1
Story "Kecurangan & 'Mark Up' Daftar Pemilih Tetap 2009 & 2014 Yang Berimbas Ke DPT 2018/19" b.. Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 2669 pv 34 40
Story "Mengapa Jumlah DPT 2009 & 2014 Berbeda Dengan Data Kependudukan Pak SBY?" by @IreneViena Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 3992 pv 70 40
Irene @IreneViena
Sampai hari ini 26/4/18 KPU belum menuntaskan DPT definitif Pilkada 2018 Papua, NTT dan Sulsel ditunda penetapan DPT atas rekomendasi Bawaslu Sementara itu DPT Jawa Barat yg sdh ditetapkan 21 April lalu akan dikaji ulang utk merevisi DPT Persoalan DPT ini sangat penting !
Irene @IreneViena
Sejak 6 bulan lalu saya berkali kali mengingatkan pentingnya akurasi DPT Pilkada untuk memastikan Pilkada 2018 berjalan berdasarkan UU dan kedaulatan rakyat. Tidak disabotase oleh penjahat demokrasi dg mencurangi pilkada
Irene @IreneViena
Kritik kepada KPU dan Bawaslu Seharusnya anda ketika menetapkan DPS dan DPT, disertai dengan informasi jumlah penduduk dan persentase jumlah DPT dibanding jumlah penduduk Informasi ini adalah alat kontrol termudah dan tercepat bagi rakyat utk menilai DPT akurat atau tidak
Irene @IreneViena
Juga ketika Bawaslu mengatakan ada 7.4 juta pemilih yg belum masuk DPT. Seharusnya Bawaslu beri informasi detail per kabupaten / kota. Agar rakyat dapat menilai apakah penyataan Bawaslu itu benar atau hoax Saya tdk melihat dasar pernyataan Bawaslu tsb
Irene @IreneViena
KPU dan Bawaslu seharusnya juga berani bicara terbuka menyampaikan kepada rakyat fakta sebenarnya, seperti bahwa telah terjadi penggelembungan jumlah DPT pilpres 2009 dan 2014 belasan hingga 20 juta pemilih Agar koreksi pada DPT 2018 tdk menimbulkan pertanyaan rakyat
Irene @IreneViena
Untuk pemilih yg disebut @KPU_ID dan @Bawaslu_RI belum masuk DPT 2018 karena tidak memiliki EKTP atau surat keterangan pengganti EKTP, persoalan ini harus menjadi atensi khusus karena rawan disalahgunakan untuk mencurangi pilkada ! Terlebih dgn adanya kasus korupsi EKTP
Irene @IreneViena
Kasus korupsi EKTP jangan dilihat dari suap menyuap saja, melainkan lebih dari itu yaitu misteri hilangnya puluhan juta keping blanko ektp dan adanya kebijakan Kominfo mendaftar ulang SIM dng NIK dan KK Rakyat harus cegah pencurangan pilkada. Tutup celahnya sekecil apapun !
Irene @IreneViena
Komisi II DPR harus segera Rakor dg @KPU_ID dan @Bawaslu disaksikan rakyat (media dll) guna membahas semua permasalahan DPT Pilkada 2018. Info yg kami terima, jaringan pencurangan Pilkada 2018 sdh mulai bekerja sejak 10 April 2018 lalu Ada kaki tangan mereka di Bawaslu dan KPU
Irene @IreneViena
Jawa Barat - Papua - Kalbar - Jateng - Jatim - Sulsel - Sumut dan Sumsel adalah propinsi dengan tingkat kerawanan pencurangan Pilkada Modus pencurangan lama (2009 dan 2014) yg dilakukan oleh rezim SBY sdh diketahui dan terdata Monitoring terhadap jaringannya terus dilakukan
Irene @IreneViena
Namun, Pilkada 2018 Jurdil atau Curbis (Curang Habis) semua terpulang kepada rakyat pemilih sendiri Luasnya wilayah, besarnya pemilih, banyaknya TPS dll menyulitkan bagi siapapun kecuali rakyat pemilih, utk mengawasi dan menjamin Pilkada 2018 dapat berlangsung Jurdil
Irene @IreneViena
Ada 2 opsi dalam pengawasan pilkada 2018 ini 1. Mencegah dan mengantisipasi, atau 2. Menangkap basah pencurangan Keduanya memiliki konsekwensi Opsi 1 Menyebabkan persiapan pilkada menjadi mundur sampai DPT benar2 akurat Opsi 2 Bentrok massa, gaduh.
Irene @IreneViena
Selisih antara data BPS dengan KPU itulah yang menjadi fokus rakyat untuk ditemukan masalah dan solusinya Terus terang, saya lebih percaya data BPS daripada KPU, Bawaslu dan Kemendagri
Irene @IreneViena
Sebagai ilustrasi utk menilai DPT akurat atau tidak 1. Jumlah penduduk di propinsi Data BPS 2. Prosentase penduduk usia berhak memilih Bandingkan dgn DPT KPU di propinsi tsb Misalnya Jawa Tengah 67,7% dari populasi 34 juta = 23 juta Berapa DPT ? 27 juta? Kok bisa? pic.twitter.com/8pcLUVO65P
Expand pic
Expand pic
Irene @IreneViena
Sekali lagi, jika bangsa ini tdk mampu menghitung jumlah penduduk dan jumlah pemilih secara akurat, sebaiknya tidak usah melaksanakan pemilu, pilkada, pilpres ! Ga ada gunanya. Percuma. Yang menang adalah penjahat demokrasi, mafia pemilu ! Bukan rakyat Indonesia
Irene @IreneViena
Terakhir, terima masih uda @fadlizon @Fahrihamzah dkk yang sdh menggagas dan menggulirkan Pansus TK Asing God bless u !

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.