KEMENHUB BERSAMA KEJAKSAAN TINGGI KALTIM DAN KALTARA TANDA TANGANI MOU PENANGANAN HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

#KawanLaut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kalimantan Timur (Kaltim) dan se-Kalimantan Utara (Kaltara) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penanganan hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
kemenhub National DitjenHubla Ditjen Perhubungan Laut
554 View 0 comments
Add to Favorite
0
DJPL Kemenhub 151 @djplkemenhub151
(1) KEMENHUB BERSAMA KEJAKSAAN TINGGI KALTIM DAN KALTARA TANDA TANGANI MOU PENANGANAN HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA pic.twitter.com/vSb5UQtqNG
 Expand pic
DJPL Kemenhub 151 @djplkemenhub151
(2) #KawanLaut, Dirtjen Hubla, bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kalimantan Timur (Kaltim) dan se-Kalimantan Utara (Kaltara) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penanganan hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
DJPL Kemenhub 151 @djplkemenhub151
(3) Kesepakatan tersebut utk mengoptimalkan efektifitas penyelesaian mslh hukum dlm bdg perdata & Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan khususnya yg trjd di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut wlyh Kalimantan Timur & Kalimantan Utara.
DJPL Kemenhub 151 @djplkemenhub151
(4) Kesepakatan kerjasama yang berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak Tersebut meliputi : pic.twitter.com/VmX4rHfRmm
 Expand pic
DJPL Kemenhub 151 @djplkemenhub151
(5) Pertama, Pemberian bantuan hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili lembaga negara,
DJPL Kemenhub 151 @djplkemenhub151
(6) instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
DJPL Kemenhub 151 @djplkemenhub151
(7)Kedua, Pemberian pertimbangan hukum tugas Jaksa Pengacara Negara utk memberikan pendapat hukum (LegalOpinion/LO) &/atau pendampingan (Legal Assistance) dibidang perdata & Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dr Lembaga Negara, Instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD
DJPL Kemenhub 151 @djplkemenhub151
(8) Ketiga, Tindakan hukum lainya itu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara, Instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan Tata Usaha Negara.
DJPL Kemenhub 151 @djplkemenhub151
(9) MoU ini juga dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi setiap UPT Perhubungan Laut. pic.twitter.com/IJ3uyOOUg6
 Expand pic
DJPL Kemenhub 151 @djplkemenhub151
(10) Dirjen Hubla juga mengingatkan kepada seluruh Kepala UPT Ditjen Hubla agar pengamanan pelabuhan ditingkatkan mengingat situasi dan kondisi terhadap kondisi keamanan akhir akhir ini seperti kejadian serangan terorisne. #UPT #DitjenHubla #Kemenhub pic.twitter.com/DSVIoH352p
 Expand pic
Login and hide ads.