC @idlc_id
7.menyatakan bahwa, “Pembuatan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
IDLC @idlc_id
8.Para pihak adalah penjual dan pembeli. Pihak pertama adalah penjual, pihak kedua adalah pembeli. Berdasarkan Permenang tersebut, keduanya boleh menggunakan Surat Kuasa. Penjual dengan Surat Kuasa Menjual. Pembeli dengan Surat Kuasa Membeli.
IDLC @idlc_id
9.Dalam konteks ini, pekerja migran membuat Surat Kuasa Membeli. Ia memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa untuk mewakili dirinya sebagai pembeli. Dengan demikian, Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan
IDLC @idlc_id
10.perbuatan-perbuatan yang dianggap perlu dan lazim dilakukan dalam proses pembelian atas tanah. Penerima Kuasa juga wajib memberikan laporan kepada Pemberi Kuasa tentang hal-hal yang sudah ia lakukan. Pekerja migran dapat memberikan kuasa kepada seseorang yang ia percaya.
IDLC @idlc_id
12.maka Penerima Kuasa tidak berwenang menghadap PPAT dan menyatakan dirinya sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa. Artinya pekerja migran sendirilah yang harus pulang ke Indonesia, menghadap PPAT untuk kemudian menandatangani AJB.
IDLC @idlc_id
11.Perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan atau dikuasakan, harus disebutkan secara khusus. Spesifik. Jelas. Tegas. Termasuk didalamnya menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT. Jika klausul itu tidak dicantumkan,
IDLC @idlc_id
13.Jika dalam Surat Kuasa Membeli dicantumkan klausul “Penerima Kuasa berwenang menghadap PPAT utk menandatangani AJB dan dokumen lainnya yg dianggap perlu dan lazim dlm proses jual beli tanah”, maka di dalam AJB, pada bagian pihak pembeli, kurang lebih akan tercantum redaksi
IDLC @idlc_id
14.“Tuan/Nyonya/Nona A, dst, menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum ini, bertindak selaku kuasa, untuk dan atas nama Tuan/Nyonya/Nona B dst, berdasarkan Surat Kuasa Membeli dst”.
IDLC @idlc_id
15.Dengan adanya kausul khusus, spesifik, jelas dan tegas dalam Surat Kuasa Membeli, maka nama yang tercantum di sertipikat adalah nama Pemberi Kuasa/Pekerja migran/Pemilik uang yang sebenarnya.
IDLC @idlc_id
16.Sekedar ilustrasi mengenai tahapan transaksi jual beli atas tanah: Sepakat harga, Menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada PPAT, Melunasi pajak-pajak dan biaya-biaya, Para pihak atau kuasanya tanda tangan AJB dihadapan PPAT,
IDLC @idlc_id
17.PPAT mendaftarkan AJB, sertipikat, dan dokumen pendukung (termasuk didalamnya Surat Kuasa) ke Kantor Pertanahan setempat, untuk dibaliknamakan menjadi nama pembeli. Dalam hal ini pekerja migran.
IDLC @idlc_id
18.Sejatinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan mengenai bentuk Surat Kuasa. Pasal 1793 KUHPerdata menyatakan Surat Kuasa dapat dibuat dengan akta umum, tulisan di bawah tangan, sepucuk surat ataupun dengan lisan.
IDLC @idlc_id
19.Namun demikian, karena isu utama artikel ini mengenai pembelian tanah, maka pengaturannya tidak bisa lepas dari aturan khusus mengenai tanah. Semboyan hukumnya, Lex specialis derogat lex generali. Ketentuan undang-undang yang khusus,
IDLC @idlc_id
20.mengenyampingkan berlakunya undang-undang yg umum. Permenag 3/97 dalam Pasal 101 ayat (1) tsb diatas menyatakan bahwa Surat Kuasa harus dibuat dalam bentuk tertulis. Tertulis dengan akta notaris (notariil akta) atau surat di bawah tangan dan di legalisasi oleh Notaris.
IDLC @idlc_id
21.Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
IDLC @idlc_id
22.Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya disebut UUJN). Sedangkan surat di bawah tangan merupakan akta yang tidak dibuat oleh, atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat
IDLC @idlc_id
23.dan di tandatangani sendiri oleh para pihak (R. Soeroso 2011:8). Dalam konteks ini, akta dibawah tangan harus dilegalisasi oleh Notaris. Dengan demikian, penandatanganannya harus dilakukan dihadapan Notaris.
IDLC @idlc_id
24.Kemudian Notaris melegalisasi atau mengesahkan tanda tangan tersebut dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus untuk itu (Pasal 15 (ayat 2) UUJN).
Load Remaining (44)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.