0
Fadli Zon @fadlizon
1) Demi memuluskan kepentingan investasi asing, pemerintah Presiden @jokowi dinilai terus-menerus mengorbankan kepentingan buruh lokal. Ini membuat kehidupan perburuhan menjadi suram. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
2) Pemerintah terus merilis berbagai aturan yg menyerahkan kesempatan kerja di dalam negeri kepada buruh asing, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan kasar. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
3) Selain itu, pemerintah juga selalu menyangkal dan menutup mata atas membanjirnya buruh kasar asal Cina di Indonesia. Ini membuat kehidupan perburuhan menjadi suram. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
4) Celakanya, alih-alih melakukan penegakkan hukum yang tegas dan ketat, pemerintah justru kian melonggarkan aturan tentang tenaga kerja asing. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
5) Tiga tahun lalu, misalnya, melalui Permenakertrans No. 16/2015, pemerintahan telah menghapuskan kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
6) Belum ada setahun, peraturan itu kembali diubah menjadi Permenakertrans No. 35/2015. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
7) Jika sebelumnya ada ketentuan bahwa setiap satu orang tenaga kerja asing yg dipekerjakan oleh perusahaan harus dibarengi dgn kewajiban merekrut 10 orang tenaga kerja lokal, dlm Permenakertrans No. 35/2015, ketentuan itu tidak ada lagi.
Fadli Zon @fadlizon
8) Itu bukan regulasi terakhir yg merugikan kepentingan kaum buruh kita. Bulan lalu, tanpa kajian seksama atau melalui proses konsultasi yg melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, pemerintah justru meluncurkan Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Fadli Zon @fadlizon
9) Perpres No. 20/2018, misalnya, secara gegabah telah menghapus ketentuan mengenai IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing). #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
10) Meskipun Perpres masih mempertahankan ketentuan ttg RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), namun krn tak ada lagi IMTA, maka tdk ada lagi proses ‘screening’ atau verifikasi terhadap kebutuhan riil tenaga kerja asing. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
11) Dengan kata lain, semua RPTKA ke depannya otomatis disetujui, apalagi kini seluruh prosesnya dipersingkat dua hari saja. Menurut saya, kebijakan ini sgr ceroboh dan berbahaya, selain tentu saja melanggar ketentuan UU No. 13/2003 ttg Ketenagakerjaan.
Fadli Zon @fadlizon
12) Masih terkait izin, sesudah menghapus IMTA, Perpres No. 20/2018 jg membuat perkecualian mengenai kewajiban membuat RPTKA. Pada Pasal 10 ayat 1a, disebutkan bhw pemegang saham yang menjabat sbg direksi atau komisaris tdk diwajibkan memiliki RPTKA.
Fadli Zon @fadlizon
13) Ketentuan ini menyalahi UU No. 13/2003 Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 43 ayat 1. Seharusnya perkecualian bagi jabatan komisaris dan direksi untuk orang asing hanyalah dlm hal penunjukkan tenaga kerja Indonesia sbg pendamping n pelatihan pendidikan sj, bkn kewajiban atas RPTKA-nya.
Fadli Zon @fadlizon
14) Saya menilai kebijakan ketenagakerjaan yang disusun oleh pemerintahan saat ini kacau balau. Hanya demi mendatangkan dan menyenangkan investor, banyak aturan dilabrak. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
15) Klaim bhw Perpres No. 20/2018 ini disusun untuk melindungi tenaga profesional kita, menurut saya juga omong kosong. Coba baca Pasal 6 ayat 1, dmn diatur bhw seorang tenaga kerja asing boleh menduduki jabatan yg sama di beberapa perusahaan.
Fadli Zon @fadlizon
16) Ketentuan semacam ini kan berpotensi menutup kesempatan tenaga profesional kita. Lalu di mana perlindungannya?! #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
17) Perpres No. 20/2018 juga mengabaikan kewajiban sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja asing yg masuk ke Indonesia. Sesuai dgn Pasal 18 UU No. 13/2003, dan PP No. 23/2004 ttg Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
18) setiap tenaga kerja asing yg masuk ke Indonesia seharusnya memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui oleh BNSP. Namun, jika proses perizinan harus keluar dalam dua hari, apa mungkin verifikasi bisa dilakukan? #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
19) Makanya jgn heran jika kemudian ada tenaga kerja asing asal Cina yang dalam RPTKA-nya disebut sebagai insinyur, tapi dlm kenyataannya ternyata hanyalah seorang juru masak. Kasus semacam ini sudah banyak ditemukan. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
20) Selain karena lemahnya pengawasan, kasus-kasus semacam itu bisa terjadi krn ada malpraktik dalam kebijakan perburuhan. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
21) Kondisi ini sangat memprihatinkan. Apalagi dari sisi kesejahteraan upah minimum buruh kita merupakan yg terendah keempat di ASEAN. Kita hanya unggul atas Myanmar, Laos dan Kamboja. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
22) Begitu juga kalau dilihat dari sisi kebebasan berserikat. Menurut catatan pemerintah, ada lebih dari 230 ribu perusahaan di Indonesia. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
23) Jika tiap-tiap perusahaan memiliki serikat buruh, seharusnya jumlah serikat buruh kita cukup banyak. Namun nyatanya, dlm 10 tahun terakhir jumlah serikat buruh kita malah anjlok hingga 50 persen. #HariBuruh2018
Fadli Zon @fadlizon
24) Pada tahun 2007 jumlah serikat buruh kita masih berada di angka 14.000. Namun, pada 2017 jumlahnya tinggal 7.000 saja. Ke mana sisanya? #HariBuruh2018
Load Remaining (14)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.