1
Story "Pelanggaran Aturan & UU TKA Yang Tak Dibahas Dalam Pidato Berapi-Api JKW..." by @FahriH.. Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 2245 pv 19 12
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Ini adalah kesimpulan kecil dari diskusi teman2 terkait #PerpresTKA yg kontroversial itu. Nanti analisis lengkapnya saya kirim. Tapi saya ingin memberi catatan atas isu yang berkembang. #WaspadaTKA pic.twitter.com/L3mt7X8sk0
Expand pic
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Pertama, setelah laporan @OmbudsmanRI137 kemarin maka, fakta bahwa telah terjadi penyusupan TKA secara massif tidak ke wilayah NKRI tidak bisa ditolak lagi. Temuan yang menyebutkan TKA berpusat di 10 Provinsi juga mengagetkan. viva.co.id/berita/nasiona… #WaspadaTKA
URL www.viva.co.id 1797 Ombudsman Sebut 10 Provinsi Penyebaran TKA Terbanyak – VIVA Mayoritas mereka bekerja di smelter tambang. Ada juga yang jadi sopir. – VIVA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Modus temuan @OmbudsmanRI137 itu tidak saja mengagetkan tetapi juga menakutkan. Fakta2 itu berpotensi menjadi sebab masalah lain yang lebih besar. Maka pemerintah jangan membantah tapi diatasi. Ini sudah jadi masalah besar. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Temuan @OmbudsmanRI137 itu justru terjadi sebelum Perpres 20/2018 berlaku Juni nanti. Lalu apa dasar mereka datang? Siapa yang membuka pintu? Pakai aturan apa? Kok bisa dalam jumlah besar? Ini tanggungjawab siapa? #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Padahal temuan @OmbudsmanRI137 itu jelas dan saya menyaksikan sendiri bagaimana TKA itu memang kasar dan tidak punya keahlian apa2. Jadi mau dibantah pakai apa? Lalu Perpres itu untuk siapa? #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Saya mendengar beberapa argumen dari pemerintah, mulai dari level presiden sampai menteri tenaga kerja. Kata mereka jangan ribut karena aturannya tidak berubah, Perpres hanya untuk memperbaiki iklim investasi. Iklim bagi siapa? Investasi dari mana? #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Kalau Perpres tidak mengubah aturan, kenapa kita menangkap banyak temuan yang kemudian dibenarkan oleh temuan @OmbudsmanRI137 itu? Kenapa banyak TKA kasar dan Tanpa keahlian masuk? Apakah itu ilegal? Kenapa dibiarkan? #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Ada juga alasan, “pekerja kita di luar banyak mereka Gak ribut”. Terus terang saya tersinggung dengan argumen ini. Seolah Pekerja Migran Kita dipandang rendah seperti yang mereka kirim secara ilegal ke sini. Kalimat pejabat ini tidak pantas. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Pejabat itu tidak tahu pahitnya hidup pekerja migran kita terutama yang perempuan. Mereka sudah masuk secara legal pun masih bisa mengalami penganiayaan yang luar biasa sampai seperti perbudakan dan trafficking. Mereka bukan pekerja ilegal yang liar. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Mereka juga pergi ke luar negara karena para pejabat itu tidak memenuhi janjinya untuk memperluas lapangan kerja. Malah lapangan kerja yang ada diberikan kepada orang asing dengan gaji lebih tinggi. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Jadi membandingkan PMI kita dengan TKA yang sedang membanjiri Indonesia adalah sebuah kesesatan yang nyata dan tega. PMI kita umumnya punya skill dan legal prosedural sementara TKA itu kasar dan ilegal. Sangat keliru membuat perbandingan. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Negara kita juga sekarang sudah membuat UU perlindungan PMI melalui UU No. 18/2017 tentang Perlindungan PMI. Kita ingin agar negara Melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya di manapun mereka berada. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Maka, adalah hak @DPR_RI untuk memeriksa apa yang sebetulnya terjadi seperti temuan @OmbudsmanRI137 yang telah diumumkan kepada publik. Saya mengusulkan #HakAngket karena pelanggarannya kentara. Ini harus diperiksa tuntas. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
#HakAngketTKA ADALAH hak anggota @DPR_RI yang apabila setelah diusulkan oleh 25 orang dan lebih dari 2 fraksi maka apabila disepakati oleh paripurna maka ia bisa mulai bekerja. Tapi jika ditolak paripurna maka takkan jalan. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Demikiankah cara kita melihat persoalan TKA yg sedang meresahkan ini. pemerintah melarang orang resah dengan menutup persoalan. Padahal harusnya temuan @OmbudsmanRI137 itu harus diteruskan. @DPR_RI harusnya menggunakan #HakAngketTKA untuk pendalaman. Sekian.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Perbaikan aturan itu tahun pertama bukan keempat. Investasi itu di BKPM katanya satu atap. Jangan bantah faktanya banyak. Ayo kalau berani dukung #HakAngketTKA @DPR_RI . twitter.com/herlina_ogie/s…
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Saya tambahkan sedikit fakta soal kelakuan pemerintahan sekarang ini terkait tenaga kerja asing kasar. Biar buzzer2 pemerintah ini mengerti bahwa saya serius karena ini berbahaya. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Produk hukum yg dikeluarkan mulai dr permen dan perpres sejak tahun 2015 jelas sekali perlahan telah mereduksi kualifikasi TKA yg masuk ke Indonesia. Coba lacak secara detail. Ini semua kasat mata. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Mulai dari penghapusan syarat bahasa, penghapusan rasio TKA dan tenaga kerja lokal, tidak adanya batasan jangka waktu izin, dan penghapusan negative list utk jabatan tertentu, dsb. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Ini jelas sekali bukanlah penyederhanaan birokrasi. Tapi penyederhanaan kwalifikasi. Dan ini adalah upaya menjustifikasi dan memberi jalan bagi TKA buruh kasar yg selama ini menuai kontroversi di masyarakat. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Fakta lapangan tak bisa dibantah, tahun 2015 kami pernah melakukan sidak proyek pembangunan pabrik semen di bayah. Buruh kasar yg kami temui waktu itu lebih dr 250 orang bahkan ketika awal pembangunan jumlahnya sekitar 750 org. Buruh kasar semua. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Kenapa buruh kasar bisa masuk?. Karena pola investasi yg dipakai adalah turnkey project. Ini adalah pola investasi yg menjadi common patern dr investor Tiongkok. Proyek dibayar semuanya sampai selesai dan akhirnya buruh TKA masuk sebagai paket. #WaspadaTKA
Load Remaining (6)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.