0
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
1. Ketika menonton ILC tadi malam, ada pernyataan narasumber (MAKI) yg sangat mengusik saya: "Bahwa persoalan /kekacauan adm kependudukan (KTP) juga dialami banyak negara...." Setelah saya telusuri problemo ID Card (KTP) di banyak negara, ternyata pernyataan itu keliru. Salah
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
2. Di negara yg menerapkan KTP / kartu indentitas WN sbg kewajiban WN, hanya di negara sedang dlm situasi perang, konflik, bergejolak dsj yg mengalami kekacauan penerapan SIN (single indentification number) pada warganya. Tdk saya temukan masalah KTP seperti di Indonesia
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
3. Di seluruh dunia terdapat 2 jenis penerapan indentitas WN yaitu SIN dan Non - SIN. Non - SIN artinya setiap WN tidak wajib memiliki KTP sebagai indentitas WN. Indentitas WN dapat diperoleh melalui berbagai dokumen: SIM, Paspor, Rek Bank, Jamsos, Jamkes dll
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
4. Negara seperti AS, Australia, Eropa dll tidak menerapkan SIN seperti EKTP kepada warga negaranya. Berkali2 usulan penerapan SIN oleh pemerintah selalu ditolak di AS dan Eropa karena dianggap melanggar HAM, Privacy, kebebasan WN dan demokrasi.
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
5. Selain negara konflik, masalah besar terkait penerapan SIN hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain tdk ditemukan kasus ID Card hilang, dipalsukan, ganda, dll dalam skala yang besar. Ini persoalan serius memalukan bangsa dan negara Indonesia
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
6. Carut marut pengadaan sd distribusi EKTP di Indonesia akarnya adalah terkait kepentingan pemenangan pemilu/pilpres. Sabotase pada proyek EKTP diduga dilakukan rezim SBY bertujuan untuk mengamankan kecurangan pemilu 2009 dan mencurangi pilpres 2014 Causa Prima Masalah EKTP
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
7. Mengenai motif rezim SBY mensabotase proyek EKTP agar kacau balau sdh banyak dibahas: Agar kecurangan pemilu/pilpres &mark up DPT 2009 s/d 20 juta pemilih siluman TIDAK TERBONGKAR Jika proyek EKTP lancar sesuai target: tercatat 165-167 juta WNI sbg pemilik EKTP per 31 Des2012
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
8. Akan terungkap bahwa WNI berhak EKTP pada 31 Des 2012 hny 165-167 juta, di mana pemilik EKTP=Pemilih. Sedangkan jumlah DPT 2009 atau 3 tahun sebelumnya = 176 juta Seharusnya DPT 2009 lebih kecil dari 165 juta (sekitar 156-157 juta pemilih). Legitimasi SBY hilang. Jatuh
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
9. Faktor utama permasalahan EKTP adalah bahwa setiap pemilik EKTP otomatis tercatat atau diakui sebagai pemilih pada pemilu UU pemilu Indonesia menetapkan pemilih adalah WNI usia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah Ketentuan ini sama dengan ketentuan kepemilikan EKTP
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
10. Faktor berikutnya bahwa Indonesia menerapkan sistem pendaftaran pemilih pasif, di mana setiap WNI yg sdh berhak memilih otomatis terdaftar sbg pemilih Banyak negara seperti Malaysia, AS, dll menerapkan sistem pendaftaran aktif. Jika tdk mendaftar maka tidak berhak memilih
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
11. Mayoritas negara di dunia menetapkan bahwa memilih/memberi suara dlm pemilu sebagai HAK Hanya 22 negara menetapkan sbg KEWAJIBAN Dari 22 negara hanya 11 yg menetapkan memilih sbg kewajiban mutlak: Tidak memilih akan dikenakan sanksi (denda): Australia, Singapore, Argentina
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
12. Di negara yg menerapkan memilih sebagai kewajiban tentu pastisipasi pemilih tercatat sebagai tertinggi di dunia pic.twitter.com/B2unBI4hgO
