0
Norma Arbia @normaajs
@bambangelf @aldhiraaa @liputan6dotcom niatnya mungkin kurang baik sebenarnya, hanya Allah yg tau kan
ARTHANTO @ArthantoMoestra
@bambangelf @aldhiraaa uang rakyat dipakai untuk mensejahterakan Pejabat. apa tidak dihitung dulu, uang nya cukup atau tidak, untuk gaji pegawai honorer saja dicicil di beberapa daerah. kalo tidak cukup uangnya jangan diambil dari yg bukan pos nya.
suara dari timur @Jogyeskarta1
@bambangelf Era otonomi... Adalah contoh buruk memerintahkan bupati walkot u merubah mengeser anggaran tanpa persetujuan DPRD ... Rusak sdh fundamen ketata negaraan... Ini judulnya pusat pencitraan daerah babak belur
Hamba Allah @dodysetyaji084
@bambangelf Bisa jadi sejak awal niatnya tidak baik pak?
#RommyDialCakJancuk @twitwar_hoax
@n4n4121287 @ramachandra_85 @her_alone @luviku ini👇surat @Kemendagri_RI memaksa Bupati/Walkot tuk berikan THR&Gaji 13 pd PNSD sumber APBD.pdhl mrk tau perubahan belanja modal/barang/jasa kebelanja pegawai hrs prstjuan DPRD dlm APBD-P yg dibhs Agustus&pangkas program brjalan. klu dipksa dibyr sblm pmbhsan,ini korupsi @KPK_RI pic.twitter.com/7iB0fpkeZ7
Expand pic
Republika.co.id @republikaonline
JK: Pemda Harus Umumkan Jika tak Mampu Bayar THR dan Gaji 13 republika.co.id/share/p9ujk4409

"Tentu (daerah) harus mengusahakan itu. Kalau memang tidak bisa, ya coba disampaikan kepada pegawai bahwa pemda tidak sanggup," kata JK kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (5/6).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, sumber anggaran THR untuk kepala daerah, anggota DPRD, dan PNS dapat disesuaikan, khususnya bagi daerah yang APBD-nya tidak mencukupi.

"Kalau anggaran THR dan gaji ke-13 belum disediakan daerah, kami (Kemendagri) memandu bahwa sumbernya itu bisa dari tiga unsur; bisa diambil dari anggaran belanja tidak terduga, kalau belum cukup juga bisa melakukan penjadwalan ulang kegiatan, dan kalau masih belum cukup juga ya mengambil uang yang tersedia di kas daerah," kata Syarifuddin.

Loebiss @AyahSyafar
@republikaonline @luviku Pak Tua JK ini aneh malah Pemda di suruh ngaku, makanya kalian jng sok pidatoin tanpa konfirmasi
Noval Aditya @noval_adityo
@roodihariy @republikaonline Itu perintah nya kan dianggarkan dr apbd. Emang apbd itu duit nganggur semua?
erie prasetyo @erie_Nya
@republikaonline Diumumkan biar rakyat gak nyalahin pemerintah pusat yg sdh mengumumkan Ada THR.
#Kisihati Heru @her_alone
@republikaonline @luviku Ini kan pemerintahan to pak. Lha mbok kepala daerah diajak bicara dahulu sebelum pemerintah pusat bikin kebijakan, apalagi berkaitan dg APBD. Jangan salahkan pihak yg terpaksa berpikir "pemerintah pusat sedang melakukan pencitraan". Semoga pendapat saya ini bermanfaat.
Trance ⚜️ X @TranceX9
Walikota bingung, Bupati dan Gubernur bingung, Menteri bingung, rakyat bingung. Yang gak bingung hanya Presiden karena dia tidak mengerti apa-apa... Lengkap sudah penderitaan Indonesia 😂😂😂 telusur.co.id/2018/06/04/sur…
URL M Andri Gunawan Berita Mendagri Tjahjo Kumolo vs Risma Soal THR PNS Pernyataan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang keberatan THR PNS menggunakan dana APBD disoal Mendagri Tjahjo Kumolo. Seperti polemiknya?Baca selengkapnya
Do_Ra_Dong @Ronin1948
Tri Rismaharini walikota Surabaya berkeberatan THR dibebankan dari dana APBD Dan beberapa daerah yang APBD nya cekak sudah mulai berteriak karena tidak mampu Inikah kerja demi pencitraan 2019 berujung teriakan keberatan dimana-mana pic.twitter.com/Jce3qt1IXx
Anggita @Anggitahusain2
@Ronin1948 Setiap membuat keputusan langsung melempar pada bawahannua tanpa rasa tanggung jawab. Sebenernya pemimpin kita itu makluk apa yah?
forum umkm Indonesia @hendrikusuma09
@Ronin1948 Wah..yg putuusin peraturan kan president.. bukan dprd..setahu saya pengelolaan keuangan di susun pemerintah..dan di laporkan melalui persetujuan dpr..apbd../ apbn..lah ,ini ngapain ?..emang thr ngak masuk. Apbn/apbd..2017..untuk 2018..haha kacawwwww
Rachman Siddik @zauzu
@Ronin1948 Nyari suara dan simpatik ASN untuk 2019 tapi APBD yg di bebankan, sebenarnya berfikir dan berhitung terlebih dahulu atau gak ya sebelum membuat peraturan? Makin berakhir masa jabatan kok semakin ugal2an kebijakannya, hayo lah berfikir pakai akal dan jangan ikutin hawa nafsu..
Rachman Siddik @zauzu
@em_riky @Ronin1948 In the company whenever wishing to make a policy or whatever it is, the president director must read and know in advance the policy to be made before signed and spread widely, so who are you? President or what??
KASAMAGO.com @kasamago
@Ronin1948 Tragis nya nasib buruh honorer.. semoga mereka semua diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu
Load Remaining (38)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.