Add to Favorite
0
Login and hide ads.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Rapat Paripurna dgn agenda: - Pembicara tingkat II/pengambilan keputusan trhdp RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme - Pengesahan perpanjangan waktu pembahasan RUU Kekarantinaan Kesehatan dan RUU Aparatur Sipil Negara Dijadwalkan pukul 09:00 WIB. pic.twitter.com/pHjRMFtIZ7
 Expand pic
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Agus Hermanto @FPD_DPR #jateng1: Menurut catatan sekretariat, daftar hadir telah di TTD oleh 281 dari 560 anggota DPR, dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi. Kuorum telah tercapai.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Agus Hermanto @FPD_DPR #jateng1 membuka Rapat Paripurna ke-26 masa persidangan V masa sidang 2017-2018 pukul 10:30 WIB, terbuka untuk umum.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Agus Hermanto @FPD_DPR #jateng1: hadirin dipersilahkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Agus Hermanto @FPD_DPR #jateng1: sidang dewan hari ini, seusai dgn hasil rapat konsultasi pengganti Bamus, acara rapat hari ini: 1) Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan RUU Terorisme 2) Pengesahan perpenjangan waktu pembahasan RUU Karantina..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Agus Hermanto @FPD_DPR #jateng1: apakah acara rapat tsb dapat disetujui? Anggota: Setuju.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Kurtubi @Fraksi_NasDem #ntb: kami menghimbau utk mempercepat pengesahan revisi UU Migas. Kalau tdk saya minta pemerintah mengeluarkan Perpu, krn ini mendesak.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Kurtubi @Fraksi_NasDem #ntb: UU yg ada melanggar konstitusi, oleh MK sdh mencabut beberapa pasal, tapi skrg masih tetap berlaku.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Kurtubi @Fraksi_NasDem #ntb: UU Migas menerapkan pola hubungan investor asing adalah pemerintah, ini menyebabkan kedaulatan negara kita hilang, dgn UU Migas menghambat investasi eksplorasi.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Kurtubi @Fraksi_NasDem #ntb: dgn UU Migas, menghambat investasi eksplorasi, fakta menunjukkan eksplorasi anjlok dan cadangan baru tdk ada, pdhl resources luar biasa
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Kurtubi @Fraksi_NasDem #ntb: Pertamina ditempatkan sbg BUMN biasa dgn status pembentukan hak demokratis, maka saya menghimbau utk masa depan Migas nasional.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Kurtubi @Fraksi_NasDem #ntb: sy menghimbau pimpinan DPR u/ masa depan migas nasional bangkit dan eksplorasi ditingkatkan, UU ini eksplorasi anjlok krn peraturan yg berbelit2
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Kurtubi @Fraksi_NasDem #ntb: ini kepentingan bangsa negara, kepada pemerintah segera keluarkan Perpu.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Agus Hermanto @FPD_DPR #jateng1: pimpinan dewan menerima surat Presiden RI tgl 21 Mei 2018 ttg permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar luar biasa negara penuh negara sahabat di Kuala Lumpur Malaysia.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Agus Hermanto @FPD_DPR #jateng1: telah dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yg berlaku.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Agus Hermanto @FPD_DPR #jateng1: kita masuk agenda pertama, pembicara tingkat II, pengambilan keputusan RUU Terorisme.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Agus Hermanto @FPD_DPR #jateng1: pembicaraan tingkat 2 merupakan tahap di paripurna dgn pelaporan hasil pembicaraan tingkat 1 dan pendapat Fraksi, juga pendapat presiden yg diwakili menteri.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Agus Hermanto @FPD_DPR #jateng1: kami persilahkan kepada ketua Pansus Terorisme, M. Syafii utk menyampaikan laporannya.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 M. Syafii @Gerindra #sumut1 membacakan laporan pansus DPR mengenai RUU Perubahan Atas UU 15/2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2002, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (1) pic.twitter.com/zkHkfO7Way
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 M. Syafii @Gerindra #sumut1 membacakan laporan pansus DPR mengenai RUU Perubahan Atas UU 15/2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2002, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (2) pic.twitter.com/NBtpUX7r5c
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 Berdasarkan laporan sekretariat DPR, rapat paripurna dihadiri oleh 183 orang, sedangkan menurut headcount WikiDPR rapat paripurna dihadiri 123 orang pic.twitter.com/6Vt3CZGljG
 Expand pic
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 M. Syafii @Fraksi_Gerindra #Sumut1: menambah perlindungan korban secara komprehensif, ruang lingkup korban, hak-hak korban, sebelumnya hanya restitusi dan kompensasi saja. Skrg ada bantuan medis, rehabilitasi, santunan korban meninggal dunia, dll.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna131 M. Syafii @Fraksi_Gerindra #Sumut1: mengatur pemberian hak bagi korban yg sebelum RUU ini disahkan, jadi harus mendapat perhatian pemerintah kita, wajib diberikan pelayanan.
Load Remaining (27)
Login and hide ads.