Expand pic
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
13. Indonesia berada di antara sistem itu. Memilih adalah Hak WN, terdaftar otomatis, tidak memilih tidak kena sanksi. Kelemahan terbesarnya adalah penyalahgunaan KTP aspal sebagai pemilih ilegal yg tercatat di DPT atau tdk tercatat tapi ikut memilih meski tidak berhak memilih
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
14. Negara seperti Swedia memberikan kemudahan, sederhana dan pelayanan sangat baik kepada WN yg berhak memilih sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi. AS terkenal paling ribet, beda aturan antara negara bagian satu dg lainnya, bikin sakit kepala usnews.com/news/best-coun…
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
15. Indonesia termasuk negara dgn kemudahan dlm pendaftaran dan pemilihan. Cukup dgn membawa EKTP, walau tdk tercatat dlm DPT, si pemilik ektp berhak memilih. Di sinilah titik rawan pemilu Indonesia karena banyak pemilih siluman/ilegal
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
16. Karena keterkaitan erat antara pemilu dgn kepemilikan EKTP maka setiap penyimpangan dalam pengadaan, penerbitan, distribusi, kepemilikan dan penguasaan ektp, terlebih dlm jumlah besar HARUS diwaspadai sbg upaya pencurangan pemilu Pengalaman Pilpres 2014 yg sangat curang
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
17. Masyarakat Internasional tidak habis pikir mengapa bisa terjadi "discrepancy" sangat besar pada data jumlah penduduk berhak EKTP, jumlah pemegang EKTP dan jumlah DPT Pemilu. Selisih 15-25 juta pemilih sangat sangat besar. Mengalahkan total pemilih Malaysia. Luar biasa kacau
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
18. Penyebab utama adalah mark up sangat besar pada DPT 2009 dan 2014 saat rezim SBY Dua kali pemilu dua kali di mark up DPT sekitar 20-25 juta pemilih. Upaya koreksi baru dimungkinkan pada Pilkada 2018 Jumlah DPT menyusut jutaan tapi tetap masih sangat besar mark up-nya
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
19. Di samping itu perilaku rezim baru tidak mendukung terciptanya pemilu yg jujur dan adil. Data kependudukan dari kemendagri meski dikoreksi namun sangat tidak signifikan dgn mark up yg telah terjadi Plus, ditemukan ektp yg disimpan dlm jumlah sangat besar Maksudnya opo ?
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
20. Sdh jelas bahwa ektp berlaku seumur hidup. Sdh jelas bahwa pemegang ektp otomatis bisa memilih. Sdh jelas bahwa PPS di TPS mustahil bisa mendeteksi sebuah ektp itu palsu, aspal, atau asli. Menyimpan ektp bertahun2 dlm jumlah besar WAJIB hukumnya dicurigai sbg upaya curang
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
21. Terus terang saya pesimis pilkada, pemilu, pilpres bisa jurdil. Kecurangan nyata di Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur pada pilpres 2014 plus ditemukannya 377 ribu pemilih ilegal di DKI Jakarta, BELUM diusut tuntas Kecurangan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 PASTI terulang kembali
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
22. Pemerintah terbukti TIDAK SIAP dlm penerapan SIN. Maksud dan tujuan penerapan SIN agar tdk ada identitas ganda WNI, identitas palsu, pemilu jurdil dst TIDAK terwujud. EKTP dianggap remeh. Yg diributkan malah registrasi ulang telsel. Kelihatan tendensinya mau curangi pemilu
Daulat Dalimunte @DaulatDalimunte
23. Penerapan regitsrasi ulang telsel di Indonesia melanggar konstitusi dan HAM. Hanya diterapkan di negara China Komunis. Atau apakah benar Indonesia seperti disebut banyak orang sudah menjadi bagian RRC Komunis? RI-Spesial Admistration Region of China?
Load Remaining (49)

Comment

Login and hide ads.