#ceritaKPK Gratifikasi jelang Hari Raya

Chirpified
National
1425 View 0 comments
1
Login and hide ads.
KPK @KPK_RI
#ceritaKPK Selamat sore, kita bertemu kembali dalam Cerita KPK kali ini saya, Agus Rahardjo, akan bercerita sedikit tentang Gratifikasi. Khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri -AR
KPK @KPK_RI
Senin (4/6) lalu saya baru saja mengumumkan himbauan untuk melapor gratifikasi kepada seluruh pegawai negeri, penyelenggara negara dan pejabat publik. -AR pic.twitter.com/eeKbQq85Sw
 Expand pic
KPK @KPK_RI
Tidak bisa dipungkiri memang bahwa momentum lebaran ini, mayoritas masyarakat Indonesia memiliki tradisi saling memberi dan menerima hadiah.-AR
KPK @KPK_RI
Meskipun tradisi ini dianggap wajar, namun pemberian dari rekanan/pengusaha/masyarakat harus ditolak oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara -AR
KPK @KPK_RI
Pemberian bisa berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, voucher, tiket, atau bentuk pemberian lainnya yang kemudian dikenal dengan istilah gratifikasi -AR
KPK @KPK_RI
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib menolak pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, kode etik, menimbulkan konflik kepentingan atau penerimaan yang tidak wajar.- AR pic.twitter.com/bdQJMRoRFd
 Expand pic
 Expand pic
KPK @KPK_RI
UU No 20 Thn 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dilarang dan memiliki risiko sanksi pidana.-AR
KPK @KPK_RI
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib menolak pemberian gratifikasi tersebut. Apabila dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi maka melaporlah ke KPK dalam 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan- AR #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
Lalu bagaimana jika menerima pemberian gratifikasi berupa bingkisan makanan yang tentunya mungkin mudah rusak, kadaluarsa dan basi dalam waktu singkat?-AR #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
Pemberian jenis tsb dapat disalurkan untuk kegiatan sosial misalny ke panti asuhan,panti jompo,dan lainnya sepanjang dalam jumlah wajar. jangan lupa utk melaporkan kepada instansi disertai dengan penjelasan, harga taksiran dan dokumen penyerahan.-AR #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
Pimpinan korporasi atau instasi diharapkan komitmen, dan aktif turut serta menjaga Integritas Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. -AR #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
KPK mengapresiasi berbagai laporan penerimaan gratifikasi dari kementerian, lembaga, penyelenggara negara, PNS, BUMN hingga BUMD. -AR #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
Di tahun 2018 hingga Juni, KPK mengumumkan total penerimaan gratifikasi yg tlh dinyatakan menjadi milik negara, sekitar Rp 6,2 miliar. Jumlah tersebut berasal dari 795 laporan penerimaan gratifikasi dari berbagai kementerian, lembaga, penyelenggara negara, BUMN dan BUMD.-AR pic.twitter.com/bAdGDLKrqj
 Expand pic
KPK @KPK_RI
Instansi yang paling besar nilai Iaporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan sekitar Rp 2.8 miIiar disusul Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 197 juta dan Kementerian Kesehatan Rp 64,3 juta-AR #ceritaKPK pic.twitter.com/o2gXUZeSXh
 Expand pic
KPK @KPK_RI
Pelaporan gratifikasi menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi paling dini. Dengan menolak gratifikasi, seseorang sudah menghindari potensi konflik kepentingan serta membangun integritas. -AR #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
Gratifikasi dapat dianggap suap dari sudut pandang pemberi bila mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan pegawai negeri/penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya. -AR
KPK @KPK_RI
Untuk memudahkan pelaporan gratifikasi, KPK sudah mengembangkan aplikasi Gratis2Go yang tersedia di google play store dan Appstore. -AR #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk memahami gratifikasi mulai dari mengenal gratifikasi, batasan, pelaporan, perlindungan pelapor, mencegah, dan pengendalian gratifikasi. -AR #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
Sebelum mengakhiri cerita saya mau mengingatkan bahwa, KPK mengimbau pimpinan instansi dan lembaga pemerintah utk melarang penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan dinas operasional untuk kepentingan pribadi pegawai untuk mudik - AR #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
Mengingat fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pejabat Publik, Pegawai Negeri, dan Penyelenggara Negara. -AR #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
Demikian sedikit cerita saya tentang gratifikasi. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Selamat menikmati cuti bersama dan hari libur bersama keluarga dan para sahabat. Salam, Agus Rahardjo #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk memahami gratifikasi mulai dari mengenal gratifikasi, batasan, pelaporan, perlindungan pelapor, mencegah, dan pengendalian gratifikasi. -AR #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
Lalu bagaimana jika menerima pemberian gratifikasi berupa bingkisan makanan yang tentunya mungkin mudah rusak, kadaluarsa dan basi dalam waktu singkat?-AR #ceritaKPK
KPK @KPK_RI
Instansi yang paling besar nilai Iaporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan sekitar Rp 2.8 miIiar disusul Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 197 juta dan Kementerian Kesehatan Rp 64,3 juta-AR #ceritaKPK pic.twitter.com/o2gXUZeSXh
 Expand pic
KPK @KPK_RI
Pelaporan gratifikasi menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi paling dini. Dengan menolak gratifikasi, seseorang sudah menghindari potensi konflik kepentingan serta membangun integritas. -AR #ceritaKPK
Load Remaining (14)
Login and hide ads.