0
Adv Budi Satria @AdvokatBS
1. Makin hari makin banyak rakyat ditangkap krna dituduh melanggar hukum akibat memposting ide, pendapat, gambar, kritik, protes dsb di medsos. Pertanyaan merebak: Apakah hukum kita makin tak jelas, penangkapan ini telah melanggar konstitusi atau penafsiran hukum sesuai selera?
Adv Budi Satria @AdvokatBS
2. Apakah tindakan aparat menangkap rakyat akibat postingan melalui akun medsos itu sdh tepat atau berlebihan? Tidak mengedepankan edukasi dan koreksi melainkan represif agresif yg terkesan intimidatif terhadap kebebasan berpendapat rakyat yg dijamin konstitusi? Quo Vadis hukum?
Adv Budi Satria @AdvokatBS
3. Saya tdk membahas tentang benar salah suatu tindakan aparat terkait penegakan hukum. Ada unsur relatifitas, politis, situasional dan kondisional yg sangat dominan mempengaruhi setiap tindakan aparat terkait konten medsos selama hampir 4 tahun terakhir ini
Adv Budi Satria @AdvokatBS
4. Saya coba untuk membandingkan hukum positip Indonesia dgn hukum di negara lain. Saya tdk bandingkan dgn Malaysia, Singapore, Australia dll tetangga Indonesia karena mereka mengadop hukum anglo saxon (Inggris) Beda dg Indonesia pengadop hukum continental cq hukum Belanda
Adv Budi Satria @AdvokatBS
5. Saya coba menyajikan hukum positip Belanda mengenai pencemaran nama baik, fitnah, provokasi, hoax dsj Hukum pidana RI 90% masih warisan kolonial Belanda. Lebih 70 tahun merdeka ternyata tdk menjadikan hukum Indonesia lebih sesuai berdasarkan norma dan budaya Indonesia
Adv Budi Satria @AdvokatBS
6. Pasal 261 ayat 1 KUHPidana Belanda: Fitnah (Smaad) didefinisikan sbg perbuatan sengaja merusak kehormatan atau reputasi seseorang melalui dugaan tertentu dgn tujuan menjadikan dugaan itu diketahui publik Hukuman: 1. Denda tingkat ketiga, atau: 2. Penjara maks 6 bulan
Adv Budi Satria @AdvokatBS
7. Pasal 261 ayat 2 (smaadschrift) adalah tindakan pencemaran nama baik yang terjadi melalui tulisan atau gambar yang dapat diakses publik Hukuman: 1. Denda tingkat ketiga, atau: 2. Penjara paling lama satu tahun
Adv Budi Satria @AdvokatBS
8. Pasal 261 ayat 3 KUHPidana Belanda Ketentuan Pasal 261 ayat 1 & 2 TIDAK berlaku jika tindakan itu diperlukan untuk membela kepentingan pelaku atau kepentingan orang lain atau pelaku percaya dgn itikad baik bahwa tuduhan itu benar dan diperlukan utk kepentingan umum Tegas !
Adv Budi Satria @AdvokatBS
9. Pasal 261 ayat 3 KUHPidana Belanda jelas dan tegas menetapkan bahwa ketentuan Pasal 261 ayat 1 & 2 TIDAK berlaku jika fitnah dan pencemaran nama baik itu dilakukan dg ITIKAD BAIK terkait: 1. Kepentingan pelaku 2. Kepentingan orang lain 3. Kepentingan umum Belanda Bukan RI
Adv Budi Satria @AdvokatBS
10. Fakta bhwa 90% hukum pidana Indonesia menggunakan hukum peninggapan pemerintah kolonial Belanda Fakta bahwa Belanda adalah negara paling terkemuka di dunia dalam penegakan HAM Fakta bahwa hukum RI makin tdk melindungi hak konstitusional & HAM rakyat RI Quo Vadis Hukum RI?
