Gaji BPIP, Jokowi Sejahterakan Elite, Sengsarakan Rakyat.

Semoga Jokowi berserta setiap individu dalam BPIP segera sadar kondisi rakyat saat ini yang kian bertambah sulit dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.
Jokowi pemborosan GAJI megawati Indonesia Mahfud MD publicpolicy BPIP
0
Partai Gerindra @Gerindra
1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah sebuah pemborosan. pic.twitter.com/RCWEc3JhLu
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
2. Tidak sepantasnya sebuah lembaga non-struktural seperti BPIP diberi standar gaji mirip dengan BUMN. pic.twitter.com/wSjsolZJCg
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
3. Hal itu membuktikan pemborosan yang dilakukan @jokowi dalam mengelola anggaran, sekaligus membuktikan inkonsistensi terhadap agenda Reformasi birokrasi yang selama ini selalu didengung-dengungkan.
Partai Gerindra @Gerindra
4. Di tengah keprihatinan perekonomian nasional, @jokowi malah menghambur-hamburkan anggaran untuk sebuah lembaga ad hoc.
Partai Gerindra @Gerindra
5. Merujuk Perpress 42 Tahun 2018, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri memperoleh gaji Rp 112,5 juta per bulan.
Partai Gerindra @Gerindra
6. Sedangkan anggota Dewan Pengarah BPIP seperti Try Sutrisno, Moh Mahfud MD, Syafii Maarif hingga KH Ma'ruf Amin digaji Rp 100 juta/bln. pic.twitter.com/exlJLDmHMy
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
7. Untuk posisi kepala BPIP yang dijabat Yudi Latief, besaran gajinya merujuk aturan itu adalah Rp 76.500.000/ bulan. Sedangkan gaji wakilnya Rp 63.750.000/bulan.
Partai Gerindra @Gerindra
9. Bagaimana bisa gaji ketua dewan pengarahnya (Megawati)lebih besar dari gaji kepala badannya sendiri.
Partai Gerindra @Gerindra
10. Kedua dari sisi etis. BPIP bukan BUMN atau bank sentral yang bisa menghasilkan laba. Karena itu, tak sepantasnya gaji petinggi BPIP dipatok hingga ratusan juta. Bahkan, gaji @jokowi dan menteri pun tak setinggi Dewan Pengarah BPIP.
Partai Gerindra @Gerindra
11. Ketiga dari sisi anggaran dan reformasi birokrasi. @jokowi selalu bicara mengenai pentingnya efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi.
Partai Gerindra @Gerindra
12. 2014-2017 ada 23 lembaga non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi yang telah dibubarkan @jokowi. Mulai Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Benih Nasional, hingga Badan Pengendalian Bimbingan Massal (Bimas).
Partai Gerindra @Gerindra
13. Tapi lucunya, pada saat bersamaan, @jokowi justru malah terus menambah lembaga non-struktural baru.
Partai Gerindra @Gerindra
14. Melalui berbagai Perpres setidaknya @jokowi telah meneken sembilan lembaga non-struktural baru, seperti Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), BPIP, dll.
Partai Gerindra @Gerindra
15. Bayangkan betapa mahalnya ongkos operasional lembaga-lembaga non-struktural baru yang diciptakan oleh @jokowi jika standar gaji pegawainya dibikin setinggi langit tadi.
Partai Gerindra @Gerindra
16. Keempat, dari sisi tata kelembagaan. Adanya kecenderungan @jokowi untuk membuat lembaga baru setingkat kementerian. Hal itu mestinya dihentikan karena bisa overlap dan menimbulkan bentrokan dengan lembaga-lembaga yang telah ada.
Partai Gerindra @Gerindra
17. Semoga @jokowi berserta setiap individu dalam BPIP segera sadar kondisi rakyat saat ini yang kian bertambah sulit dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.