2
Login and hide ads.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 07:54:07 WIB
1) Di tengah trend integrasi ekonomi dan kawasan, pemerintah seharusnya memberi perlindungan terhadap kepentingan tenaga kerja lokal dari gempuran tenaga kerja asing, bukan malah sebaliknya.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 07:54:43 WIB
2) Sy menyesalkan adanya relaksasi aturan tenaga kerja asing yg dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tak berpihak pd kepentingan tenaga kerja lokal.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 07:55:05 WIB
3) Kebijakan ini menurut saya salah arah. Waktu kampanye dulu Pak Joko Widodo berjanji menciptakan 10 juta lapangan kerja bagi anak-anak bangsa.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 07:55:28 WIB
4) Namun, tiga tahun berkuasa pemerintah malah terus-menerus melakukan relaksasi aturan ketenagakerjaan bagi orang asing.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 07:55:57 WIB
5) Melalui integrasi ekonomi ASEAN, serta berbagai ratifikasi kerjasama internasional lainnya, tanpa ada pelonggaran aturan sekalipun sebenarnya arus tenaga kerja asing sudah merupakan sebuah keniscayaan.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 07:56:47 WIB
6) Nah, pada situasi itu yg sebenarnya kita butuhkan justru adlh bagaimana melindungi tenaga kerja kita sendiri.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 07:57:28 WIB
7) Kita selama ini sudah ugal-ugalan dlm membuka pasar domestik kita bagi produk-produk luar, jgn kini pasar tenaga kerja kita jg dibuka untuk orang asing tanpa ada perlindungan berarti.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 07:57:55 WIB
8) Apalagi, dibandingkan negara ASEAN lain, kita saat ini memang paling tdk protektif terhadap kepentingan nasional.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 07:58:22 WIB
9) Dalam bidang perdagangan, misalnya, menurut data INDEF tahun 2017, kita hanya memiliki hambatan nontarif sebanyak 272 poin.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 07:58:41 WIB
10) Padahal, Malaysia dan Thailand saja, masing-masing punya hambatan nontarif sebanyak 313 poin dan 990 poin.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 07:59:10 WIB
11) Kecilnya jumlah hambatan nontarif di Indonesia menunjukkan buruknya komitmen kita dlm melindungi industri dan pasar dalam negeri.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:01:07 WIB
12) Pemerintah seharusnya serius melindungi pasar dan industri dalam negeri, karena itu mewakili kepentingan nasional kita.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:01:45 WIB
13) Celakanya, sesudah pasar kita diberikan secara murah pd orang lain, kini bursa kerja di tanah air juga hendak diobral pd orang asing. Bahaya sekali keputusan pemerintah ini.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:02:11 WIB
14) Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemnakertrans), per Maret 2018 ada sekitar 126 ribu tenaga kerja asing yg ada di Indonesia.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:02:56 WIB
15) Bayangkan, angka ini melonjak 69,85 persen dibandingkan angka jumlah tenaga kerja asing pd Desember 2016, yang masih 74.813 orang. Sebelum ada Perpres No. 20/2018 saja lonjakannya sdh besar, apalagi sesudah ada Perpres ini.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:04:02 WIB
16) Masalahnya, itu baru data tenaga kerja legal. Kita tak tahu data tenaga kerja ilegal yang masuk ke Indonesia. Yang jelas, sepanjang tahun 2017 kita sama-sama menyimak kasusnya ada ribuan. Sy yakin jumlah riilnya jauh lebih besar ketimbang yg terungkap di media.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:04:38 WIB
17) Di Sulawesi Tenggara, misalnya, di sebuah perusahaan nikel tahun lalu ditemukan dari 742 tenaga kerja asing asal Cina yg bekerja di sana, 210 di antaranya tenaga kerja ilegal.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:05:01 WIB
18) Artinya, hampir 30 persennya tenaga kerja ilegal. Menurut data resmi, tenaga kerja asing legal dan ilegal mayoritas memang berasal dari Cina.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:06:28 WIB
19) Sy menyebut terbitnya Perpres No. 20/2018 ini berbahaya krn sebelum adanya beleid baru ini saja kita sudah kewalahan mengawasi tenaga kerja asing yg masuk, apalagi sesudah kerannya kini dibuka lebar-lebar.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:06:54 WIB
20) Sebagai catatan, saat ini jumlah pengawas kita hanya 2.294 orang. Bayangkan, mereka harus mengawasi sekitar 216.547 perusahaan dan ratusan ribu tenaga kerja asing. Mana bisa?
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:07:53 WIB
21) Dengan angka itu, seorang petugas harus mengawasi sekitar 94 perusahaan legal. Menurut sy itu tdk mungkin dilakukan. Apalagi mereka harus bisa mengawasi tenaga kerja asing juga.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:08:17 WIB
22) Idealnya, seorang petugas hanya mengawasi 5 perusahaan saja. Sehingga, kita setidaknya butuh sekitar 20 hingga 30 ribuan pengawas.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:08:48 WIB
23) Pengawasan kita terhadap tenaga kerja asing juga semakin lemah karena kini pengawasan ketenagakerjaan dipindahkan ke level provinsi, bukan lagi di kabupaten/kota.
Fadli Zon @fadlizon 19/04/2018 08:09:23 WIB
24) Dulu saja, waktu pengawasannya masih ada di kabupaten/kota, ada sekitar 150 kabupaten dan kota yg tak memiliki pengawas. Beleid ketenagakerjaan yg baru ini benar-benar tak punya kontrol.
Load Remaining (9)

Bookmarked tags

No tags
Login and hide ads.