Adv Budi Satria @AdvokatBS
11. Hukum Belanda tegas pada perbuatan pidana "Pencemaran nama baik yg diperburuk" (Laster) Pasal 262 KUHP : ... adalah tindakan fitnah di mana pelaku mengetahui bahwa pernyataan atau hal yg dipertanyakan adalah salah Hukuman: 1. Denda tingkat IV atau: 2. Penjara maks 2 thn
Adv Budi Satria @AdvokatBS
12. Pasal 262 KUHPidana Belanda ini secara jelas menetapkan batasan "Pencemaran Nama Baik Yang Diperburuk", yaitu suatu hal yg sdh diketahui publik sbg fakta mengenai seseorang, namun terus menerus dipersoalkan atau dipertanyakan si pelaku
Adv Budi Satria @AdvokatBS
13. Misalkan Si X disebut oleh Si A sebagai pemerkosa. Sedangkan Si X sdh dinyatakan tdk bersalah oleh pengadilan dan pelaku pemerkosaan yg dimaksud sdh dihukum. Si A tidak bisa dijerat pasal 262 jika fakta mengenai si X belum diungkap atau belum diketahui si A
Adv Budi Satria @AdvokatBS
14. Artinya, seseorang baru dapat dianggap melanggarkan pasal 262 KUHP Belanda jika perbuatan pencemaran nama baik itu dilakukan berulang, di mana si pelaku sdh tahu pernyataannya atau yg dipersoalkannya adalah hal yg salah atau tdk sesuai fakta
Adv Budi Satria @AdvokatBS
14. Beda dg hukum pidana Indonesia, dikit dikit tangkap Dikit2 tuduh orang melanggar hukum. Tdk boleh begitu Ada mekanisme koreksi & edukasi Ada kewajiban pemerintah utk menyampaikan informasi & mencerdaskan bangsa. Ini Kewajiban konstitusional pemerintah Ga boleh main tangkap
Adv Budi Satria @AdvokatBS
15. Misalnya kejadian akhir2 ini. Seharusnya aparat tdk langsung tangkap. Sampaikan ke ybs bhw postingan yg dilakukannya di medsos itu adalah keliru, harus dikoreksi atau dihapus Rakyat diedukasi. Diberi informasi, diayomi Bukan diintimidasi, langsung ditangkap kayak penjahat
Adv Budi Satria @AdvokatBS
16. To Protect - To Serve Melindungi - melayani, bukan meneror menangkapi Hukum harus berikan rasa aman kepada rakyat bukan sebaliknya Hak konstitusional rakyat adalah hukum tertinggi bukan sebaliknya Edukasi bukan Represi Aparat berasal dari rakyat digaji uang pajak rakyat
Adv Budi Satria @AdvokatBS
17. Selanjutnya KUHPidana Belanda pasal 137c : 1. Penghinaan terkait ras, agama atau keyakinan mereka, orientasi hetero atau homoseksual mereka atau cacat fisik, mental atau intelektual Hukuman: Maks 1 tahun atau denda tingkat ketiga
Adv Budi Satria @AdvokatBS
18. Pasal 137d: menghukum pelaku hasutan kebencian atau diskriminasi terhadap orang berdasarkan identitas kelompok yang sama yang tercantum dalam Pasal 137c Hukuman : maks setahun atau denda tingkat ketiga Bandingkan dg hukum RI yg 'putusan hukumannya' mengalahkan koruptor
Adv Budi Satria @AdvokatBS
19. Pasal 267 KUHP Belanda menambah ancaman hukuman maks 1/3 jika pelanggaran dilakukan thdp: 1. Otoritas publik 2. Pejabat publik 3. Kepala atau anggota pemerintahan negara sahabat Dg ketentuan: tdk berlaku jika dilakukan atas itikad baik, kepentingan umum, dst
Adv Budi Satria @AdvokatBS
20. Pelanggaran terhadap raja dan keluarga kerajaan (Lèse-Majesté) merupakan tindak pidana berdasarkan KUHP Belanda. Pasal 111: menghukum penghinaan yg disengaja terhadap Raja dgn denda tingkat keempat atau penjara 5 tahun Raja beda dg presiden Raja tdk dipilih rakyat
Adv Budi Satria @AdvokatBS
21. Itulah sekilas hukum pidana terkait pencemaran, penghinaan, fitnah, hoax yg berlaku di Belanda, negara asal usul hukum pidana Indonesia Kesimpulan yg dapat ditarik, Indonesia adalah negara paling kacau definisi /batasan pidana penghinaan, pencemaran, fitnah dan hoax
Adv Budi Satria @AdvokatBS
22. Membongkar korupsi, melawan kezaliman, membela hak dan kebanaran, mempertahankan keyakinan dst ....dihukum 5 tahun penjara dg tuduhan pencemaran nama baik dsj Korupsi, merampok uang negara puluhan miliar dst dihukum 2-3 tahun Quo Vadis Hukum RI ?
Adv Budi Satria @AdvokatBS
Barang siapa menuduh, wajib membuktikan. Jika tuduhannya benar maka tdk pencemaran nama baik twitter.com/tanjung_nuzul/…
Load Remaining (6)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.