1
KPK @KPK_RI
Berikut petikan konferensi pers KPK terkait Pokok Pendapat KPK tentang Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di RUU KUHP pic.twitter.com/CNw2BIoKrb
Expand pic
KPK @KPK_RI
Terkait pembahasan dan rencana pengesahan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dalam konteks upaya memperharui aturan hukum pidana secara umum agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif, maka upaya untuk mengesahkan KUHP baru tersebut perlu didukung;
KPK @KPK_RI
Akan tetapi, KPK berharap rencana pengesahan RUU KUHP tsb tidak berakibat merugikan pemberantasan korupsi. KPK memandang, masih terdapat aturan yg beresiko memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi jika sejumlah pasal2 ttg tindak pidana korupsi msh dipertahankan di RUU KUHP tsb
KPK @KPK_RI
KPK telah mengirimkan lima surat kepada Presiden,Ketua Panja RKUHP DPR, &Kemenkumham, yg pada prinsipnya menyatakan sikap menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi ke dlm RKUHP dan agar tindak pidana korupsi tetap diatur dlm UU khusus di luar KUHP
KPK @KPK_RI
Terdapat sejumlah persoalan yang kami pandang beresiko bagi KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan, yaitu: 1. Kewenangan Kelembagaan KPK UU KPK menentukan bhwa mandat KPK adalah memberantas korupsi sebagaimana diatur dlam UU Tipikor, bukan dalam KUHP (Pasal 1 angka 1 UU KPK);
KPK @KPK_RI
Sementara di RUU KUHP tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK;Aturan-aturan baru yang diadopsi dari UNCAC seperti Korupsi di sektor swasta dll pun beresiko tidak dapat ditangani oleh KPK;
KPK @KPK_RI
2. Masalah Disparitas Ketentuan UU Tipikor dan RKUHP a.RKUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti; b.RKUHP mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif (Pasal 63 RKUHP);
KPK @KPK_RI
c.RKUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi. Hal berbeda dg UU Tindak Pidana Korupsi saat ini; d.Bbrp tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dimasukkan ke dalam Bab Tindak Pidana Umum RKUHP;
KPK @KPK_RI
e.UU Tipikor lebih mudah diubah/direvisi daripada KUHP; f.Kodifikasi RKUHP tidak berhasil mensistematisasi dan menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang.
KPK @KPK_RI
g.Terjadi penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi; h.Tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan yang diatur di luar KUHP (diatur dalam UU tersendiri) ke dalam RKUHP.
KPK @KPK_RI
KPK menghargai semangat untuk mengkonsolidasikan dan mensistematisasi RKUHP. Namun karena ini adlh upaya efektifitas penegakan hukum,maka seharusnya kepentingan penegak hukum menjadi prioritas.
KPK @KPK_RI
Sehingga pengaturannya sepatutnya memilih mana yang lebih dirasa efektif oleh penegak hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi
KPK @KPK_RI
Dalam konteks pemberantasan korupsi, KPK memandang pengaturan delik korupsi secara keseluruhan di UU khusus (UU Tipikor seperti yang ada saat ini) dinilai lebih efektif
KPK @KPK_RI
Agar penyelesaian RKUHP tidak berlarut-larut maka KPK mengusulkan Pemerintah mengeluarkan delik-delik khusus seperti Tipikor, Narkotik, Pelanggaran HAM, Pencucian Uang, sehingga delik-delik khusus diatur seluruhnya diluar RKUHP
KPK @KPK_RI
Revisi delik korupsi akan lebih efektif dan sederhana dilakukan melalui revisi Undang-undang Tipikor, termasuk kebutuhan untuk memasukkan ketentuan UNCAC yang belum masuk kedalam UU Tipikor, maupun penyesuaian dan peningkatan sanksi bagi pelaku korupsi
KPK @KPK_RI
KPK kembali mengingatkan pada semua pihak, bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang berakibat sangat buruk terhadap bangsa ini. Keseriusan kita semua dalam pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan
KPK @KPK_RI
Sikap dan aturan-aturan yang memperlemah pemberantasan korupsi tentu akan berakibat buruk bagi masa depan bangsa ini. Sinyal pemberantasan korupsi diharapkan disampaikan secara tegas dan jelas, karena pesan pemberantasan korupsi tidak dapat disampaikan dengan setengah hati.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.